, JAKARTA — Gubernur Jakarta periode 2012-2014 Joko Widodo atau Jokowi menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung. Hal itu dianggap sebagai salah satu cara untuk mengantisipasi banjir di Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pihaknya telah berkomitmen untuk melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung untuk mengatasi banjir. Bahkan, komitmen itu telah diucapkannya sebelum ada saran dari Jokowi untuk mengatasi banjir di Jakarta.
“Kita akan melakukan normalisasi. Jadi kemarin ketika di lapangan, waktu (meninjau lokasi pengungsian) di Otista, saya sudah meminta kepada jajaran yang bertanggung jawab untuk melanjutkan normalisasi Ciliwung dan akan dilanjutkan,” kata dia di Balai Kota Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Menurutnya, salah satu hambatan utama dalam melakukan normalisasi Sungai Ciliwung adalah pembebasan lahan. Oleh karenanya, Pemprov Jakarta akan berusaha melakukan pembebasan lahan dengan menggunakan satu tim, sehingga tidak terlalu banyak koordinasi.
“Pembebasan lahannya pun dilakukan langsung kepada masyarakat yang memang berhak menerima. Jadi middle man (perantara) tidak akan diberi ruang sama sekali,” ujar Pramono.
Sebelumnya, Pramono menyatakan bahwa pihaknya akan melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung, terutama di wilayah Pengadegan, Cawang, dan Bidara Cina. Hal ini karena banjir yang terjadi di tiga wilayah itu cukup signifikan ketika aliran dari Sungai Ciliwung meluap.
“Saya telah meminta kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air untuk segera mengambil tindakan, terutama untuk mereleasalahan dan hal-hal lainnya. Jika memang perlu, kami akan berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN, kami akan segera melakukan,” katanya, Kamis (6/3/2025).
Menurutnya, perlu dilakukan pengalihan lahan untuk melakukan normalisasi Sungai Ciliwung. Namun, ia memastikan, proses pengalihan lahan itu akan dilakukan dengan pendekatan yang humanis.
Pramono menambahkan, pihaknya juga akan berupaya untuk memberikan pemahaman kepada warga yang nantinya akan terdampak normalisasi Sungai Ciliwung. Alasannya, karena jika warga terus tinggal di tepi sungai, mereka akan selalu terkena dampak banjir ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi.
Pramono menyatakan bahwa mereka akan menyiapkan tempat relokasi. Artinya, Pemprov Jakarta bisa membuat rumah susun (rusun) atau tempat lainnya sebagai tempat relokasi.
“Ya, nanti kita siapkan, misalnya, apakah kita buatkan hunian rumah susun dan sebagainya,” ujar dia.
Pembebasan lahan
Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jakarta Hendri menyatakan, terdapat tiga wilayah yang menjadi fokus pembebasan lahan untuk normalisasi Ciliwung, yaitu Cawang, Bidara Cina, dan Pengadegan. Jumlah bidang tanah yang harus dibebaskan di Cawang adalah 411 bidang, di Bidara Cina adalah 162 bidang, dan di Pengadegan adalah 61 bidang.
Sementara itu, luas lahan yang perlu dibebaskan adalah sekitar 58.946 meter persegi di Cawang, 13.101 meter persegi di Pengadegan, dan 57.035 meter persegi di Bidara Cina. Meskipun demikian, terdapat beberapa hambatan untuk melakukan pembebasan lahan. Salah satu di antaranya adalah masih ada beberapa tanah yang merupakan tanah garapan.
“Ia memerlukan penelitian yang lebih komprehensif untuk membuktikan kepemilikan,” ujar dia, Jumat.
Hendri menambahkan, kendala lainnya adalah anggaran yang terbatas. Selain itu, beberapa warga masih menolak dalam proses pembuatan penetapan lokasi (Penlok).
“Mereka tidak ingin tanah mereka dibebaskan,” ujar Hendri.
Menurut dia, normalisasi baru bisa dilakukan setelah pembebasan lahan selesai. Alasannya, lahan yang sudah dibebaskan itu nantinya akan digunakan untuk melebarkan sungai. Sungai juga akan diberi tanggul dan dibangun jalan inspeksi.
“Yang mengerjakan hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC),” kata dia.
