Klarifikasi dari keluarga siswa SD belajar di tanah air karena tidak ada pembayaran SPP yang tengah menjadi perdebatan di media sosial.
Hemat, para orang tua, atua instruktur mungkin ingin tolak pengisahan cuci tinta alur-catatan ini; tentunya orang tua ya dapat menghubungi saya untuk pengumuman ulang, Bersatu Indonesia, Bersangkutan kepada semua, dengan yang paling mendalam, semua pengikut dari akun SRI.
Dia meminta maaf atas tindakan adiknya tersebut.
Sekolah ini tidak pernah bersalah dan sangat membantu. Tidak diskriminatif, mendapat bantuan dari mana pun.
“Sekolah swasta ini bagus biasanya tidak pernah memiliki masalah sejak awal,” katanya dari video tersebut yang diterima Tribun-Medan.com, Senin (13/1/2026) kemarin.
Awalnya anaknya duduk di bangku, itu kan ada CCTV. Pagi-pagi ibunya memanggilnya, diminta duduk di bawah. Langsung didudukburunya ibunya,
Hapus akun TikTok, Facebook ini kita lawan semua. Kesalahan bukan dari gurunya, tapi adek humaidah yang tidak sabar diri.
“Aku meminta maaf atas nama keluarga, aku malu ini dengan keluarga. Tolong maaf saya dan keluarga,” ucap Yani sambil menangis di depan puluhan wali murid lain.
Meskipun peristiwa ini, torehan kasus ini telah menimbulkan fikiran jahat beberapa orang mengeluhkan pihak sekolah dan guru.
Bahkan Kamelia sudah menerima bantuan kewangan dan dukungan dari pejabat hingga influencer.
Pihak Dinas Pendidikan telah mengadakan pertemuan audiensi dengan yayasan dan orang tua murid.
Akan tetapi, Kamelia tidak berani hadir, atau mengalami halangan untuk menghadiri audiensi
Beberapa orang tua siswa mengatakan bahwa yayasan sekolah Abdi Sukma mendapatkan bantuan selama 6 bulan dari Dana BOS.
Bantuan 235-450 dari Sofyan Tan.
“Pada kelas 1-9 semua mendapatkan bantuan, Pak. Jadi untuk biaya kuliah setahun itu dibayar karena ada bantuan lagi,” ujar wali murid lain.
Kalimatnya adalah: Soal hukuman dari sekolah, orang tua siswa lain mendapatkan jika karena anaknya tidak menyelesaikan sesuatu tugasan. Namun kalau dikenakan hukuman tidak membayar SPP tidak sesuai.
“Video itu tidak sesuai, berbalik sangka, balik fakta. Kenyataannya tidak seperti itu (dihukum belajar di lantai karena tidak membayar SPP),” kata wali murid usai audiensi.
Kami pengasuh, bersama-sama sekolah ini, ada kesepakatan bahwa setelah bayar sekolah selama enam bulan, siswa akan mendapatkan enam bulan biaya sekolah gratis. Jangan biarkan masalah kecil menyebabkan pihak satu dirugikan sedangkan pihak lain mendapat keuntungan.
“Apakah gandum-murid di sini akan jadi apa kalau tidak ada sekolah dan guru. Mendidik murid dan menghukum mereka jika salah memang wajar, karena guru juga manusia. Jangan membiarkan reputasi sekolah error, padahal sekolah sebenarnya berkontribusi banyak,” kata wali murid yang lain.
Gerindra Berikan Bantuan
Setelah kabar ini disebarluaskan melalui media sosial, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pendapatnya khususnya pihaknya memberikan Bantuan melalui Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, Ade Jona.
Ade Jona mengatakan beasiswa diberikan secara simbolis kepada MA dan ibunya, Kamelia, pada Sabtu (11/1/2025).
“Kami dari Dewan Perwakilan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya (DPD Gerindra) Sumatera Utara memberikan bantuan beasiswa sampai siswa tersebut menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA),” kata Ade Jona kepada Kompas.com, Senin (13/1/2025).
Ade mengatakan langkah ini berpadu dengan fokus Presiden RI yang juga Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, dalam memperhatikan sektor pendidikan.
Teman itu, video siswa SD di kelas yang duduk di meja belakang dituding oleh orangtua mereka dengan sengaja membuat video tau sendiri.
Ketua Yayasan Buka Suara
Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan menyebutkan bahwa siswa bernama Mahesa itu sudah menerima dua keistimewaan dari pihak sekolah.
