Penyaluran KUR UMKM Capai 52,1 Persen
Pada tanggal 19 Agustus 2025, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) UMKM telah mencapai lebih dari 50 persen. Dari total target sebesar Rp 300 triliun, sejauh ini sudah tersalurkan sebesar Rp 169,2 triliun atau setara dengan 52,1 persen.
Meskipun angka penyaluran sudah cukup tinggi, Maman menekankan pentingnya menjaga kualitas dalam proses pendistribusian. Ia menegaskan bahwa fokus utama bukan hanya pada jumlah, tetapi juga pada aspek kualitas dari penyaluran tersebut.
“Kita meminta agar aspek kualitas pendistribusian diutamakan. Bukan sekadar mengejar angka, tapi bagaimana distribusi KUR itu berdampak positif,” ujar Maman dalam Rakornas Kadin Bidang Koperasi dan UMKM 2025 di Ritz Carlton, Jakarta Selatan.
Fokus pada Sektor Produksi
Salah satu indikator kualitas penyaluran KUR adalah alokasi ke sektor produksi. Maman menargetkan 60 persen dari total KUR harus dialokasikan ke sektor ini. Hal ini dilakukan karena dampak multiplier yang dihasilkan sangat besar, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja dan penggunaan bahan baku.
Saat ini, realisasi KUR untuk sektor produksi telah mencapai 61 persen. Sejumlah dana sebesar Rp 106,9 triliun telah disalurkan ke sektor tersebut, atau sekitar 60,3 persen dari target.
Pengawasan yang Lebih Ketat
Maman menyebutkan bahwa pengawasan penyaluran KUR tidak hanya dilakukan oleh tim komite pembiayaan, tetapi juga sampai ke tingkat regional. Pendekatan ini memberikan efek positif terhadap bank penyalur, yang merasa lebih diperhatikan dan akhirnya bekerja secara lebih optimal.
Jumlah Debitur KUR UMKM
Secara keseluruhan, KUR UMKM telah diakses oleh 2.901.491 debitur. Di antaranya, terdapat 1.055.145 debitur baru dan 1.080.057 debitur yang telah lulus program pelatihan atau graduasi.
Pendaftaran Wajib di Sistem Sapa UMKM
Dalam waktu dekat, Maman akan mewajibkan seluruh pelaku UMKM untuk melakukan pendaftaran dan onboarding di sistem aplikasi Sapa UMKM. Saat ini, proyeksi jumlah UMKM yang akan bergabung mencapai 40 juta.
Aplikasi ini bertujuan untuk membantu Kementerian UMKM mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pelaku usaha, seperti sertifikasi dan perizinan. Setelah sistem ini dibentuk, Kementerian akan menerbitkan aturan wajib bagi semua UMKM untuk masuk ke dalam sistem.
Manfaat Sapa UMKM
Dengan sistem ini, Kementerian UMKM dapat langsung menindaklanjuti UMKM yang belum memiliki sertifikasi tertentu. Misalnya, jika suatu UMKM belum memiliki sertifikasi A, maka pihak terkait akan dihubungkan melalui sistem untuk mempercepat proses integrasi.
Pengembangan sistem Sapa UMKM saat ini sudah mendekati tahap akhir. Maman berharap sistem ini rampung dalam waktu dekat, paling lambat pada akhir tahun ini.
Konsekuensi Bagi UMKM yang Tidak Mendaftar
Maman menjelaskan bahwa sistem ini dibangun sebagai bentuk perlindungan, pelayanan, dan insentif bagi UMKM. Meski tidak ada konsekuensi langsung, sistem ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan layanan maksimal kepada pelaku usaha.
Program Literasi Digital
Terkait masih banyaknya UMKM yang belum mendapatkan literasi digital, Maman berencana untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pendaftaran dan onboarding. Program ini akan bertahap, mulai dari UMKM yang sudah memiliki pemahaman digital, lalu menyasar mereka yang masih belum familiar dengan teknologi.
