Kasus Kematian Ibu dan Bayi di Papua: Masalah Struktural yang Perlu Diatasi
Kasus kematian mama Irene Sokoy dan bayinya setelah ditolak empat rumah sakit di Papua menjadi perhatian nasional. Kejadian ini mencerminkan tingkat kematian ibu dan bayi di Papua yang jauh melampaui rata-rata nasional. Berdasarkan pengakuan iparnya, Ivon Kabey, kejadian bermula pada hari Ahad pekan lalu (16/11/2025) saat Irene mengalami kontraksi. Ia dan keluarganya tinggal di Kampung Hobong, di pesisir Danau Sentani, Kabupaten Jayapura.
Dari tempat tinggalnya, Irene harus dibawa dengan perahu cepat dan kemudian perjalanan darat sekitar 20 kilometer ke RSUD Yowari, rumah sakit terdekat. Saat tiba di RSUD Yowari pada pukul 15.00 WIT, Irene dalam kondisi pembukaan enam dan ketuban pecah. Namun, proses persalinan tidak kunjung ditangani karena dugaan bayi berukuran besar, yakni empat kilogram. Pihak rumah sakit menyatakan bahwa satu-satunya dokter spesialis kandungan sedang cuti.
Keluarga meminta percepatan rujukan karena kondisi Irene semakin darurat. Surat rujukan baru selesai mendekati tengah malam, diikuti keterlambatan ambulans yang tiba pukul 01.22 WIT. Rujukan ke RS Dian Harapan dan RS Abe ditolak karena ruangan penuh serta renovasi fasilitas. Mereka kemudian mencoba ke RS Bhayangkara, tetapi pasien tidak diterima tanpa uang muka Rp 4 juta.
Irene kemudian dibawa ke RSUD Jayapura di Dok II. Dalam perjalanan menuju RSUD Jayapura, pasien mengalami kejang sehingga ambulans kembali ke RS Bhayangkara. Upaya resusitasi (CPR) dilakukan, namun nyawa pasien dan bayinya tidak tertolong. “Irene meninggal di perjalanan pukul 05.00,” ujar sang ipar.
Kabar kematian Irene Sokoy kemudian sampai di Jakarta. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mengirimkan tim ke Papua untuk investigasi kasus tersebut. Juru Bicara Kemenkes Widyawati menyatakan bahwa penolakan pasien rumah sakit merupakan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan yang dapat mengarah ke unsur pidana.
Gubernur Papua Mathius Fakhiri menilai kasus tersebut menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem layanan kesehatan secara menyeluruh. Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengaudit rumah sakit di Provinsi Papua sebagai respons dari kabar tersebut.
Angka Kematian Ibu dan Bayi di Papua
Mama Irene bukanlah kasus tunggal di Papua. Angka kematian ibu melahirkan di Indonesia merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) terkini yang dihimpun pada 2020 dan diperbarui pada 2023, mencapai 189 berbanding 100 ribu jiwa. Angka ini melonjak tajam di timur sana. Di Papua, angka kematian ibu melahirkan mencapai 565 orang per 100 ribu jiwa, sementara di Papua Barat pada angka 343 orang. Bandingkan dengan di Jakarta di mana angkanya 48 orang tiap 100 ribu jiwa.
Data serupa juga bisa dilihat terkait kematian bayi. Di tingkat nasional, angkanya 16,85 per 100 ribu jiwa. Di Papua angkanya 38,17 dan di Papua Barat 37,06. Angka tahun 2020 itu naik tajam dari angka 2010 yang mana di Papua 19 bayi meninggal dan di Papua Barat 28 bayi meninggal. Di Jakarta, misalnya, angkanya pada 2020 adalah 10,38 banding 100 ribu bayi.
Masalah Struktural di Sistem Kesehatan Papua
Angka ini berkorelasi dengan banyak hal di Tanah Papua. Kementerian Kesehatan mencatat, dari sekitar 10 ribu puskesmas di Indonesia, hanya 272 tak punya dokter. Tapi, dari yang tak ada dokternya itu, 152 diantaranya di Papua saja. Jika dokter spesialis dimasukkan dalam hitungan, puskesmas di Papua yang tak punya melonjak jumlahnya menjadi 411 puskesmas.
Ini juga bukan angka semata. Di Papua, saat tak ada dokter di puskesmas, sering kali harus beperjalanan jauh ke rumah sakit seperti Irene yang terpaksa dibawa naik speed boat ke rumah sakit terdekat. Sementara ketika sampai di RSUD juga masih untung-untungan, belum tentu ada dokter spesialisnya. Kemenkes mencatat, ada 26 RSUD di Papua yang tak memiliki tujuh dokter spesialis lengkap.
