Kunci Jawaban PKN Kelas 12: Sistem Pemerintahan dan Lembaga Negara

Kunci Jawaban PKN Kelas 12 Halaman 185–190

Siswa sering memerlukan kunci jawaban sebagai referensi saat mengerjakan tugas dari guru. Berikut ini adalah kunci jawaban untuk Uji Kompetensi Bab 6 Menelusuri Lembaga Negara pada halaman 185–190 Buku Pendidikan Pancasila SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII Edisi 1 yang ditulis oleh Dwi Astuti Setiawan dan diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Kemendikbudristek Tahun 2023.

Pembahasan ini mencakup 20 soal, baik pilihan ganda maupun esai, yang terkait dengan sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Berikut adalah kunci jawaban dan penjelasan lengkapnya:

Pilihan Ganda

1. Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh menteri-menteri. Menteri-menteri ini diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan demikian, pemerintahan Indonesia menganut sistem ….

2. Kunci Jawaban: C (Presidensial)

3. UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya sebagai kepala negara tidak terlepas dari persetujuan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif, di antaranya dalam hal ….

4. Kunci Jawaban: C (menyusun dan mengusulkan rancangan undang-undang)

5. Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa DPR merupakan pemegang kekuasaan legislasi. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, DPR juga harus bekerja sama dengan eksekutif, terutama di dalam hal ….

6. Kunci Jawaban: A (menentukan anggaran militer)

7. Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya di bidang tertentu, Presiden masih harus mendapat persetujuan DPR. Kondisi seperti itu ditujukan untuk ….

8. Kunci Jawaban: B (terjadinya check and balance dalam menjalankan kekuasaan)

9. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 ialah ….

10. Kunci Jawaban: D (pemerintahan daerah merupakan perwakilan pemerintahan pusat)

11. Mengapa perselisihan hasil pemilihan umum diselesaikan oleh MK bukan oleh KPU dan Panwaslu, padahal dalam praktiknya pernah terjadi kasus penyalahgunaan wewenang tersebut oleh Ketua MK?

12. Kunci Jawaban: E (Pemilihan umum merupakan mekanisme yang memerlukan kepastian hukum yang mengikat)

13. Dalam UU No. 23 Tahun 2004, disebutkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh ….

14. Kunci Jawaban: B (Kejaksaan Agung)

15. Rumusan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan menyatakan bahwa “NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota ….” Ungkapan dibagi atas (bukan terdiri atas) bermakna bahwa ….

16. Kunci Jawaban: B (otonomi daerah berada di kabupaten dan kota)

17. Berdasarkan data di atas, yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD NRI 1945 ditandai oleh nomor ….

18. Kunci Jawaban: E (4, 5, dan 6)

19. Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula. Setelah reformasi, terjadi peristiwa 188 Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945. Lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara Indonesia ialah ….

    • Kunci Jawaban: A (Dewan Pertimbangan Agung)

20. Era milenial saat ini terdapat berbagai lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi, kasus-kasus pelanggaran hukum masih saja terjadi, bahkan cederung mengalami peningkatan. Faktor penyebabnya ialah sebagai berikut, kecuali ….

    • Kunci Jawaban: B (banyaknya media yang menayangkan informasi tindakan pidana)

21. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, diketahui bahwa Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Walaupun demikian, Presiden dan DPR harus saling bekerja sama dalam menjalankan peran dan fungsinya tersebut. Salah satu bentuk kerja sama antara Presiden dan DPR ialah ….

    • Kunci Jawaban: C (penentuan anggaran belanja negara)

22. Ketentuan prinsipil dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam memberikan kewenangan terhadap lembaga negara memperhatikan hubungan kelembagaan yang bersifat ….

    • Kunci Jawaban: B (pembagian kekuasaan)

23. Keterampilan kerja, etos kerja, dan profesinalisme tenaga kerja Indonesia harus memiliki daya saing yang tinggi sesuai standar profesi. Hal tersebut sedang diusahakan oleh negara Indonesia melalui lembaga ….

    • Kunci Jawaban: C (BNSP)

24. Upaya yang dapat dilakukan seorang pelajar dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga di lingkungan sekolah ialah ….

    • Kunci Jawaban: C (mematuhi segala bentuk aturan ataupun tata tertib yang telah disepakati bersama)

Soal Esai

1. Mengapa dalam sistem pemerintahan di Indonesia diperlukan suprastruktur dan infrastruktur politik?

2. Jawaban:
   
   Suprastruktur dan infrastruktur politik diperlukan dalam sistem pemerintahan Indonesia karena mereka menjadi fondasi dalam menjalankan pemerintahan. Suprastruktur mencakup lembaga-lembaga negara yang membentuk struktur pemerintahan, sementara infrastruktur mencakup aturan, norma, dan nilai-nilai yang mendukung proses pemerintahan.

3. Perhatikan infografis berikut ini! Industri pariwisata, destinasi pariwisata, kelembagaan pariwisata, dan pemasaran pariwisata nasional merupakan bagian dari Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPARNAS). Apa tujuan pengembangan terhadap keempat hal tersebut? Berikan alasanmu!

4. Jawaban:
   
   Tujuan pengembangan keempat hal tersebut adalah untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

5. Bagaimana mekanisme check and balance dalam kelembagaan yang di Indonesia?

6. Jawaban:
   
   Mekanisme check and balance dalam kelembagaan Indonesia bertujuan mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Check and balance adalah saling mengontrol, menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara atau cabang-cabang kekuasaan negara.

7. Berikan penjelasan tentang tugas dan kewenangan lembaga negara yang bersifat auxilary!

8. Jawaban:
   
   Lembaga negara yang bersifat auxilary adalah lembaga yang kewenangannya diberikan bukan oleh UUD NRI Tahun 1945, tetapi oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Contohnya adalah BPK, yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

9. Mengapa Presiden membentuk unit kerja untuk membantu menguatkan ideologi Pancasila?

10. Jawaban:
    
    Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila ditetapkan untuk membina ideologi Pancasila secara terencana, sistematis, dan terpadu terhadap seluruh penyelenggara negara.