Kader TBC di Ciamis: Perjuangan Tanpa Gaji Tetap
Pagi itu, waktu menunjukkan pukul 08:00 WIB, sinar mentari pagi sudah menghangatkan Desa Imbanagra, Kecamatan Imbanagra, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Eroh (49), yang sudah menjadi kader TBC Puskesmas Imbanagara sejak tahun 2016, sudah siap menjalani aktivitasnya sebagai kader TBC. Ia menggunakan kaos berwarna biru dengan tulisan TOSS TBC dan membawa tas berisi botol sampel dahak serta sebotol air putih sebagai senjata utamanya melawan penyakit menular tuberculosis.
Eroh bukanlah dokter atau perawat, hanya ibu rumah tangga biasa yang memilih berperang di garis depan stigma, kemiskinan, dan kematian. “Kalau ada index dari Puskesmas atau Penabulu, saya tak pernah pulang sebelum dahak diambil, meskipun hingga malam,” katanya dengan suara tenang dan penuh semangat.
Selama sembilan tahun tanpa gaji tetap, Eroh mendampingi puluhan orang dengan TBC, minum obat harian, pantau efek samping, antar ke Rumah Sakit jika drop out. Di rumahnya, ia menyimpan buku catatan tebal yang isinya adalah nama-nama pasien, tanggal minum obat, dan hasil lab. Buku itu merupakan warisan, jika dirinya pensiun, maka kader yang baru tinggal melanjutkan.
Eroh juga menceritakan pergantian komando program TBC di Kabupaten Ciamis sudah tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pertama dipegang oleh Aisyah Muhammadiyah, kedua oleh Lembaga Kesehatan Nahdatul Ulama (LKNU), dan ketiga oleh Penabulu, melalui konsorsium Stop TB Partnership Indonesia (STPI), dengan sistem digital, aplikasi laporan, GPS tracking kunjungan, reward berbasis kinerja.
Saat ini, Penabulu memberikan reward atau upah untuk kader TBC Rp10 ribu per pot dahak diantar ke lab, kemudian Rp60 ribu per investigasi kontak, atau kunjungan ke rumah keluarga orang dengan TBC, dan Rp200 ribu jika ada yang positif, itu merupakan bonus penemu kasus. Alhamdulilah, kalau di sini juga dapat insentif dari puskesmas, yaitu Rp50 ribu untuk setiap tiga pot dahak. Cukup buat beli beras. Tapi yang membuat saya bertahan bukan tentang uang, saya ingin membantu program Eliminasi TBC 2030.
Stigma adalah tantangan di lapangan. Ketika ada keluarga terduga TBC, mereka selalu mengatakan “Kami sehat, jangan sebarkan fitnah.” Untuk meyakinkan keluarga terduga, Eroh kadang membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk meyakinkan mereka supaya bersedia dicek dahak. “Saya pernah menunggu di teras rumahnya dari dzuhur hingga magrib, sampai akhirnya mereka mau, dan ketika dicek dahak ternyata betul positif, karena bapaknya sudah batuk berdarah juga.”
Kader TBC Elah Mudrikah
Berbeda dengan Eroh, kisah kader TBC kedua datang dari Puskesmas Baregbeg, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis. Ia bernama Elah Mudrikah (40), yang tak pernah membayangkan, delapan tahun lalu, ketika ia pertama kali dilatih sebagai kader TBC oleh puskesmas setempat, bahwa tugasnya akan membawanya ke pintu-pintu rumah yang tertutup, bukan karena penyakit, namun karena rasa malu.
Sejak 2017, Elah telah menjadi ujung tombak program TBC di Puskesmas Baregbeg. Tanpa gaji tetap, tanpa transportasi, tanpa jaminan sosial. Hanya ada reward atau upah dari Penabulu dan rasa kemanusiaan yang membuat dirinya bertahan, bahkan sempat ia sendiri positif harus dimantuk, dan harus berobat untuk pencegahan tuberculosis.
Setiap kali ada index case orang dengan TBC yang baru terdeteksi, nama Elah masuk dalam daftar kunjungan dari Penabulu atau Puskesmas. Tugasnya yaitu untuk mendatangi rumah, meyakinkan keluarga untuk melakukan investigasi kontak, lalu membawa sampel dahak ke laboratorium. Walaupun tugas saya berat dan penuh dengan tantangan di lapangan, tapi untuk gaji tetap saya belum pernah mendapatkan itu. Insentif dari desa atau puskesmas juga tidak ada, hanya reward dari Penabulu Rp10 ribu setiap satu kali suspek, dan dapat Rp40 ribu jika hasilnya positif.