Penyebab Utama Minimnya Tenaga Kesehatan di Papua
Pada 2018 lalu, kematian anak-anak di Asmat di pegunungan tengah Papua sudah mengindikasikan parahnya layanan kesehatan di Tanah Papua. Ketua Program Studi P3 Kebidanan Timika Innah Gwijangge mencontohkan mirisnya kondisi di kabupaten Nduga, tempat asalnya. Di seantero Nduga, daerah seluas nyaris empat kali DKI Jakarta, kata Innah, hanya ada satu rumah sakit yang dibangun kala itu. Itu pun, menurutnya, tak beroperasi lagi. Pasalnya, hanya ada satu dokter ditempatkan di situ.
Kisah tak jauh berbeda dituturkan Robby Kayame, kepala Dinas Kesehatan Paniai saat itu. Ia menyampaikan, saat itu dari 30 puskesmas yang dimiliki Kabupaten Paniai, hanya dua yang berdokter. Satu puskesmas di Enarotali, diurus tiga dokter perempuan, dan satu dokter laki-laki di Enggano.
Kebijakan dan Perbaikan Sistem Layanan Kesehatan
Terletak di daerah pegunungan Papua, petugas kesehatan di wilayah itu juga harus berjibaku menembus lembah dan bukit guna mencapai masyarakat. Menurut Robby, tiap-tiap puskesmas di Paniai, termasuk di daerah-daerah terpencil biasanya diisi lima sampai enam petugas kesehatan. Para pimpinan dinas kesehatan dari sepuluh kabupaten di Papua rata-rata mengeluhkan hal serupa. Di Boven Digul, misalnya, dari 20 puskesmas, hanya dua yang memiliki dokter. Di Asmat juga serupa.
Kadinkes Asmat saat itu, dr Piter P mengungkapkan, banyak puskesmas dan puskesmas pembantu yang terbengkalai karena sama sekali tak ada tenaga kesehatan yang menempati. Minimnya tenaga kesehatan baru satu persoalan. Di Biak Numfor, misalnya, ada persoalan tujuh puskesmas di kepulauan yang tak terisi tenaga kesehatan. Dari sepuluh slot dokter yang dibuka pendaftarannya tahun lalu, hanya dua yang mendaftar terlepas kondisi wilayah itu yang lebih maju dan mudah aksesnya dibandingkan daerah lain di pedalaman Papua.
Evaluasi dan Perbaikan Sistem Layanan Kesehatan
Selain itu muncul juga persoalan anggaran. Kadinkes Biak Numfor saat itu, dr Leonora Komboy mencontohkan, dari Rp 15 miliar dana kesehatan setempat, hanya 20 persen yang turun dan hanya cukup buat membayar tenaga kontrak. Ishak Tukayo, direktur Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Jayapura saat itu, mengatakan, sejatinya lulusan tenaga kesehatan Papua tak sedikit. Dari sekolahannya yang tersebar di sejumlah wilayah di Papua, kata Ishak, setiap tahun bisa keluar seribu lulusan. Tak sedikit pula dari lulusan-lulusan itu yang dibiayai pemerintah daerah masing-masing.
Langkah yang Dilakukan oleh Pemerintah
Dudung Abdurachman penasehat khusus Presiden Prabowo Subianto mengiyakan ketimpangan distribusi dokter spesialis di daerah masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, pihaknya akan menyampaikan masukan kepada kementerian terkait. “Nanti akan saya sampaikan kepada Kementerian Kesehatan karena mereka yang dapat melakukan distribusi langsung ke daerah-daerah,” ucap Dudung di sela-sela acara Seminar Nasional dan Forum Diskusi Dies Natalis Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad) ke-68, di Bandung, Rabu (26/11/2025).
Ia menambahkan Presiden Prabowo Subianto fokus memenuhi tenaga di sektor kesehatan yang sejalan dengan program Astacita. Dudung mengatakan presiden sangat memperhatikan betul isu kesejahteraan masyarakat, pangan dan kesehatan. “Kita ingin kembali membangkitkan semangat para calon dokter yang nantinya bertugas di berbagai daerah,” kata dia.
Anggota Komisi XIII DPR RI Tonny Tesar di Jayapura mengatakan kejadian terkait sistem layanan kesehatan di Papua harus menjadi perhatian pemerintah. “Kejadian tersebut bukan sekadar pelanggaran administrasi, tetapi telah masuk kategori dugaan pelanggaran HAM, karenanya negara memang wajib memberikan pelayanan kesehatan layak kepada seluruh warga tanpa terkecuali,” katanya.
