Peran Rekaman Publik dalam Aksi Demonstrasi Tunjangan DPR
Masyarakat Indonesia dalam beberapa hari terakhir digemparkan dengan aksi para demonstran yang menuntut pembubaran lembaga legislatif negara Indonesia yaitu DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Pengunjuk rasa yang terdiri dari para mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat menyoroti kinerja dari anggota dewan yang dinilai tidak sesuai dengan asa atau harapan masyarakat. Alih-alih memprioritaskan kerja yang menyentuh kepentingan publik, DPR justru sibuk memperjuangkan tunjangan dan fasilitas diri mereka sendiri.
Hal inilah yang menjadi dalih utama para demonstran turun ke jalan untuk memperjuangakan nasib masyarakat yang akan menjadi korban dari kebijakan ini. Tidak hanya turun ke jalan, masyarakat juga menyampaikan protes mereka di sejumlah platform media sosial. Beberapa video aksi pengunjuk rasa juga dengan cepat beredar di tengah masyarakat. Setiap kamera ponsel dari sebagian peserta demo menjelma saksi mata yang kemudian menyajikan potongan peristiwa saat berlansungnya aksi demonstrasi.
Jika dulu atau pada peristiwa demonstrasi sebelumnya, publik hanya bisa mendapatkan informasi demonstrasi dari media-media resmi dan ternama, kini rekaman publik lewat ponsel juga melahirkan ruang baru, dimana setiap pengunjuk rasa dapat menjadi penyalur informasi. Namun pertanyaannya adalah, apakah rekaman publik hanya sekadar dokumentasi dan jalan alternatif penyampaian informasi saat terjadinya aksi demonstrasi, ataukah ia punya fungsi yang lebih substansial?
Rekaman publik yang dimaksudkan oleh penulis dalam konteks demonstrasi tunjangan DPR adalah rekaman berupa foto atau video yang direkam oleh public dalam hal ini masyarakat (selain para wartawan dari media utama) yang bertujuan untuk memberikan informasi lewat media daring, media cetak atau media-media lain. Namun tidak dapat dimungkiri, video-video yang direkam oleh public dan diunggah di media sosial juga memiliki dampak negatif. Terbukti dari banyaknya anak-anak di bawah umur dan para pelajar yang ditangkap aparat kepolisian saat terjadinya aksi demonstrasi.
Sebagian besar dari mereka mengikuti demo karena termotivasi dari konten yang berseliweran di media sosial. Selain itu merekam orang secara diam-diam lalu disebarluaskan juga dapat melanggar hukum, seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya dalam bab VII pasal 27.
Meskipun rekaman public memiliki dampak buruk seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya, namun itu tidak boleh membatasi hak masyarakat untuk menjadikannya alat pengawas di saat para penguasa mengabaikan hukum. Hal ini juga yang ditegaskan oleh Felix Baghi dalam buku yang berjudul Kewarganegaraan Demokratis.
Dalam sebuah negara hukum yang berfungsi baik, kepekaan hukum umumnya mudah dilaksanakan. Namun bila penguasa mengabaikan hukum dan undang-undang, maka orang membutuhkan kesediaan untuk berjuang melawan ketidakadilan dan demi hukum dengan kerugian yang kadang lumayan besar. Selain itu mengutip pendapat Najwa Shihab dalam akun instagramnya yang mengatakan bahwa “Perlindungan dan menjaga ketertiban itu sangat perlu tetapi aturan jangan justru membatasi hak masyarakat dalam mengawasi”.
Fungsi Substansial Rekaman Publik dalam Aksi Demonstrasi
Selanjutnya penulis akan menelisik lebih jauh terkait fungsi substansial dari rekaman public dalam mengawal aksi demonstrasi tunjangan DPR dengan membaginya ke dalam dua poin penting.
1. Transparansi Aparat Keamanan
Melihat terjadinya aksi demonstrasi tunjangan DPR yang diwarnai oleh kekerasan dari aparatus keamanan, kantor komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia buka suara. Juru bicara office of the unitd nations high commissioner for human rights Ravina Shamdasani meminta aparatus Indonesia mematuhi aturan hukum yang berlaku dalam menangani para demonstran.
Hal ini terjadi setelah viralnya aksi demonstrasi yang diwarnai kekerasan dari aparatus keamanan di berbagai platform media sosial. Menariknya, sebagian besar video-video yang tersebar di media sosial yang kemudian viral, direkam menggunakan ponsel milik pribadi dari para demonstran. Misalnya video yang menangkap terjadinya penabrakan seorang pengemudi ojek online oleh Rantis Brimop.
Hal ini cukup membuktikan bahwa rekaman public dapat membantu masyarakat dalam mengawasi tindakan yang dilakukan aparatus keamanan terhadap para peserta unjuk rasa. Masyarakat dapat melihat secara lebih jernih dan transparan, sehingga apapun yang dilakukan oleh aparatus dapat dipertimbangkan dengan cepat oleh publik. Selain itu, dengan adanya rekaman public dapat membuat para aparat keamanan lebih selektif dalam mengambil tindakan terhadap peserta demo. Dengan demikian, rekaman yang dibuat public melahirkan transparansi dari aparatus keamanan yang mungkin tidak bisa kita dapatkan dalam aksi demonstrasi sebelumnya di Indonesia.
2. Mematahkan Anggapan Anarkisme Demonstran
Anggapan bahwa para pengunjuk rasa tunjangan DPR identik dengan aksi anarkis kian meluas di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan oleh banyaknya media-media yang meliput sisi kericuhan aksi demonstrasi. Misalnya peristiwa pembakaran gedung DPRD yang terjadi di Sulawesi Selatan dan beberapa kasus-kasus kericuhan lainnya. Perlu disadari bahwa peristiwa-peristiwa kericuhan yang terjadi hanyalah salah satu bagian dari keseluruhan aksi yang dilakukan oleh para peserta demo.
Sebenarnya ada banyak peserta demo yang menyuarakan aspirasinya dengan cara damai. Namun media-media utama cenderung lebih menyoroti sisi kericuhan dari aksi demonstran. Hal ini kemudian membuat para peserta unjuk rasa dilabeli sebagai pelaku anarkis. Oleh karena itu kehadiran rekaman publik menjadi sangat penting. Video-video yang direkam oleh masyarakat maupun para peserta demo dapat menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk mengetahui keseluruhan aksi demonstrasi. Jika media-media utama lebih banyak menyoroti sisi kericuhan dari aksi demonstrasi, maka rekaman public dapat menjadi penyeimbang, sehingga public dapat menilai dengan lebih objektif.
Kesimpulan
Pada akhirnya rekaman publik bukan hanya ruang baru atau jalan alternatif dalam menyampaikan informasi tetapi lebih dari pada itu. Rekaman publik justru memiliki fungsi yang lebih substansial. Rekaman publik dapat menjadi alat demokrasi yang mampu melahirkan ruang transparansi dalam aksi demonstrasi penolakan tunjangan DPR. Namun perlu dipahami dengan baik bahwa hal itu hanya akan menjadi mungkin jika semua perekam bertanggung jawab secara moral maupun hukum untuk memastikan bahwa informasi yang disebarkan tidak dimanipulasi atau disalahgunakan untuk memprovokasi kericuhan.
