Peran Penting Pendamping dalam Pendidikan Sekolah Rakyat
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menyoroti pentingnya memenuhi kebutuhan dasar dalam proses pendidikan di sekolah rakyat. Hal ini mencakup ketersediaan tenaga pendidik dan pendamping yang cukup untuk mendukung keberlangsungan pembelajaran.
Dalam kunjungannya ke Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 17 Surakarta, Gus Ipul menyampaikan bahwa beberapa aspek layanan pendidikan di sekolah rakyat masih perlu diperbaiki. Salah satunya adalah pendampingan siswa di lingkungan asrama melalui kehadiran wali asuh dan asrama. Ia menyatakan bahwa banyak hal yang harus diperhatikan dan diperbaiki dalam layanan di sekolah rakyat, termasuk kehadiran wali asuh dan asrama yang dinilai kurang memadai.
Gus Ipul mengajak para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk berperan aktif dalam mendukung kesuksesan sekolah rakyat. Menurutnya, keberadaan wali asuh dan asrama sangat penting dalam membentuk kedisiplinan dan karakter siswa yang berasal dari berbagai latar belakang sosial dan budaya. Contohnya, sebagian siswa masih terbiasa bangun siang atau bermain di luar ruangan hingga larut malam. Ia menilai bahwa kebiasaan tersebut hanya bisa diubah melalui pendekatan holistik dan kerja sama dari semua pihak di lingkungan sekolah.
Kepala SRMA 17 Surakarta, Sephtina Sinta Sari, membenarkan hal tersebut. Sejak Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada 14 Juli 2025, ia menyadari bahwa butuh kesabaran dan ketelatenan tinggi untuk membentuk kedisiplinan siswa. Sephtina juga menekankan pentingnya kehadiran figur pengasuh yang mampu mendampingi proses pembentukan karakter siswa. Peran ini tidak bisa digantikan oleh guru atau kepala sekolah semata.
Untuk meningkatkan kemampuan pendampingan siswa secara lebih efektif, Gus Ipul menyampaikan bahwa wali asuh dan asrama akan mendapatkan pelatihan. Pelatihan ini mencakup pengelolaan kebutuhan emosional dan sosial anak-anak. Hal ini sejalan dengan komitmen Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, yang akan melibatkan layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) untuk memberikan konsultasi rutin dan pelatihan parenting kepada para wali asuh dan asrama.
Respati menyebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) akan turun ke sekolah rakyat untuk memberikan pelatihan parenting. Selain itu, ia akan menambahkan psikolog klinis agar bisa berdiskusi tentang cara parenting dan lain-lain.
Selain pendidikan dan pendampingan, Gus Ipul juga menyoroti aspek keamanan. Ia menyatakan bahwa Taruna Siaga Bencana (Tagana) akan diperbantukan untuk mendukung keamanan dan keteraturan di lingkungan sekolah.
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sebagai Dasar Penyelenggaraan Pendidikan
Dalam kunjungan ke SRMA 17 Surakarta, Gus Ipul juga menyebutkan perihal Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan dalam menentukan penerima akses pendidikan di sekolah rakyat. Data tersebut menunjukkan bahwa lebih dari empat juta anak usia sekolah dari jenjang SD hingga SMA masih belum mengenyam pendidikan, putus sekolah, atau berada dalam kondisi rentan putus sekolah.
Gus Ipul menegaskan bahwa sekolah rakyat merupakan upaya konkret untuk merangkul anak-anak yang belum terjangkau oleh sistem pendidikan formal. Oleh karena itu, ia meminta para pendamping PKH melakukan profiling secara cermat terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memastikan akses pendidikan di sekolah rakyat diberikan kepada anak-anak yang paling membutuhkan.
Ia menegaskan bahwa kerja kita harus terukur dan melihat profil KPM dengan sungguh-sungguh. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memuliakan wong cilik, menjangkau masyarakat yang belum terjangkau, dan membuka peluang baru bagi keluarga miskin serta miskin ekstrem agar dapat memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Related posts:
