Perjalanan Karier dan Kasus Hasto Kristiyanto
Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), akan menghadapi vonis dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Sidang yang digelar pada hari ini, Jumat, 25 Juli 2025, menjadi momen penting bagi Hasto setelah jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut hukuman tujuh tahun penjara dan denda sebesar Rp 600 juta. Jika tidak membayar denda, Hasto bisa dihukum kurungan selama enam bulan.
Hasto dituntut melanggar beberapa pasal terkait korupsi, termasuk Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Harapan Politikus PDIP
Politikus PDIP Guntur Romli berharap Hasto dapat divonis bebas. Ia menilai bahwa jika Hasto harus masuk penjara, itu adalah bagian dari perjuangan untuk menegakkan keadilan. “Jika dipaksa dijebloskan ke penjara, bagi saudara sekjen suatu kehormatan menapak-tilas jejak Bung Karno, bahwa segala risiko perjuangan harus dihadapi, meskipun harus masuk penjara,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Menurut Guntur, Hasto setia pada perjuangan menegakkan keadilan, demokrasi, dan kebebasan bersuara. Ia selalu berhadapan dengan mereka yang haus kekuasaan, penuh dendam politik, dan menghalalkan segala cara, bahkan dari kalangan sendiri.
Latar Belakang Hasto Kristiyanto
Hasto lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966. Ia adalah putra dari pasangan Antonius Krido Pardjono dan Yohana Sutami. Saat kecil, Hasto dikenal memiliki minat besar terhadap budaya Jawa, khususnya kisah-kisah wayang. Salah satu cerita favoritnya adalah Mahabharata. Ia menikah dengan Maria Ekowati dan dikaruniai dua anak, yaitu Ignatius Windu Hastomo dan Agatha Puspita Asri.
Pada 1985, Hasto diterima di Fakultas Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada (UGM). Selama masa kuliah, ia aktif berorganisasi hingga dipercaya menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UGM. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan S-2 di STIE Prasetya Mulya Business School (1997-2000) dan meraih gelar S-3 di bidang Ilmu Pertahanan dari Universitas Pertahanan, Bogor (2020-2022).
Karier di Dunia Usaha dan Politik
Setelah menamatkan pendidikan di UGM pada 1991, Hasto memulai karier di PT Rekayasa Industri, sebuah BUMN yang bergerak di bidang rekayasa dan konstruksi. Ia terlibat dalam berbagai proyek strategis termasuk pengembangan pabrik ammonia dan kelapa sawit, serta studi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir. Kariernya di Rekayasa Industri berlangsung hingga 2002, dengan posisi terakhir sebagai Kepala Divisi Agroindustri.
Karier politik Hasto dimulai sebagai “tukang ketik” dalam rapat-rapat partai. Pada 2004, ia terpilih menjadi anggota DPR RI mewakili daerah pemilihan Jawa Timur, dan duduk di Komisi VI. Sebagai anggota DPR, Hasto aktif dalam pembentukan sejumlah undang-undang penting, seperti UU Penanaman Modal (2007) dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (2008).
Selain itu, ia juga dikenal sebagai salah satu pengusul hak angket untuk isu-isu besar, seperti penolakan impor beras dan kenaikan harga BBM. Hasto kemudian mulai menjabat sebagai Sekjen PDIP pada 2014, menggantikan Tjahjo Kumolo yang diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri. Kepemimpinannya secara resmi dikukuhkan pada Kongres IV PDIP pada 2015.
Kontribusi dalam Pemilu
Atas keberhasilannya membawa PDIP menjadi pemenang Pemilu 2019, sekaligus mendominasi Pilkada, Hasto diangkat kembali sebagai Sekjen untuk periode 2019-2024. Dengan ini, ia sekaligus menjadi satu-satunya Sekjen PDIP yang menjabat dua periode berturut-turut.
Hasto menjadi sosok penting dalam kemenangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilkada DKI Jakarta 2012. Selain itu, pada Pilpres 2014 dan 2019, Hasto bertugas memimpin koordinasi politik untuk kemenangan Jokowi, baik sebagai Juru Bicara Tim Sukses maupun Sekretaris Tim Kampanye Nasional.
Dalam pemilihan presiden 2024, Hasto menjadi Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. Meski kalah dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Hasto tetap vokal menyuarakan dugaan kecurangan hingga putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran.
Status Sekjen PDIP Saat Ini
Meski kini ada dalam bui, Hasto tetap memegang jabatan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat sebelumnya meminta agar masyarakat tak berspekulasi soal pengganti Hasto. “Wah, kami tidak bisa menduga-duga seperti itu, ya. Tapi yang jelas, Sekjen sekarang masih Pak Hasto Kristiyanto,” tutur Djarot di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Ahad, 1 Juni 2025.
