Hamas Menanggapi Permintaan Trump untuk Berunding
Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), kelompok perlawanan Palestina, memberikan respons terhadap permintaan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump agar melanjutkan perundingan untuk mengakhiri konflik di Jalur Gaza. Dalam pernyataannya, Hamas menyatakan kesiapan mereka untuk mempertimbangkan pembebasan tahanan dengan imbalan adanya deklarasi jelas tentang berakhirnya perang, penarikan lengkap pasukan dari wilayah tersebut, serta pembentukan komite pemerintahan di Jalur Gaza.
“Kami menyambut baik setiap langkah yang mendukung upaya untuk menghentikan agresi terhadap rakyat kami,” ujar Hamas dalam pernyataan resmi mereka pada Senin (8/9/2025). Gerakan ini menekankan bahwa mereka telah menerima beberapa gagasan dari pihak AS yang bertujuan menciptakan gencatan senjata.
Namun, Hamas juga menyoroti pentingnya adanya jaminan komitmen yang jelas dan eksplisit dari pihak lawan agar pengalaman sebelumnya, di mana kesepakatan sering ditolak atau dibatalkan, tidak terulang kembali. Salah satu penolakan terbaru adalah kesepakatan yang diajukan oleh para mediator, yang berdasarkan proposal AS dan disetujui oleh Hamas di Kairo pada 18 Agustus 2025. Sayangnya, hingga saat ini, pendudukan Israel belum memberikan tanggapan terhadap proposal tersebut, sementara serangan dan pembersihan etnis di Gaza terus berlangsung.
Trump Mengeluarkan Ultimatum kepada Hamas
Presiden AS Donald Trump mengeluarkan ultimatum kepada Hamas, meminta mereka menerima persyaratan pembebasan sandera dan mengakhiri perang di Jalur Gaza. Syarat tersebut disebut telah diterima oleh Israel, sekutu AS. “Israel telah menerima syarat-syarat saya. Sudah saatnya Hamas juga menerimanya. Saya telah memperingatkan Hamas tentang konsekuensinya jika mereka menolak. Ini peringatan terakhir saya – tidak akan ada peringatan lain,” tulis Trump melalui akun media sosialnya pada hari Minggu (7/9/2025).
Sebelumnya, pada 30 Mei lalu, Trump mengatakan bahwa Israel dan Hamas hampir mencapai kesepakatan gencatan senjata selama 60 hari. Namun, pada 2 Agustus lalu, Hamas menolak untuk meletakkan senjata tanpa adanya pembentukan negara Palestina merdeka dengan ibu kota di Yerusalem.
Serangan Israel di Jalur Gaza
Serangan Israel terhadap Jalur Gaza terus berlanjut sejak Oktober 2023. Pada awal September 2025, militer Israel mengklaim telah menguasai 40 persen wilayah Kota Gaza dalam kampanye untuk menduduki kota tersebut. Operasi Gideon 2 diluncurkan pada 3 September sebagai lanjutan dari Operasi Gideon 1. Israel mengklaim bahwa pendudukan ini akan memperkuat cengkeraman mereka di wilayah yang diklaim sebagai pusat kekuatan Hamas.
Pada hari Minggu, Israel menghancurkan gedung tinggi di Kota Gaza, meningkatkan jumlah gedung yang dihancurkan menjadi 50 hanya dalam beberapa hari. Serangan terhadap Menara Al-Ruya menewaskan setidaknya 65 orang, termasuk 49 orang di wilayah utara.
Menurut laporan Anadolu Agency, setidaknya 64.368 warga Palestina telah tewas dan 162.776 lainnya terluka akibat serangan Israel di Jalur Gaza. Selain itu, 2.416 warga Palestina tewas ketika mencari bantuan, dan lebih dari 17.709 lainnya terluka dalam serangan sejak Mei 2025.
Penyebab Kekacauan di Jalur Gaza
Israel menuding Hamas bertanggung jawab atas kehancuran dan bencana kelaparan di Jalur Gaza. Pada 7 Oktober 2023, Hamas meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa yang menembus pertahanan selatan Israel dan menahan sekitar 250 orang. Sejauh ini, Israel mengatakan masih ada sekitar 50 sandera yang berada di Jalur Gaza.
Hamas menyebut operasi tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap pendudukan Israel sejak 1948 dan upaya perebutan kompleks Masjid Al-Aqsa. Sebagai respons, Israel menutup semua jalur masuk ke Gaza dan meluncurkan serangan besar-besaran.
Pada 2 Maret 2025, Israel kembali melakukan blokade penuh di semua perlintasan perbatasan, termasuk Rafah dan Kerem Shalom, namun tetap membatasi jumlah bantuan yang masuk. Pemblokiran ini menyebabkan kelaparan massal, menewaskan lebih dari 322 orang hingga akhir Agustus 2025, yang disebut sebagai “kelaparan massal buatan manusia” oleh UNICEF dan WHO.
Upaya Mediasi dan Bantuan Darurat
Pada bulan Mei 2025, Israel dan AS membentuk Gaza Humanitarian Foundation (GHF) untuk menyalurkan bantuan di kawasan tersebut. Meski pada akhir Agustus 2025, Israel mengizinkan sekitar 300 truk bantuan masuk setiap hari, jumlah tersebut dinilai jauh dari cukup. Selain itu, banyak laporan mengatakan tentara Israel menembaki warga yang mencoba mengambil bantuan.
Qatar dan Mesir, sebagai mediator antara Israel dan Hamas, masih berupaya untuk menengahi perundingan kedua pihak yang berjalan lambat karena perdebatan tentang syarat untuk mengakhiri perang genosida di Gaza.
