Ringkasan Berita
Dewan Perdamaian Gaza dibentuk oleh Donald Trump dengan mandat mengawasi gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza, namun piagamnya memperluas peran hingga konflik global. Keanggotaan tetap mensyaratkan pembayaran lebih dari 1 miliar dolar AS, memberi Trump kekuasaan besar termasuk hak veto dan penunjukan anggota eksekutif. Kehadiran negara seperti Turki dan Qatar memicu protes Israel, sementara sejumlah negara skeptis terhadap legitimasi dewan yang dinilai berpotensi menyaingi PBB.
Inisiatif “Dewan Perdamaian” oleh Presiden AS Donald Trump
Pada hari Jumat (16/1/2026), surat undangan dikirimkan kepada sejumlah negara untuk bergabung dengan badan yang baru dibentuk itu, termasuk sekutu Amerika Serikat seperti Kanada, Prancis, Inggris, dan Arab Saudi. Namun Rusia dan Belarus, yang jelas bukan sekutu AS, juga tercantum dalam daftar undangan. Menurut laporan media, piagam badan tersebut menunjukkan bahwa Trump berharap Dewan Perdamaian dapat terlibat dalam berbagai konflik global, bukan hanya yang terjadi di Jalur Gaza. Sejumlah kritikus menilai pemerintahan Trump tampaknya sedang membentuk dewan ini sebagai saingan potensial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Trump sendiri telah lama menuduh PBB memiliki bias liberal dan boros anggaran.
Misi dan Tujuan Dewan Perdamaian
Pada awalnya, dewan ini tampak sebagai bagian dari visi Trump untuk Gaza pascaperang. Rencana tersebut menyebut dewan sebagai “badan transisi internasional baru” yang akan membantu mengawasi pembangunan kembali wilayah Palestina itu. Anggota dewan terdiri dari para pemimpin dunia, dan Trump menduduki kursi ketua. Dalam resolusi PBB, dewan ini diberi mandat untuk bekerja sama dengan berbagai pemerintah dalam merekrut pasukan penjaga perdamaian internasional untuk Gaza. Dewan juga ditugaskan melaksanakan rencana Trump di Gaza hingga Otoritas Palestina yang diakui secara internasional melakukan reformasi. Namun, setelah piagam dewan diumumkan, Trump dinilai ingin peran yang jauh lebih besar bagi badan ini. Piagam tersebut menyatakan bahwa Dewan Perdamaian akan mengamankan perdamaian abadi di daerah-daerah yang terdampak atau terancam konflik, bukan hanya Gaza.
Anggota: Siapa yang Diundang dan Siapa yang Bergabung
Berikut adalah negara-negara yang diundang oleh Trump untuk bergabung ke Dewan Perdamaian Gaza. Daftar undangan berdasarkan orang-orang yang mengetahui masalah ini dan unggahan di media sosial. Tidak semua negara telah mengonfirmasi penerimaan dan daftar ini juga tidak lengkap. Negara-negara seperti Albania, Argentina, Australia, Austria, Bahrain, Belarus, Brasil, Kanada, Siprus, Mesir, Komisi Eropa, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, India, Indonesia, Irlandia, Israel, Italia, Jepang, Yordania, Kazakhstan, Maroko, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Oman, Pakistan, Paraguay, Polandia, Portugal, Qatar, Rumania, Rusia, Arab Saudi, Singapura, Slovenia, Korea Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Thailand, Turki, Uni Emirat Arab, Inggris Raya, Ukraina, Uzbekistan, dan Vietnam. Namun sejauh ini, hanya segelintir pemimpin yang secara terbuka menyatakan akan bergabung, seperti Presiden Argentina yang pro-Trump, Javier Milei, serta Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban.
Cara Kerja Dewan Perdamaian
Belum sepenuhnya jelas seberapa besar pengawasan yang akan dilakukan Dewan Perdamaian terhadap Gaza dan berapa lama peran tersebut akan berlangsung. Namun, dua subkomite yang melapor langsung kepada dewan pimpinan Trump telah dibentuk untuk melaksanakan rencana perdamaian Gaza. Minggu lalu, Gedung Putih menunjuk “Dewan Eksekutif Gaza” yang mencakup Jared Kushner, menantu presiden, serta Steve Witkoff, utusan Trump. Kelompok ini juga melibatkan pejabat dari Qatar dan Mesir, serta seorang pengusaha asal Israel. Israel mengkritik susunan komite tersebut, khususnya terkait kehadiran Qatar dan Turki. Kedua negara tersebut, memang membantu menengahi Israel dan Hamas untuk mengamankan gencatan senjata di Gaza. Namun, pejabat Israel menuduh keduanya memiliki kedekatan berlebihan dengan Hamas.
Tiga Hierarki dalam Struktur Dewan Perdamaian
Sebuah pernyataan yang diterbitkan Gedung Putih pada Jumat (16/1/2026) merinci struktur kekuasaan tiga tingkat Dewan Perdamaian. Dalam struktur ini, “Dewan Eksekutif” pimpinan Amerika Serikat, yang terdiri dari para miliarder dan tokoh-tokoh yang dekat dengan Israel, berada di puncak hierarki. Dewan Eksekutif Pendiri memegang kendali anggaran sekaligus menetapkan visi strategis. Dewan Eksekutif diketuai oleh Trump, yang tetap memiliki hak veto. Susunan anggota Dewan Eksekutif adalah sebagai berikut: Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Utusan Khusus AS Steve Witkoff, Jared Kushner, Pengusaha miliarder Marc Rowan, Ajay Banga, Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Robert Gabriel Jr.
Di bawah Dewan Eksekutif Pendiri terdapat “Dewan Eksekutif Gaza,” yang bertugas melakukan koordinasi regional. Anggotanya meliputi: Steve Witkoff, Jared Kushner, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, Diplomat Qatar Ali Al-Thawadi, Direktur Jenderal Intelijen Umum Mesir Hassan Rashad, Tony Blair, Marc Rowan, Menteri Negara untuk Kerja Sama Internasional Uni Emirat Arab Reem Al-Hashimy, Nickolay Mladenov, Taipan real estat Israel-Siprus Yakir Gabay, Sigrid Kaag, politikus Belanda sekaligus koordinator PBB di Gaza.
Di bagian paling bawah hierarki terdapat satu-satunya komponen yang melibatkan warga Palestina. Dalam sebuah wawancara dengan media Mesir, Ketua Komite Ali Shaath mengonfirmasi susunan resmi komite tersebut. Tim yang beranggotakan 12 orang ini seluruhnya terdiri dari para profesional yang ditugaskan mengelola sektor layanan tertentu, yakni: Ekonomi dan Perdagangan: Insinyur Aed Abu Ramadan; Pertanian: Abdel Karim Ashour; Kesehatan: Dr. Aed Yaghi; Perumahan dan Pertanahan: Insinyur Osama al-Saadawi; Keadilan: Adnan Abu Warda; Dalam Negeri dan Keamanan Internal: Mayor Jenderal Sami Nasman; Kota dan Air: Ali Barhoum; Keuangan: Bashir Al-Rayyes; Urusan Sosial: Hana Tarazi; Pendidikan: Jabr Al-Daour; Telekomunikasi: Insinyur Omar Al-Shamali.
