Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan kepada pemimpin Maspion Grup, Alim Markus, untuk tidak melakukan penghentian kontrak kerja (PKH) bagi karyawannya.
Permintaan tersebut disampaikan Khofifah saat menerima kunjungan kehormatan dari Alim Markus di rumahnya, Surabaya, pada Rabu (2/4/2025).
“Saya menyampaikan pesan spesial untuk berusaha semaksimal mungkin menghindari adanya pemecatan pegawai di perusahaan,” demikian kata Khofifah seperti dilaporkan oleh Antara.
Khofifah menyebutkan bahwa situasi ekonomi Indonesia kini dipenuhi oleh berbagai tantangan. Di samping itu, bidang industri menjadi fondasi utama dalam menciptakan lapangan kerja baru, terlebih lagi di wilayah Jawa Timur.
Dia berharap bahwa perusahaan mencari pilihan lain saat mengalami penurunan produksi. Sebagai contoh, mereka bisa mengecilkan jumlah jam atau hari kerja daripada langsung memberhentikan karyawan.
Data Departemen Tenaga Kerja mencatat bahwa selama tahun 2024 terdapat 77.965 karyawan yang menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini naik dibandingkan dengan jumlah di tahun sebelumnya, yaitu 64.855 orang.
“Kami tak berharap situasi ini terulang di Jawa Timur. Karena itu, saya senantiasa menekankan pada para pemilik usaha untuk lebih menjunjung tinggi kesejahteraan karyawan dan mencari alternatif lain selain melakukan PHK,” tambahnya.
Dia lalu mengomentari data dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur yang menyatakan bahwa lebih dari 40 ribu karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode Januari-Februari 2025.
Khofifah menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersumpah untuk melindungi kesejahteraan para pekerja dan mengonfirmasi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan adil.
“Kami perlu terus menemukan solusi optimal untuk memperbaiki kesejahteraan buruh dan warga. Pokoknya, tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja,” tambahnya.
Di grup Maspion tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.
Menjawab permintaan tersebut, Alim Markus mengonfirmasikan bahwa Maspion Grup tidak memiliki rencana untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dia menyatakan, keuangan perusahaan tetap stabil berkat investasi baru yang telah disuntikkan.
Saya pastikan tak ada pemutusan hubungan kerja sama sekali. Bila terdapat pegawai yang mesti diistirahatkan, kami bakal memindangnya ke perusahaan lain di dalam kelompok kita,” ujar Alim Markus selaku Ketua Dewan Penasehat Apindo itu.
Dia menyebutkan pula bahwa sejumlah investor asal Tiongkok tertarik untuk menanam modal di Jawa Timur. Rencananya mereka akan membudidayakan padi serta tebu menggunakan biji-bijian yang diboyong langsung dari Tiongkok.
“Pada tanggal 8 April 2025, saya akan menghadiri pertemuan lagi di Kantor Gubernur Jatim guna mendiskusikan lebih jauh tentang investasi ini, mencakup aspek pemberian izinnya,” tambahnya.
Related posts:
