Perspektif Baru Pemerintah Terhadap Arus Modal Asing
Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada awal Oktober 2025 menunjukkan pergeseran dalam pandangan pemerintah terhadap arus modal asing. Ia menyatakan bahwa investor asing tidak akan membangun negara kita, mereka hanya datang untuk menikmati kue pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pernyataan ini menggambarkan perspektif baru yang menekankan pentingnya kedaulatan ekonomi nasional.
Dalam konteks ekonomi politik, pernyataan tersebut merupakan bentuk reframing hubungan antara negara dan modal global. Purbaya menegaskan bahwa pemerintah ingin menampilkan citra kemandirian fiskal dan industrial. Namun, risiko komunikatifnya adalah munculnya sinyal ambivalen bagi investor antara ingin tetap terbuka bagi bisnis dan investasi, tetapi sekaligus bersikap protektif terhadap arus modal asing.
Data FDI Menunjukkan Perlambatan
Data FDI menunjukkan arah yang sejalan dengan perubahan sikap kebijakan tersebut. Arus investasi langsung ke Indonesia masih positif, tapi mulai melambat tajam. Laporan UNCTAD tahun 2024 mencatat nilai FDI turun dari 24 miliar dolar pada 2022 menjadi 21,6 miliar dolar pada 2023. Pada kuartal kedua 2025 penurunannya mencapai hampir tujuh persen dibanding tahun sebelumnya. Ini merupakan kontraksi terbesar sejak 2020.
Dalam peta regional, Indonesia justru tertinggal dari Vietnam dan Malaysia yang berhasil menarik investasi baru di sektor manufaktur dan teknologi tinggi. Penurunan ini bukan sekadar akibat gejolak global, tetapi cerminan menurunnya kepercayaan terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.
Pergerakan Pasar Modal
Di tengah turunnya arus FDI, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus naik sepanjang tahun 2025. Hingga 31 Oktober 2025, IHSG menembus 8.163 poin, naik hampir sembilan persen secara tahunan. Rasio harga terhadap pendapatan atau P/E ratio berada di kisaran 13 kali, mencerminkan keyakinan investor terhadap laba perusahaan besar di tengah ketidakpastian global.
Kapitalisasi pasar terhadap PDB mencapai sekitar enam puluh persen yang oleh beberapa lembaga seperti GuruFocus dikategorikan sebagai kondisi pasar yang agak mahal. Kenaikan ini terutama ditopang oleh saham-saham di sektor energi, tambang, dan perbankan yang menjadi tujuan utama arus modal domestik ketika sektor riil kehilangan daya tarik.
Ketidakseimbangan Antara Sektor Finansial dan Produksi
Namun, lonjakan IHSG tersebut tidak sejalan dengan gerak ekonomi riil. Pasar keuangan yang menguat di tengah perlambatan FDI menunjukkan ketidakseimbangan yang semakin nyata antara sektor finansial dan sektor produksi. Arus dana besar ke bursa lebih mencerminkan perputaran modal dalam negeri ketimbang lahirnya investasi baru di industri.
Kenaikan harga saham lebih digerakkan oleh likuiditas dan spekulasi jangka pendek daripada peningkatan kapasitas produksi. Kepercayaan di pasar finansial tumbuh, tetapi keyakinan investor asing melemah. Ekonomi tampak tumbuh di layar bursa, tapi kehilangan napas di ruang produksi.
Arus Modal Asing yang Keluar
Berdasarkan data Bank Indonesia, arus modal asing kembali mencatatkan net outflow sepanjang 29 September hingga 2 Oktober 2025, dengan nilai mencapai Rp 9,76 triliun. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam tiga pekan terakhir, dan menandai keluarnya modal asing selama enam minggu beruntun sejak akhir Agustus 2025, dengan total menembus Rp 51,39 triliun.
Dari total itu, penjualan bersih asing di pasar saham mencapai Rp 3,31 triliun dan di pasar Surat Berharga Negara Rp 9,16 triliun. Arus masuk hanya terjadi di pasar Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp 2,71 triliun, tetapi nilainya belum cukup menahan keluarnya modal dari dua pasar utama.
Indikator Risiko dan Ketidakpastian Global
Indikator risiko juga menunjukkan arah serupa. Premi Credit Default Swap (CDS) Indonesia tenor lima tahun memang turun ke level 78,87 basis poin dari 83,04 pada pekan sebelumnya, yang berarti biaya lindung risiko menurun. Namun, penurunan CDS ini belum berhasil menarik kembali arus modal karena ketidakpastian global masih tinggi dan kepercayaan terhadap arah kebijakan domestik belum pulih.
Kebuntuan politik di Amerika Serikat yang memicu government shutdown membuat dolar AS tetap kuat sebagai aset aman. Sementara tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, justru terus berlanjut. Dalam situasi seperti ini, investor asing memilih menahan diri dan menjaga posisi aman di luar pasar Indonesia.
Distorsi dalam Mesin Pertumbuhan
Hubungan terbalik antara kenaikan IHSG dan penurunan FDI menunjukkan adanya distorsi dalam mesin pertumbuhan Indonesia. Sektor keuangan terus mencetak keuntungan, tetapi investasi produktif yang seharusnya menjadi dasar ekonomi jangka panjang justru melambat.
