Kronologi Bonus Atlet PON Riau Dipangkas 45 Persen, Ada Penolakan

Posted on

Penurunan Bonus Atlet PON Aceh-Sumut 2024 di Riau

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengalami perubahan besar dalam besaran bonus yang akan diberikan kepada atlet peraih medali pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumut 2024. Awalnya, anggaran yang diajukan mencapai Rp 80 miliar, tetapi akhirnya dipangkas hingga hanya sebesar Rp 25 miliar.

Perkembangan Anggaran Bonus Atlet

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Riau, Erisman Yahya, menjelaskan bahwa pengajuan awal anggaran bonus untuk atlet PON, Peparnas, NPC, Paralimpik, dan Pra POPNAS sebesar Rp 80 miliar dilakukan pada tahun 2024. Namun, saat pembahasan APBD 2025, anggaran tersebut dikurangi menjadi Rp 40 miliar. Selanjutnya, karena penurunan anggaran APBD Riau dari Rp 11,02 triliun menjadi Rp 9,2 triliun, pemerintah terpaksa memangkas lagi bonus menjadi Rp 25 miliar.

Perubahan ini dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang diketuai oleh Pj Sekda Riau waktu itu, Taufiq OH. Erisman menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena hanya menerima anggaran yang ditentukan.

Penolakan Bonus 45 Persen

Meski anggaran telah dipangkas, TAPD menyarankan agar atlet menerima dulu bonus sebesar 45 persen. Alasannya adalah karena anggaran yang tersedia tidak cukup untuk membayar penuh bonus tersebut. Erisman menyebut bahwa ketua TAPD mengatakan, jika keuangan memungkinkan, tambahan bonus akan diberikan nanti.

Namun, setelah masuk tahun 2025, Dispora Riau kembali mengirim surat kepada Ketua TAPD untuk meminta penambahan bonus. Surat tersebut masih ada hingga saat ini. Meskipun begitu, TAPD tetap menyarankan agar atlet menerima bonus 45 persen karena kondisi defisit anggaran yang luar biasa.

Reaksi Atlet dan Pelatih

Erisman menyampaikan bahwa atlet dari NPC, Pra POPNAS, dan Paralimpik menerima bonus 45 persen. Mereka merasa bersyukur atas adanya bonus tersebut. Namun, atlet dan pelatih PON menolak menerima bonus 45 persen. Mereka memilih untuk menunggu sampai pengesahan APBD Perubahan.

Atlet dan pelatih PON juga mengadu ke Komisi V DPRD Riau. Erisman menyatakan bahwa mereka memiliki hak untuk melakukan hal tersebut. Namun, ia juga merasa bingung dengan reaksi yang terjadi sebelum pengesahan APBD Perubahan.

Kondisi Keuangan Pemprov Riau

Erisman menjelaskan bahwa kondisi keuangan Pemprov Riau sangat memburuk. Hal ini membuat pemerintah kesulitan dalam memenuhi semua kebutuhan, termasuk bonus bagi atlet. Ia menyebut bahwa anggaran yang ada sudah digunakan sebagian besar untuk keperluan lain, seperti pembayaran gaji pegawai dan kebutuhan operasional.

Penutup

Pemotongan bonus atlet PON Aceh-Sumut 2024 di Riau menunjukkan tantangan besar yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran. Meskipun begitu, pihak atlet dan pelatih tetap berjuang untuk mendapatkan hak mereka. Mereka berharap APBD Perubahan dapat memberikan solusi yang lebih baik untuk masa depan olahraga di Riau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *