Posisi Indonesia dalam Board of Peace (BoP)
Pemerintah Indonesia tetap berada di dalam Board of Peace (BoP), sebuah badan internasional yang dibentuk pada Januari 2026 oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tujuan dari BoP adalah untuk mendorong perdamaian di Gaza, khususnya terkait gencatan senjata dan rekonstruksi wilayah pasca konflik. Namun, desakan agar Indonesia keluar dari BoP terus meningkat setelah meledaknya perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran.
Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa posisi Indonesia tidak berubah. Ia menyampaikan bahwa pihaknya tetap berada dalam BoP, meskipun ada beberapa pihak yang meminta agar Indonesia segera keluar dari forum tersebut. Sugiono mengungkapkan bahwa ia telah menerima telepon dari Menteri Luar Negeri Iran Abbas Aragchi terkait konflik yang sedang berlangsung melawan AS dan Israel. Dalam percakapan tersebut, Sugiono menyampaikan posisi Indonesia dan mendengar gambaran langsung dari pemerintah Iran.
Sugiono menyampaikan bahwa pihaknya menegaskan sikap Indonesia yang menyesalkan kegagalan perundingan yang berujung pada eskalasi konflik. Pemerintah Indonesia juga menekankan pentingnya integritas dan kedaulatan wilayah serta perlunya kembali ke meja perundingan sebagai solusi damai. Dia menegaskan bahwa Indonesia menekankan prinsip utama dalam hubungan internasional, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan negara dan penolakan terhadap konflik yang berkepanjangan.
Selain itu, Sugiono menyampaikan bahwa Indonesia telah menyampaikan keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk turut serta dalam upaya meredakan ketegangan di kawasan tersebut, termasuk jika kedua belah pihak bersedia menerima peran sebagai mediator.
Desakan Keluar dari BoP
Desakan agar Indonesia keluar dari BoP disampaikan secara terbuka melalui pernyataan sikap dan konferensi pers yang digelar di Jakarta. Berikut beberapa tokoh yang mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menarik diri dari BoP:
-
TB Hasanuddin
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai Indonesia sebaiknya segera keluar dari kerja sama atau keterlibatan dalam Board of Peace (BoP). Politisi PDIP menilai keputusan untuk tetap berada dalam BoP berpotensi membahayakan integritas politik luar negeri Indonesia di mata dunia serta menyimpang dari prinsip konstitusional politik luar negeri bebas aktif. Ia menyebut lima alasan utama mengapa Indonesia perlu segera menarik diri dari BoP, seperti partisipasi yang dinilai telah mencederai prinsip bebas aktif, tidak menunjukkan sikap tegas dalam mengutuk invasi AS-Israel ke Iran, dan risiko terjebak dalam pusaran geopolitik Timur Tengah yang tidak menguntungkan. -
Ketua MUI Anwar Iskandar
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak agar pemerintah Indonesia segera menarik diri dari anggota Board Of Peace (BoP) pasca serangan militer Israel dan Amerika Serikat ke Iran. Dalam keterangan yang tertuang dalam Tausyiah MUI tentang eskalasi serangan Israel-Amerika terhadap Iran Nomor:Kep-28/DP/-MUI/III/2026, Ketua MUI Anwar Iskandar mempertanyakan niat Amerika dalam menyelesaikan konflik di Palestina melalui BoP yang mereka buat pasca adanya serangan terhadap Iran. -
Connie Rahakundi Bakrie
Guru Besar Hubungan Internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia, Prof Connie Rahakundini Bakrie menyarankan Presiden RI Prabowo Subianto mempertimbangkan langkah keluar dari keanggotaan Indonesia di BoP. Dalam pernyataan yang disampaikan melalui video yang ia unggah di akun Instagram @profconnierahakundinibakrie, Minggu (1/3/2026) malam, Prof Connie menilai momentum meningkatnya ketegangan kawasan dapat menjadi “exit door” bagi Indonesia untuk mengevaluasi posisinya. -
Hikmahanto Juwana
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, meminta pemerintah Indonesia segera keluar dari keanggotaan BoP bentukan Donald Trump. Hikmahanto menilai, keberadaan forum tersebut tidak berjalan sesuai tujuannya dan justru kontraproduktif. Ia menyarankan pemerintah untuk segera keluar dari BoP dan konsentrasi di PBB saja.
Kondisi Terkini
Seperti diberitakan, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangkaian serangan terhadap target di Iran pada Sabtu (28/2/2026) yang memicu ledakan di ibu kota Teheran dan peningkatan ketegangan di seluruh kawasan. Operasi militer tersebut menyasar fasilitas yang disebut berkaitan dengan program nuklir, sistem rudal balistik, hingga pusat komando Garda Revolusi Iran. Bahkan, menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, keluarganya, dan pejabat lainnya.
Dengan situasi ini, banyak pihak mulai mempertanyakan kembali peran Indonesia dalam BoP dan menilai bahwa keputusan untuk tetap berada dalam forum tersebut dapat berdampak negatif terhadap reputasi dan konsistensi politik luar negeri Indonesia.