Dalam jangka pendek, pasar modal memang dapat menopang persepsi stabilitas, terutama dengan dukungan dana domestik dan kebijakan moneter yang longgar. Namun, tanpa masuknya investasi asing langsung yang membawa teknologi, inovasi, dan perluasan kapasitas industri, ekonomi Indonesia berisiko akan tumbuh semu. Pertumbuhan tampak tinggi di angka, tetapi rapuh dalam substansi.
Kebuntuan Politik dan Kesiapan Institusi
Salah satu penyebab utama tertahannya FDI adalah jarak antara ambisi politik dan kesiapan institusi. Pemerintah ingin menampilkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat BUMN dan mendorong hilirisasi sumber daya alam. Namun, pelaksanaannya sering tidak diikuti dengan kepastian hukum dan konsistensi kebijakan.
Perubahan mendadak dalam izin ekspor, revisi tata niaga mineral, dan lemahnya koordinasi antarlembaga menimbulkan ketidakpastian yang tinggi bagi investor secara jangka panjang. Investor asing tidak takut terhadap nasionalisme ekonomi. Mereka hanya takut terhadap ketidakteraturan dan ketidakpastian. Mereka khawatir pada situasi ketika aturan berubah karena tekanan politik atau kepentingan elite.
Perangkap Finansialisasi
Kenaikan IHSG di sisi lain lebih banyak digerakkan oleh likuiditas dan rotasi modal domestik ketimbang keyakinan terhadap prospek jangka panjang. Modal besar dari lembaga keuangan dan konglomerasi memilih pasar saham karena sektor riil dianggap sudah terlalu berisiko. Uang berputar di dalam sistem keuangan, tetapi tidak menetes ke lapangan produksi.
Akibatnya produktivitas tidak naik dan kesenjangan aset melebar. Pasar modal tampak gemuk, tetapi pabrik baru tidak tumbuh. Kondisi ini menggambarkan perangkap finansialisasi. Ekonomi terlihat aktif, tapi yang tumbuh hanya sektor keuangannya.
Tantangan Global dan Kepastian Kebijakan
Faktor global juga memperkuat tekanan terhadap arus FDI. Fragmentasi geopolitik membuat arah modal dunia menjadi tidak pasti. Indonesia berusaha menjaga posisi Nonblok, tetapi justru kehilangan kejelasan di mata investor. Pihak Barat menganggap Indonesia terlalu dekat dengan Beijing karena dominasi berbagai proyek asal China di sektor smelter dan infrastruktur.
Di sisi lain, investor China mulai berhati-hati setelah pemerintah Indonesia memperketat aturan ekspor nikel dan meninjau ulang kerja sama hilirisasi. Situasi ini menempatkan Indonesia di posisi sulit. Negara ini pun kini tidak sepenuhnya dipercaya oleh blok mana pun di dunia ini. Dalam politik modal global, ketidakjelasan bukan keunggulan, melainkan risiko.
Strategi Kebijakan yang Realistis
Perlambatan FDI tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh kegagalan Indonesia membangun citra konsistensi dalam kebijakan ekonomi dan diplomasi investasinya. Dari sisi kebijakan publik, narasi nasionalisme ekonomi perlu diterjemahkan dalam strategi yang realistis dan terbuka.
Pemerintah dapat menegaskan bahwa investor asing tidak akan membangun negeri ini, tetapi juga harus mengakui bahwa pembangunan tanpa dukungan modal eksternal akan sulit terwujud. Tantangannya bukan pada menolak atau menerima investasi asing, melainkan pada bagaimana menjadikannya bagian dari strategi kemandirian.
Solusi untuk Keadilan Sosial
Solusi terhadap ketimpangan antara sektor finansial dan sektor riil tidak cukup dengan mendorong investasi baru. Yang dibutuhkan adalah tata kelola ekonomi yang berkeadilan sosial. Negara, harus memperluas kapasitas fiskal untuk intervensi produktif yang tidak hanya menguntungkan korporasi besar, tetapi juga memberi ruang bagi pelaku usaha kecil dan ekonomi komunitas.
Salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan adalah Public Investment for Social Innovation atau investasi publik untuk inovasi sosial, yang menggabungkan logika ekonomi dengan dampak sosial. Model ini terbukti efektif di beberapa negara seperti Korea Selatan dan Denmark, di mana pertumbuhan industri diiringi oleh penguatan kohesi sosial.
Reformasi tata kelola juga menjadi keharusan. Transparansi dan akuntabilitas harus diperkuat agar kepercayaan publik terhadap kebijakan ekonomi dapat pulih. Setiap proyek strategis nasional perlu dilengkapi dengan penilaian dampak sosial yang terbuka. Dengan cara ini, kebijakan ekonomi tidak hanya diukur dari efisiensi, tetapi juga dari manfaatnya bagi masyarakat luas.
Kebijakan publik yang efektif tidak berhenti pada menjaga stabilitas makro. Ia harus mampu menumbuhkan rasa keadilan dan memperluas partisipasi sosial. Penurunan FDI dan kenaikan IHSG mencerminkan jurang antara kekuatan finansial dan realitas masyarakat. Harus diingat bahwa angka-angka pertumbuhan tidak akan berarti tanpa legitimasi sosial.
Kedaulatan ekonomi sejati hanya dapat terwujud jika negara mampu menegakkan keadilan dalam distribusi kesejahteraan utamanya kepada rakyat, bukan hanya dalam penguasaan modal.
