Ringkasan Berita:
- BNPB melaporkan korban meninggal akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar tembus 1.053 jiwa. Pemprov Aceh minta bantuan PBB, sementara Presiden Prabowo menegaskan Indonesia masih mampu menangani bencana secara mandiri
PasarModern.comJumlah korban meninggal akibat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus bertambah. Total korban jiwa mencapai 1.053 orang.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali memperbarui data korban jiwa akibat bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Hingga Selasa (16/12/2025), jumlah korban meninggal dunia tercatat mencapai 1.053 orang.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa penambahan korban ditemukan di sejumlah wilayah.
“Data per 16 Desember 2025, total korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di 3 provinsi sebanyak 1.053 jiwa,” ujarnya dalam jumpa pers.
Hari ini, tim pencarian menemukan 18 jasad di Aceh (17 di Aceh Tamiang dan 1 di Aceh Utara) serta 5 jasad di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, sehingga total penemuan baru mencapai 23 jenazah.
Selain korban meninggal, BNPB mencatat 200 orang masih hilang dan 606.040 jiwa mengungsi.
Rincian Korban Hilang
Sumatera Utara:
Tapanuli Tengah: Sukabangun & Aloban Bair (45 hilang)
Tapanuli Selatan: Desa Garoga, Batang Toru (30 hilang)
Kota Sibolga: Pancuran Gerobak, Sibolga Kota (1 hilang)
Sumatera Barat:
Kabupaten Agam: Malalak & Palembayan (55 hilang)
Kota Padang Panjang: Sungai Batang Anai (31 hilang)
Kabupaten Padang Pariaman: Sungai Batang Anai (1 hilang)
Kabupaten Ranah Datar: Sungai Batang Anai
Aceh:
Bener Meriah (14 hilang)
Aceh Utara (6 hilang)
Aceh Tengah (4 hilang)
Bireun (3 hilang)
Nagan Raya (3 hilang)
Aceh Tamiang (jumlah belum pasti)
Aceh Minta Bantuan PBB
Bencana yang terjadi sejak 25 November lalu membuat kondisi wilayah terdampak belum pulih. Pemerintah daerah mengaku kewalahan, bahkan Pemprov Aceh resmi meminta bantuan dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni UNDP dan UNICEF.
Mengenai permintaan bantuan PBB tersebut sebelumnya disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA pada Minggu (14/12/2025).
“Secara khusus Pemerintah Aceh resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” kata Muhammad dalam keterangan tertulisnya.
Menurut dia, selain telah menyurati dua lembaga tersebut saat ini juga tercatat sekitar 77 lembaga dengan mengikutsertakan 1.960 relawannya sudah berada di Aceh. Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional dan insternasional.
“Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respons kebencanaan ini,” ujarnya.
Terhadap permintaan tersebut, PBB di Indonesia menyatakan terus memantau situasi secara seksama dan tetap terlibat aktif bersama pemerintah Indonesia dalam mengawal respons darurat di provinsi terdampak.
“Di lapangan sendiri, PBB telah mendukung upaya pemerintah melalui bantuan teknis sesuai dengan mandat program-program yang tengah berlangsung di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat serta bantuan di tingkat nasional melalui kementerian terkait. PBB siap untuk memperkuat dukungan tersebut dengan terus bekerja sama secara erat dengan pemerintah,” tulis PBB dalam pernyatannya yang diterima Tribun, Senin.
Sementara itu, UNDP Indonesia juga telah menerima permintaan resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh pada Minggu (14/12/2025).
Saat ini, UNDP tengah melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik yang dapat diberikan kepada pihak-pihak nasional yang terlibat dalam penanganan, serta masyarakat yang terdampak seiring dengan mandat UNDP mengenai pemulihan dini (early recovery).
Sementara itu, UNICEF juga menyampaikan simpati yang mendalam kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
UNICEF juga telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi Aceh dan saat ini sedang menelaah bidang-bidang dukungan yang diminta, melalui koordinasi dengan otoritas terkait, untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas di mana UNICEF dapat berkontribusi dalam upaya penanganan yang dipimpin oleh pemerintah.
Sejak awal terjadinya banjir yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, UNICEF bersama dengan badan-badan PBB lainnya telah bekerja secara erat dengan pemerintah di tingkat nasional dan subnasional serta para mitra dalam mendukung upaya respons darurat.
Tim UNICEF di Kantor Lapangan Aceh telah berada di lapangan dan diperkuat dengan tambahan keahlian teknis, khususnya di bidang yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.
“UNICEF tetap berkomitmen penuh dan siap memberikan dukungan lebih lanjut terhadap respons yang dipimpin oleh pemerintah, melalui koordinasi yang erat dengan otoritas terkait,” tulisnya.
Prabowo Tegaskan Indonesia Mampu
Presiden RI Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025), dengan salah satu agenda utama membahas penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera.
Dalam pengantarnya, Presiden mengungkapkan sejumlah pimpinan negara sahabat telah menawarkan bantuan kepada Indonesia.
“Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan,” ujarnya.
Prabowo mengapresiasi kepedulian tersebut, namun menegaskan bahwa Indonesia masih mampu menangani bencana secara mandiri.
“Saya bilang terima kasih, konsen Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini,” tegasnya.
DPR Minta Jangan Jadi Polemik Permintaan Bantuan Aceh ke PBB
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, meminta langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh yang meminta bantuan dari dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menangani bencana tidak perlu dipersoalkan.
Dua lembaga itu ialah United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF.
“Tidak usah dijadikan perdebatan, yang penting satu nyawa lagi bisa tertolong adalah keharusan,” kata Dede kepada wartawan, Selasa (16/12/2025).
Menurut Dede, dalam kondisi darurat bencana, pemerintah daerah berhak meminta bantuan dari pihak mana pun. Terlebih, kondisi medan yang sulit kerap menjadi kendala utama dalam penyaluran bantuan.
“Artinya, Pemda pasti berusaha semaksimal mungkin mendapat bantuan dari mana saja,” ujar politikus Partai Demokrat ini.
Ia menegaskan, bantuan harus dipandang sebagai upaya pertolongan mencegah korban lebih banyak.
“Kita yakinkan juga bahwa pemerintah dan presiden sudah melakukan upaya maksimal menangani kondisi. Negara lain pun juga sudah menawarkan bantuan,” tegas Dede.
