Jejak Israel di Balik Pembantaian di Sudan

Posted on

Konflik di Sudan: Peran Milisi RSF dan Dukungan Luar Negeri

Konflik yang terjadi di Sudan kini semakin memperparah situasi kemanusiaan. Kelompok milisi Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dilaporkan terus melakukan pembantaian, terutama setelah berhasil menguasai kota el-Fasher belakangan ini. Berbagai laporan menunjukkan bahwa ada dukungan dari pihak luar, termasuk Israel, terhadap kelompok tersebut.

Konflik saat ini tidak lepas dari perebutan kekuasaan antara dua jenderal besar, yaitu Abdel Fattah al-Burhan yang memimpin militer Sudan (SAF), dan Muhammad Hamdan Dagalo alias Hemedti yang memimpin kelompok paramiliter Rapid Support Force (RSF). RSF merupakan kelanjutan dari milisi Janjaweed yang pernah terlibat dalam kekerasan di Darfur pada masa lalu, dengan catatan kelam sendiri-sendiri.

Pada April 2019, revolusi populer berhasil menggulingkan Presiden Omar al-Bashir. Setelah itu, dibentuk Dewan Kedaulatan Transisi (TSC) yang terdiri dari pihak militer dan sipil. Di sini, kepentingan geopolitik mulai masuk. Sudan menjadi target selanjutnya dalam proyek normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara di Timur Tengah. Amerika Serikat menjanjikan akan menghapus Sudan dari daftar negara teror jika mau berteman dengan Israel. Uni Emirat Arab yang sudah menjalin normalisasi sebelumnya juga ikut menjadi fasilitator.

Sudan memiliki posisi strategis bagi Israel. Tel Aviv melihat Khartoum sebagai pintu gerbang utama untuk memperluas pengaruhnya di Afrika dan Laut Merah. Israel juga memandang Sudan sebagai titik penting untuk memantau aktivitas al-Qaeda dan gudang senjata Iran, serta potensi koridor penyelundupan senjata ke faksi-faksi Palestina di Gaza.



Peta Laut Merah – (Public Domains)

Tak sampai setahun setelah penggulingan Bashir, wacana normalisasi mulai digaungkan. Namun, pimpinan sipil kala itu, Abdalla Hamdok Al-Kinani, masih berat hati. Ia mengatakan tidak punya hak menyetujui normalisasi karena penolakan warga Sudan terhadap hal itu. Israel kemudian berpaling ke militer untuk mencari dukungan. Pada Februari 2020, pimpinan militer Sudan Abdel Fattah al-Burhan dari SAF menemui Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Uganda dan menjanjikan normalisasi tanpa melibatkan Abdalla Hamdok. Para pengamat menilai, Burhan ingin memperoleh keuntungan politik melalui normalisasi.

Israel memahami ambisi Muhammad Hamdan Dagalo, yang kala itu masih menjadi wakil al-Burhan. Ia dilaporkan mulai menjalin hubungan dengan Mossad pada 2020. Hubungan ini disebut dilatarbelakangi oleh kepentingan bisnis Dagalo di berbagai sektor.



Ketua Dewan Kedaulatan Sudan Letjen Abdelfattah El Burhan bertemu Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen di Khartoum pada 2023. – (Dok Dewan Kedaulatan Sudan)

Pada Agustus 2020, Uni Emirat Arab mengatur pertemuan rahasia yang mempertemukan pemimpin RSF dan kepala agen mata-mata Israel. Dagalo, kala itu dilaporkan tiba dengan pesawat pribadi ke lokasi rahasia di mana dia diduga bertemu dengan pemimpin Mossad Yossi Cohen. Pejabat tinggi Emirat juga hadir, termasuk Penasihat Keamanan Nasional Tahnoun Bin Zayed, saudara laki-laki Putra Mahkota UEA Mohamed bin Zayed Al-Nahyan.

Pembicaraan tersebut diduga mencakup rencana bilateral, termasuk pengumuman normalisasi penuh hubungan antara Khartoum dan Tel Aviv, serta kerja sama ekonomi yang lebih luas. Pada 2021, akhirnya al-Burhan dan Dagalo berkongsi menjalankan kudeta terhadap Abdalla Hamdok. Al-Burhan yang kemudian menjadi pemimpin de facto memfinalisasi normalisasi hubungan dengan Israel pada Februari 2023.

Pada saat hampir bersamaan, RSF mulai merongrong kekuasaan Al-Burhan. Israel yang paham soal potensi pecah kongsi al-Burhan dan Daglo sudah memainkan dua kaki sejak awal. Diplomatnya berhubungan dengan al-Burhan, sementara Mossad menjalin hubungan dengan RSF dengan bantuan UEA.



Perwira militer Sudan memeriksa lokasi penyimpanan senjata milik Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter yang baru ditemukan di Khartoum, Sudan, Sabtu, 3 Mei 2025. – ( AP Photo,File)

Pada Juni 2021, situs berita Walla Israel melaporkan sebuah pesawat pribadi dari Tel Aviv mendarat di Khartoum, membawa para pejabat Mossad bertemu dengan para jenderal yang berafiliasi dengan RSF. Pada Oktober 2021, Axios melaporkan pertemuan rahasia antara pejabat Mossad dan Dagalo, yang memperkuat kerja sama intelijen langsung.

Pertemuan-pertemuan rahasia itu memicu kemarahan al-Burhan. Ia menganggap kontak ini sebagai konspirasi Mossad melawan otoritas sah di Sudan. Pada November 2022, Haaretz mengungkapkan bahwa RSF telah memperoleh teknologi pengawasan canggih Israel, diam-diam dikirim ke Khartoum melalui pesawat yang terhubung dengan mantan pejabat Mossad.



Citra satelit yang diambil oleh Airbus DS menunjukkan dua noda kemerahan di tanah dekat kendaraan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di lingkungan Daraja Oula di el-Fasher, Sudan, Senin, 27 Oktober 2025. – (Airbus DS 2025 via AP)

Menurut laporan investigasi yang dilakukan bersama Lighthouse Reports dan media Yunani Inside Story, perusahaan bernama Intellexa mentransfer peralatan pengawasan telepon kelas atas ke ibu kota Sudan, Khartoum, pada Mei 2022 menggunakan jet pribadi Cessna. Penyelidikan tersebut, yang mengutip tiga sumber independen, menemukan bahwa peralatan peretasan telepon tersebut dipasok ke milisi RSF.

Jet pribadi dan pemindahan peralatannya diidentifikasi jurnalis melalui swafoto yang diunggah seorang insinyur Intellexa ke media sosial. Catatan penerbangan kemudian menghubungkan pesawat tersebut dengan Tal Dilian – mantan perwira senior intelijen militer Israel – dan rekan-rekannya, termasuk seorang tokoh terkemuka bernama Merom Harpaz.

Saat ini tinggal di Siprus, Dilian mendirikan Intellexa pada tahun 2019 sebagai konglomerat bayangan perusahaan teknologi pengawasan, beberapa di antaranya telah menjadi sasaran dan diselidiki oleh pihak berwenang di berbagai negara atas dugaan pelanggaran.

Beberapa bulan setelah dewan keamanan PBB pertama kali menerima materi yang menuduh bahwa UEA mungkin telah memasok barang-barang buatan Inggris ke RSF, data baru menunjukkan bahwa pemerintah Inggris kemudian menyetujui ekspor lebih lanjut ke negara Teluk untuk peralatan militer jenis yang sama.

Meski begitu, konflik di Sudan terus memburuk. Awal pekan ini, militan RSF merebut kota el-Fasher dari SAF dan melakukan pembantaian besar-besaran. RSF dilaporkan menewaskan sedikitnya 1.500 orang selama tiga hari terakhir ketika warga sipil mencoba melarikan diri dari kota yang terkepung. Jaringan Dokter Sudan mengatakan bahwa situasi tersebut adalah “genosida yang nyata”.

Kelompok tersebut, yang memantau perang saudara di negara tersebut, menggambarkan situasi tersebut sebagai perpanjangan dari apa yang terjadi di el-Fasher lebih dari satu setengah tahun lalu, ketika lebih dari 14.000 warga sipil terbunuh akibat pemboman, kelaparan, dan eksekusi di luar hukum. Sejauh ini, konflik di Sudan telah menewaskan puluhan ribu orang dan membuat lebih dari 12 juta orang mengungsi.