Temuan KPK terhadap Proyek Whoosh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi adanya jual beli lahan milik negara untuk proyek Whoosh, kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal ini menimbulkan dugaan adanya oknum yang memanfaatkan proses pengadaan tanah untuk keuntungan pribadi.
Selain itu, KPK juga menemukan dugaan mark-up atau penggelembungan harga tanah untuk proyek utang senilai Rp 118 triliun yang kini menjadi beban negara. Proyek Whoosh yang mulai digarap pada 2016 dan resmi beroperasi pada Oktober 2023 kini sedang didalami oleh lembaga antirasuah tersebut.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengaku tidak tahu soal indikasi lahan negara dijual oleh oknum dalam pengadaan lahan untuk proyek Whoosh. Ia menyatakan bahwa Kementerian ATR/BPN siap memberikan seluruh data yang dibutuhkan jika diminta oleh KPK. Ia meyakini pengadaan tanah pasti sudah melalui prosedur yang ketat.
Penjelasan dari Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa fokus penyelidikan bukan pada operasional proyek, melainkan pada dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pembebasan lahannya. Ia menegaskan bahwa operasional kereta cepat dapat terus berjalan. Namun, KPK mendalami adanya dugaan oknum yang memanfaatkan proyek strategis nasional ini untuk mengambil keuntungan tidak sah yang harus dikembalikan kepada negara.
Modus korupsi yang didalami adalah penggelembungan harga tanah jauh di atas harga wajar. Misalkan, pengadaan lahan nih, yang harusnya di harga wajarnya 10 lalu dia jadi 100, kan jadi nggak wajar tuh. Nah kembalikan dong, negara kan rugi.
Lebih lanjut, Asep mengungkap indikasi serius bahwa ada tanah milik negara yang justru diperjualbelikan kembali kepada negara dalam proses pengadaan lahan untuk proyek Whoosh. Ia menegaskan bahwa tanah-tanah milik negara seharusnya tidak perlu dibayar karena merupakan aset negara.
Proyek Whoosh Kini Jadi Beban
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang diberi nama Whoosh sedang menuai sorotan. Utangnya yang mencapai Rp116 triliun menjadi beban berat bagi BUMN Indonesia, terutama PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pemimpin konsorsium PSBI.
Utang proyek Whoosh dinilai bagai bom waktu dan menjadi beban yang membuat PT KAI dan konsorsium BUMN kewalahan menanggung kerugian. Proyek yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp19,54 triliun, dari biaya awal yang direncanakan 6,07 miliar dollar AS.
Sehingga, total investasi proyek Whoosh mencapai 7,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp116 triliun. Untuk membiayai investasi 7,2 miliar dollar AS pada proyek ini, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank.
Sementara sisanya berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu PT KCIC yang merupakan gabungan dari PSBI (60 persen) dan Beijing Yawan HSR Co Ltd (40 persen).
Proyek Whoosh: Awal Mula dan Perkembangan
Whoosh, program yang dibangga-banggakan oleh Jokowi ini berujung pada tekanan besar terhadap kinerja keuangan PT KAI (Persero). Utang untuk pembiayaan proyek Whoosh membuat PSBI mencatat kerugian senilai Rp1,625 triliun pada semester I-2025.
Karena menjadi lead konsorsium PSBI, maka PT KAI menanggung porsi kerugian paling besar, yakni Rp951,48 miliar per Juni 2025, jika dibanding tiga BUMN anggota konsorsium PSBI lainnya.
Whoosh adalah sistem kereta api berkecepatan tinggi pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Kereta api ini memiliki kecepatan operasional hingga 350 km/h dan memiliki relasi Tegalluar Summarecon—Halim.
Proyek Whoosh yang mulai beroperasi 2 Oktober 2023 atau 2 tahun lalu, membentang antara Jakarta dan Bandung sejauh sekitar 142,3 km. Jalur kereta ini melintasi empat stasiun utama: Halim (Jakarta), Karawang, Padalarang, dan Tegalluar (Bandung).
Harga yang dipatok untuk menaiki kereta cepat Whoosh adalah Rp 250.000-Rp 300.000 untuk sekali perjalanan. Kereta cepat Whoosh memiliki tiga kelas, yakni VIP dengan total 18 penumpang, kelas 1 dengan 28 penumpang, dan kelas 2 dengan 555 penumpang.
Awal Mula Proyek Whoosh
Proyek Whoosh digagas sejak era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2011, dengan Jepang sebagai mitra utama melalui JICA (Japan International Cooperation Agency). Jepang telah melakukan studi kelayakan hingga menggelontorkan biaya sebesar 3,5 juta dollar AS, dan menawarkan pinjaman bunga rendah 0,1 persen dengan tenor 40 tahun, memakai skema Government-to-Government (G2G) dan biaya estimasi 5 hingga 6,2 miliar dollar AS.
Namun, pada 2015, Jokowi yang saat itu menjabat Presiden RI, memilih China sebagai mitra untuk membangun Whoosh. Alasannya, China menawarkan skema Business-to-Business (B2B) tanpa jaminan APBN, berbagi teknologi lebih luas, dan pinjaman sebesar 5 miliar dollar AS tanpa syarat ketat seperti Jepang, meski bunganya lebih tinggi, yakni 2 hingga 3,4 persen.
Selain menyebabkan Jepang marah, keputusan Jokowi beralih ke China ini dinilai kontroversial. Ignasius Jonan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perhubungan RI menyatakan penolakan karena menganggapnya tidak menguntungkan, tapi akhirnya dipecat.
Whoosh ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016.
