Konflik Internal di Dinas PPPA Kalbar: Kepala Dinas Tegaskan Tidak Ada Pelanggaran, Sekda Akan Lakukan Klarifikasi
Pertikaian antara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalimantan Barat, Herkulana Mekarryani, dengan sejumlah stafnya terus menjadi sorotan publik. Isu yang berkembang mulai dari dugaan perjalanan dinas fiktif hingga kekerasan verbal di lingkungan kerja mendapat respons langsung dari pihak terkait.
Herkulana membantah semua tuduhan yang dilayangkan oleh Forum Pegawai DPPPA yang diketuai oleh Deri Octaris Cowari. Ia menegaskan bahwa selama kepemimpinannya, tidak ada praktik perjalanan dinas fiktif atau SPPD yang merugikan negara. Penentuan pegawai yang berhak melakukan perjalanan dinas, kata Herkulana, dilakukan secara objektif oleh PPTK dan sekretariat sebagai bentuk penghargaan atas kinerja mereka.
“Saya memastikan semua prosedur sudah sesuai aturan. Jika ada indikasi penyimpangan, silakan diperiksa oleh Inspektorat,” ujarnya saat memberikan klarifikasi di kantornya.
Lebih lanjut, Herkulana juga membantah tudingan soal kekerasan verbal. Menurutnya, interaksi yang terjadi di lingkungan kerja hanya bersifat candaan dan teguran untuk meningkatkan disiplin serta kinerja staf.
“Mungkin suara saya keras, tapi itu bukan bullying. Dalam organisasi, teguran adalah hal yang wajar untuk perbaikan,” katanya.
Tanggapan Terhadap Desakan Mundur
Forum Pegawai DPPPA telah mengirimkan surat resmi kepada Gubernur Kalbar, Ria Norsan, meminta pencopotan Herkulana dari jabatannya. Surat tersebut juga ditembuskan ke DPRD Kalbar melalui Fraksi PKS dan Polresta Pontianak. Dalam surat tersebut, Deri Octaris Cowari menyampaikan bahwa para pegawai merasa tertekan dan tidak nyaman dalam bekerja sejak awal 2024.
Namun, Herkulana menyebut bahwa Deri adalah salah satu pegawai bermasalah yang sering absen dan menolak tugas piket di Rumah Perlindungan Anak. Ia juga menyatakan telah memberikan pembinaan berulang kali, tetapi tidak ada perubahan signifikan.
“Beberapa rekan lain juga mencoba membantu, tetapi hasilnya tetap nihil,” tambahnya.
Upaya Mediasi dari Sekda Kalbar
Untuk menyelesaikan konflik ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar, Harisson, akan memanggil Herkulana beserta staf terkait untuk melakukan klarifikasi. Meski demikian, ia menekankan bahwa pelayanan publik harus tetap berjalan lancar tanpa terpengaruh dinamika internal birokrasi.
“Apapun masalah di internal perangkat daerah, ASN tetap harus melayani masyarakat secara optimal,” tegas Harisson.
Fokus pada Misi Kesetaraan Gender
Herkulana menegaskan bahwa dirinya menjalankan amanah untuk mendukung program pemerintah provinsi, terutama pada misi kedelapan yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Ia juga membentuk Tim Agile untuk mempercepat capaian indikator kinerja lembaga.
“Kami fokus pada isu-isu penting seperti perkawinan anak, kekerasan berbasis gender online, dan peningkatan kualitas keluarga,” jelasnya.
Meskipun demikian, beberapa pegawai menyatakan ketidakpuasan karena merasa tidak diberi kesempatan dalam tim tersebut. Konflik ini pun terus bergulir dan menunggu hasil mediasi serta investigasi lebih lanjut dari pihak terkait.