Dengan sepeda motor butut milik suaminya, ia harus bolak-balik antardesa. Bensin, pulsa, waktu, kerap kali semua itu rogoh kocek dari kantong sendiri. Ia mengaku tak pernah mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Tidak ada gaji tetap, tidak ada asuransi, tidak ada dukungan psikososial, padahal Elah berhadapan langsung dengan penyakit menular mematikan.
Elah juga menceritakan, pernah beberapa kali mengantar pasien TBC ke RSUD Ciamis karena sesak napas parah, tapi yang jadi permasalahan banyak dari mereka tidak memiliki BPJS atau Kartu Indonesia Sehat (KIS). Walaupun obat gratis, kata dia, tapi jika rawat inap harus bayar. Kamar, infuse, oksigen, semua keluar biaya. “Ketika keluarga pasien tak punya biaya, akhirnya KTP saya yang ditahan di kasir RSUD. Saya tidak tega kalau pasien diusir, padahal mereka butuh kamar dan oksigen.”
Kader TBC Eni Supriani
Selain Eroh dengan Elah, sosok yang bekerja tanpa sorotan adalah Eni Supriani (46), kader TBC dari Desa Winduraja, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Sebagai kader TBC di Puskesmas Kawalimukti, Eni telah mendedikasikan bertahun-tahun hidupnya untuk memburu suspek, atau orang yang dicurigai terinfeksi tuberculosis.
Puncak pengakuannya datang pada tahun 2023, ketika dirinya dinobatkan sebagai pengumpul suspek terbanyak se-Kabupaten Ciamis dan menerima reward dari Penabulu Foundation, sebuah organisasi non-pemerintah. Namun, di balik penghargaan itu, Eni menjalani tugasnya tanpa gaji atau upah tetap dari puskesmas, atau Dinas Kesehatan.
“Belum pernah mendapatkan upah tetap hingga saat ini ya, tapi tentunya saya menjalani dengan ikhlas sepenuh hati, untuk membantu masyarakat dan bermanfaat bagi orang lain,” ujarnya, dengan nada tegar.
Eni juga menjelaskan bahwa, dirinya sebagai kader TBC memang mendapatkan reward atau insentif Rp10 ribu dari Penabulu per satu kali suspek, namun reward itu tak menggantikan upah tetap. Tantangan yang dihadapi Eni, mencerminkan realitas kader TBC di Indonesia. Berhubungan langsung dengan pasien beresiko tinggi tertular TBC, terutama varian rasisten obat (TBC RO), yang memerlukan penggunaan alat perlindungan diri (APD) yang sering langka di tingkat desa.
“Saya pernah batuk-batuk setelah kunjungan dari rumah keluarga orang dengan TBC, tapi alhamdulilah negative setelah diperiksa dahak menggunakan alat Tes Cepat Molekuler (TCM). Saya berharap pemerintah lebih perhatikan kami, biar lebih banyak yang mau menjadi kader.”
Tanggapan dari Kabid P2P Dinas Kesehatan Ciamis
Sementara, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Kabid P2P), Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis, Edis Herdis saat ditemui di kantornya menjelaskan, bahwa status kader TBC itu bukan karyawan atau pegawai puskesmas, akan tetapi hanya membantu kegiatan, sehingga tidak memungkinkan untuk diberikan gaji tetap bulanan.
Kemudian, lanjut dia, dalam petunjuk teknis (juknis) keuangan BOK puskesmas tidak memperbolehkan pembiayaan kader, dikarenakan kegiatan kader merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat yang pengampunya adalah pemerintah desa (pemdes).
Ia juga menyampaikan, langkah Dinas Kesehatan saat ini, bersama-sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mendorong terbitnya SK Desa Siaga TB, untuk di seluruh desa dan kelurahan yang termasuk di dalamnya mengatur pembiayaan bantuan transport kader dari APBDes, sejalan dengan Permendes Nomor 7 tahun 2023, dan Peraturan Bupati (Perbup) Silacak Galuh TOSS TB nomor 40 tahun 2022.
“Tentunya perhatian pemerintah pusat untuk kader TBC, telah diberikan melalui pembiayaan Global Fund (GF) yang dikelola oleh STPI Penabulu,” ungkapnya.
