Bupati Pati Sudewo Ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan
Bupati Pati, Sudewo (SDW), resmi ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Senin (19/1/2026). Penangkapan ini terkait dengan pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saat tiba di Gedung KPK Merah Putih, Sudewo terlihat memegang topi hitam sambil berjalan, namun ia memilih bungkam ketika diwawancarai oleh para wartawan.
Proses Penangkapan dan Penyelidikan
Penindakan yang dilakukan oleh KPK pada Januari 2026 merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kasus ini menyangkut proses pengisian sejumlah posisi strategis di tingkat desa, seperti jabatan kepala urusan, kepala seksi, atau sekretaris desa.
Meski demikian, KPK belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai langkah penanganan perkara setelah operasi tangkap tangan tersebut. Hingga kini, lembaga antirasuah masih mendalami penanganan pasca-OTT.
Sebelumnya, Tim penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Pati secara tertutup dan berlangsung hampir satu hari penuh. Kapolres Kudus, AKBP Heru Dwi Purnomo, mengonfirmasi adanya koordinasi antara KPK dengan pihak kepolisian setempat. Dia menyebutkan bahwa KPK meminjam fasilitas di Mapolres Kudus untuk keperluan pemeriksaan.
Kedatangan Bupati Pati di Gedung KPK
Bupati Pati Sudewo tiba di Gedung KPK Merah Putih setelah terjaring OTT pada Selasa (20/1/2026). Berdasarkan pantauan Kompas.com, Sudewo turun dari mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi B 2788 UZL pada pukul 10.34 WIB. Ia mengenakan baju polo putih yang dibalut jaket hitam, celana jins biru, dan sandal. Saat berjalan menuju Gedung KPK, Sudewo sempat mengangkat tangan kanannya ke arah wartawan.
Saat ditanya oleh salah satu wartawan, “Pak, kenapa kena OTT?” Bupati Pati itu memilih tidak menjawab. Selain Sudewo, beberapa orang lain yang terjerat OTT juga dibawa ke Gedung KPK Merah Putih.
Kontroversi yang Mengiringi Kepemimpinan Sudewo
Sudewo menjadi salah satu kepala daerah yang mendapatkan sorotan pada 2025 oleh warganya dan menjadi isu nasional. Beberapa kebijakannya menjadi kontroversi hingga masyarakat Kabupaten Pati menggelar demonstrasi dan mendorong Sudewo untuk mundur.
-
Kenaikan PBB 250 Persen
Pada Mei 2025, Sudewo mengeluarkan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250 persen. Alasannya adalah tidak ada kenaikan selama 14 tahun terakhir. Namun, kebijakan ini memicu gelombang aksi unjuk rasa dari sekitar 50.000 massa yang terdiri dari santri, petani, hingga tenaga honorer pada Agustus 2025. -
Tuntutan Pemakzulan
Setelah didemo warga, DPRD Pati membentuk pansus hak angket untuk memenuhi tuntutan pemakzulan Sudewo. Pemakzulan gagal terealisasi karena hanya 13 anggota DPRD yang mendukung, sedangkan 36 menolak. -
Kebijakan Lima Hari Sekolah
Sudewo membuat kebijakan lima hari sekolah mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025/2026. Kebijakan ini menuai kritik dari masyarakat, terutama kalangan santri dan guru ngaji, karena dianggap bertentangan dengan tradisi pendidikan agama lokal. -
Proyek Masjid Rp 15 Miliar
Keputusan Sudewo untuk menyesuaikan NJOP dan menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250 persen dinilai tidak proporsional dengan proyek renovasi Masjid Agung Baitunnur Pati yang menelan anggaran hingga Rp15 miliar. -
Insiden Dangdut Goyang Erotis
Sudewo juga menuai kritik karena menghadirkan aksi dangdut Trio Srigala dengan goyang sensual dalam agenda resmi di Pendopo Kabupaten. Pertunjukan itu dinilai tidak merepresentasikan citra Bupati Pati.