Menurut Ahmad Parlindungan, ibu Kamelia menitipkan dua anaknya di Yayasan Abdi Sukma, yang tinggal di kelas 1 dan kelas 4.
Ahmad Parlindungan mengatakan bahwa sekolah Abdi Sukma sejak awalnya telah fokus membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Pendidikan ini adalah yayasan wakaf, tidak ada keuntungan di sini. Sekolah ini didirikan sejak 1963, kami di yayasan ini bertugas membantu masyarakat miskin khususnya di kelurahan Sukamaju,” jelas Ahmad Parlindungan seperti dikutip dari Kompas TV, Senin (13/1/2025).
Pertama-tama, pihak sekolah memberikan kesempatan kepada anak-anak Amelia untuk mendapat beasiswa PIP dari pemerintah.
Dikatakan Ahmad Parlindungan, Amelia sudah menerima uang beasiswa untuk membayar biaya sekolah anaknya sejak bulan April 2024 lalu.
Akibatnya, Ahmad Parlindungan heran mengapa Amelia belum melunasaikan anaknya meskipun telah menerima uang yang melebihi dari biaya sekolah anaknya.
Untuk perlu diketahui, SPP yang wajib dibayarkan Amelia untuk satu anak adalah Rp 360 ribu.
Sedangkan beasiswa PIP yang diterima anak Amelia satu adalah Rp 450.000.
“Kami juga mencari sumber dana untuk membantu orang tua itu membayar biaya tulang punggung anak. Kami memiliki 131 siswa. Bahwa kami berhasil mendapatkandana PIP sebanyak 97 orang, termasukanco ibu Amelia. Anaknya meraihs-milemenerima PIP sebesar Rp 450ribuan setahun dan di tahun ini, ibu Amelia sudah menerimanya di bulan April. Tapi dia tidak mau membayar biaya sekolah anak, apa yang terjadi? Kami juga tidak tahu,” ujar Ahmad Parlindungan.
Karena hal tersebut, Ahmad Parlindungan bersimpati karena sekolahnya menjadi viral.
Para guru di sekolahnya yang gaji rendah justru刚才 menerima ejekannya, padahal tidak salah sepatah katapun.
” Sekolah ini yang tadinya untuk tujuan sosial, kami dihina. Guru-guru kami banyak yang dihina. Guru kami merasa sedih. Mereka cuma dibayar Rp380 ribu – Rp600 ribu perbulan. Mereka hanya melaksanakan kewajibannya. Dengan kejadian ini viral, mereka (guru bilang) ‘enak ya kalau udah viral, sebentar saja dapat uang’,” kata Ahmad Parlindungan.
Klarifikasi Kepala Sekolah
Klarifikasi Kepala Sekolah tentang siswa yang melupakan pembayaran SPP diberlakukan waktu belajar di tanah.
Kepala Sekolah Abdi Sukma, Juli Sari, menjelaskan bahwa tindakan guru yang menghukum AM, siswa kelas IV SD Abdi Sukma, Medan, untuk belajar di lantai karena gagal membayartiket SPP adalah inisiatif pribadi guru tersebut.
Juli mengatakan bahwa yayasan tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang meminta siswa untuk tidak duduk di kelas jika belum membayar SPP.
“Aksi inisiatif kepala kelasnya menciptakan peraturan sendiri di kelasnya bahwa jika anak tidak menerima raport (karena arang SPP), tidak boleh mendapat pelajaran dan menempatkan siswa tersebut di lantai saat pelajaran berlangsung, tanpa ada penyesuaian dengan pihak sekolah,” ujarnya, Jumat (10 Januari 2025) dikutip dari Kompas.com.
Siswa tersebut belum melunasi SPP dan karena itu belum dapat menerima raport tersebut.
Tapi, AM sebenarnya tetap bisa ikut menempuh belajar di dalam kelas.
“Benar-benar anak itu tidak menerima rapor karena belum lunas SPP. Tapi bukanlah masalah yang sebenarnya dan tetap bisa mengikuti pelajaran,” katanya.
Guru tersebut mengaku sudah melakukan panggilan kepada wali murid dan wali kelas secara langsung.
Dia pun meminta maaf kepada orang tua siswa tersebut.
” Bisakah kami memutuskan tindakan tegas terhadap wali kelas tepat sekarang, kata Juli, kami belum bisa melakukannya secara langsung.
Minggu depan, sekolah akan melakukan rapat dengan ketua yayasan dan bendahara untuk menentukan tindakan penghukuman kepada wali kelas tersebut.
