Langkah Bersejarah Prancis dalam Mengakui Kedaulatan Palestina
Presiden Prancis, Emmanuel Macron, telah mengumumkan rencana pihaknya untuk secara resmi mengakui kedaulatan negara Palestina pada bulan September mendatang. Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain yang belum mengambil sikap serupa terkait isu Palestina-Israel. Rencana pengakuan tersebut akan diumumkan oleh Macron secara langsung di hadapan Sidang Majelis Umum PBB di New York.
Pengumuman ini dilakukan tepat pada saat perhatian dunia tertuju ke Gaza, yang sedang mengalami krisis kemanusiaan akibat serangan dua tahun Israel. Berbagai organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, hingga negara-negara lain telah memperingatkan bahwa situasi di Gaza bisa memicu kelaparan massal. Oleh karena itu, Prancis melihat momentum ini sebagai waktu yang tepat untuk mengambil tindakan.
Meski demikian, langkah Prancis tidak sepenuhnya diterima dengan baik oleh Amerika Serikat (AS) dan Israel, yang merupakan sekutu dekat Prancis. Mereka menilai pengakuan ini bisa mengganggu proses perdamaian yang sedang berlangsung. Dalam sebuah pernyataan, mantan duta besar Prancis untuk Israel, Gerard Araud, menyebut bahwa rasa urgensi mungkin menjadi alasan utama Macron mengambil inisiatif sendiri tanpa menunggu dukungan dari negara lain.
Tensi Politik di Prancis Akibat Isu Gaza
Perang Gaza juga meningkatkan ketegangan politik di Prancis. Perbedaan pendapat antara warga dan para politikus terkait isu Gaza semakin terlihat. Prancis memiliki populasi umat Islam terbesar di Uni Eropa serta populasi Yahudi terbesar di luar Israel dan AS. Hal ini membuat posisi Prancis dalam konflik Palestina-Israel sangat penting.
Prancis selama ini dikenal sebagai negara yang vokal dalam mendukung solusi dua negara untuk menyelesaikan krisis Palestina-Israel. Awalnya, Macron berharap pengakuan Prancis akan diikuti oleh negara-negara lain. Ia berharap hal ini bisa terwujud bersamaan dengan normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Muslim dan Timur Tengah, termasuk Arab Saudi yang memiliki pengaruh besar.
Namun, menurut analis Prancis, Amelie Ferey, rencana awal Macron ternyata tidak berjalan mulus. Hingga kini, belum ada negara lain yang berencana mengakui Palestina. Justru Israel semakin gencar melakukan upaya normalisasi hubungan. Ferey menilai, Macron percaya bahwa pengakuan di hadapan Majelis Umum PBB akan lebih mudah mempengaruhi negara lain untuk ikut mengakui Palestina.
Penentangan Terhadap Hamas
Prancis menyatakan bahwa pengakuan tersebut juga merupakan bentuk penentangan terhadap Hamas, partai penguasa di Jalur Gaza yang dianggap sebagai organisasi teroris. Menlu Prancis, Jean-Noël Barrot, menyampaikan pernyataan bahwa Hamas selalu mengabaikan solusi dua negara. Ia menegaskan bahwa pengakuan Prancis terhadap Palestina adalah bentuk penolakan terhadap organisasi tersebut.
Hamas merespons positif rencana Prancis. Mereka menyambut baik langkah tersebut sebagai langkah positif menuju keadilan bagi rakyat Palestina. Di sisi lain, Israel dan AS memberikan respons keras terhadap rencana Prancis. Mereka menilai langkah ini justru memberi dukungan kepada Hamas yang dianggap sebagai pelaku teror.
Indonesia Sambut Baik Keputusan Macron
Pemerintah Indonesia menyambut baik keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam mengakui negara Palestina secara resmi. Sikap ini dinilai sebagai langkah positif dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan dan kedaulatan.
Menurut Kementerian Luar Negeri RI, pengakuan dari negara sekelas Prancis akan memberi dorongan besar terhadap prospek masa depan berdirinya negara Palestina yang merdeka. Indonesia menekankan pentingnya dasar wilayah yang disepakati pada tahun 1967 serta menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.
Tonggak Penting dalam Sejarah Diplomasi
Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyebut rencana Prancis sebagai tonggak penting. Ia menilai, Prancis sebagai anggota G7 dan pemegang hak veto PBB memiliki peran strategis dalam membantu penyelesaian konflik Palestina-Israel.
SBY menilai, kebijakan Prancis menambah kemungkinan jembatan upaya penyelesaian konflik. Ia menegaskan bahwa solusi dua negara tetap menjadi pilihan terbaik dalam menyelesaikan masalah antara Palestina dan Israel.
Related posts:
