Insentif Rp 100 Ribu untuk Guru Penanggung Jawab Program MBG di Sekolah

Posted on

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Anggaran Besar untuk Peningkatan Kesejahteraan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi perhatian publik di Indonesia. Didesain sebagai program makan siang gratis, MBG diluncurkan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Tujuan utamanya adalah membangun sumber daya unggul, menurunkan angka stunting, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, program ini juga merupakan bagian dari visi Indonesia Emas 2045 yang dicanangkan oleh pemerintah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan MBG, guru penanggung jawab di sekolah akan menerima insentif sebesar Rp100 ribu per hari. Aturan ini dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2025. Insentif ini bukan hanya bentuk kompensasi finansial, tetapi juga pengakuan atas dedikasi dan kontribusi guru dalam menjalankan program ini.

Nanik S. Deyang, Wakil Kepala BGN, menjelaskan bahwa guru berperan penting dalam memberikan pemahaman tentang pola makan sehat dan kebersihan lingkungan sekolah. Untuk memastikan pelaksanaan yang merata, setiap sekolah wajib menunjuk 1 hingga 3 guru sebagai penanggung jawab (PIC). Penunjukan dilakukan oleh kepala sekolah dengan prioritas kepada guru bantu dan honorer, serta menggunakan sistem rotasi harian.

Insentif sebesar Rp100.000 per hari akan diberikan kepada setiap guru PIC. Dana insentif berasal dari biaya operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sekolah terkait, dan dicairkan setiap 10 hari sekali. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana harus sesuai ketentuan yang berlaku.

Anggaran Besar untuk MBG 2026

Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 telah resmi disahkan. RUU ini merupakan usulan undang-undang yang sedang dalam proses pembahasan dan belum disahkan oleh lembaga legislatif. Dalam RUU tersebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dialokasikan anggaran sebesar Rp335 triliun.

Anggaran ini digunakan untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita, sekaligus memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan mendorong ekonomi lokal. Selain itu, Badan Gizi Nasional (BGN) akan mendapat anggaran sebesar Rp268 triliun untuk menjalankan berbagai program yang terkait dengan MBG.

Jumlah anggaran tersebut meningkat sekitar Rp50,1 triliun dibandingkan pagu indikatif sebelumnya yang senilai Rp217,8 triliun. Penggunaan anggaran mencakup berbagai aspek seperti program MBG untuk siswa, ibu hamil, dan balita, belanja pegawai, digitalisasi, promosi, edukasi, kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan oleh BPOM.

Secara klasifikasi, 95,4 persen anggaran atau sekitar Rp255,5 triliun difokuskan untuk program pemenuhan gizi nasional, sementara 4,6 persen atau Rp12,4 triliun untuk program dukungan manajemen. Dari sisi fungsi, 83,4 persen anggaran dialokasikan ke fungsi pendidikan senilai Rp223,5 triliun, 9,2 persen ke fungsi kesehatan Rp24,7 triliun, dan 7,4 persen ke fungsi ekonomi Rp19,7 triliun.

Target dan Visi Jangka Panjang

Program MBG memiliki beberapa target pencapaian yang telah ditetapkan. Di sektor siswa dan santri, program ini bertujuan untuk menghilangkan kelaparan akut dan kronis serta meningkatkan pertumbuhan berat badan sebesar 0,37 kg per tahun dan tinggi badan 0,54 cm per tahun. Selain itu, ada target peningkatan partisipasi siswa di sekolah hingga 10 persen, serta penambahan rata-rata kehadiran siswa sebanyak 4 hingga 7 hari per tahun.

Untuk ibu hamil dan balita, program ini menargetkan penurunan angka stunting nasional ke level di bawah 10% dalam 3-5 tahun. Selain itu, diharapkan dapat mengurangi tingkat kematian balita yang saat ini mencapai 21 kematian per 1.000 kelahiran.

Dalam jangka panjang, program ini menetapkan pencapaian ambisius bagi Indonesia pada tahun 2045. Diproyeksikan bahwa hanya 0,5 persen – 0,8 persen penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Indonesia juga menargetkan status Tanpa Kelaparan dengan nilai Global Hunger Index (GHI) di bawah 10. Selain itu, angka stunting diharapkan menurun hingga di bawah 5 persen, termasuk balita yang tidak mengalami kekurangan gizi.

Untuk sektor pendidikan, targetnya adalah meningkatkan rata-rata lama belajar penduduk Indonesia menjadi 12 tahun pada 2045. Dengan demikian, MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada peningkatan kualitas pendidikan dan perekonomian nasional.