) sebagai penasihat.
Pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025.
Menurut Antonius, jika Danantara ingin melibatkan agama Katolik dalam keberjalannya, KWI akan menyerahkan wewenang tersebut kepada pihak yang dianggap mumpuni untuk urusan tersebut. Pihak itu, yaitu profesional Katolik yang kompeten dalam memberikan nasihat kepada BPI Danantara.
Meskipun begitu, Antonius mengaku pihaknya belum pernah dihubungi tentang rencana melibatkan ormas keagamaan sebagai penasihat BPI Danantara. Ia menyampaikan hanya diundang hadir pada hari peluncuran Danantara. “Saya pun hadir sebagai dukungan pada pemerintah yang memiliki niat baik dalam mengelola dana investasi yang dimaksudkan demi kesejahteraan masyarakat yang lebih luas,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan BPI Danantara pada hari Senin pagi, tanggal 24 Februari 2025. Peluncuran itu berlangsung di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta. “Pada hari ini saya secara resmi meluncurkan Danantara Indonesia,” kata Prabowo.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan organisasi masyarakat (ormas) agama akan dilibatkan sebagai penasihat dalam struktur BPI Danantara. Meski begitu, Hasan belum menyebutkan ormas yang akan menjadi penasihat. Dia meminta awak media menunggu. Sebab, Presiden akan mengumumkan nama-nama penasihat dan pengurus pelaksana Danantara hari ini. “Tunggu saja pengumumannya,” kata Hasan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Selain kelompok ormas agama, Prabowo menunjuk mantan presiden sebagai dewan penasihat. Hasan mengatakan alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk mantan presiden sebagai pejabat Danantara untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi lembaga. “Dibutuhkan orang-orang yang berintegritas tinggi, tokoh-tokoh bangsa, sebagai bagian dari penasihat lembaga ini,” kata dia.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada Hari Ulang Tahun ke-17 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Sentul, Jawa Barat, pada Sabtu, 15 Februari 2025. Ia mengajak seluruh mantan Presiden Republik Indonesia, seperti Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) untuk ikut mengawasi Danantara. Selain itu, ia meminta organisasi masyarakat berbasis agama, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), untuk ikut mengawasi pengelolaan kekayaan negara di Danantara.
Saya tidak dapat menemukan teks yang ingin Anda paragrafkan. Silakan berikan teks yang ingin Anda paragrafkan.
Related posts:
