Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melakukan penghematan anggaran hingga US$ 44 miliar atau setara Rp 750 triliun pada tahun pertama pemerintahannya.
Kebijakan ini bertujuan untuk mengalokasikan dana untuk program-program prioritas dengan harapan agar tidak menambah beban utang negara.
Akan tetapi, rencana efisiensi atau penghematan anggaran ini seperti meniti di atas tali tipis, yakni harus dilakukan dengan penuh keseimbangan agar tidak terjatuh.
Mengutip paparan Prabowo saat berpidato di acara HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Sabtu (15/2), efisiensi anggaran akan dilakukan dalam tiga tahapan.
Putaran pertama adalah penghematan dari pos Bagian Anggaran Bendahara Umum (BA BUN) sebesar Rp 300 triliun.
Putaran kedua melalui hasil efisiensi anggaran di semua K/L melalui penyisiran sampai ke satuan 9 atau item belanja K/L. Awalnya, efisiensi tersebut ditargetkan hanya Rp 306,69 triliun, tetapi hasilnya meningkat menjadi Rp 308 triliun.
Namun, hasil efisiensi pada putaran kedua sebesar Rp 59 triliun akan dikembalikan kepada 17 kelurahan. Dengan demikian, hasil efisiensi pada putaran kedua ini tersisa Rp 250 triliun.
Tahun ketiga merupakan tambahan penerimaan yang diharapkan dari dividen BUMN yang ditargetkan mencapai Rp 300 triliun pada tahun 2025.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 100 triliun akan dikembalikan lagi dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN), sehingga dana yang dikantongi Prabowo pada putaran ketiga ini menjadi Rp 300 triliun.
Dengan begitu, dalam tiga putaran ini Prabowo akan menerima sekitar Rp 750 triliun dari kebijakan penghematan anggaran.
Mengomentari hal tersebut, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto menganggap bahwa angka penghematan anggaran yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya sangat membingungkan.
Angka tersebut muncul secara tiba-tiba, sehingga pertanyaan muncul tentang sumber dana dari mana untuk melakukan penghematan besar-besaran tersebut.
“Banyak ekonom yang masih sulit memahami dari mana angka itu muncul. Sesungguhnya, angka itu nanti akan sulit untuk terwujud,” ujar Wija kepada .co.id, Senin (17/2).
Dia khawatir tanpa komunikasi yang jelas dari pemerintah, hal tersebut akan membingungkan para investor terhadap kebijakan di Indonesia yang ujungnya meningkatkan ketidakpastian.
“Iya, angka yang membingungkan justru akan meningkatkan ketidakpastian, bukan kepercayaan,” katanya.
Dia memberikan contoh seperti penghematan yang akan dilakukan Prabowo pada putaran ketiga. Dia menilai, capaian dividen sebesar Rp 300 triliun pada tahun 2025 kurang realistis untuk dicapai, apalagi dengan kondisi perekonomian tahun ini yang lebih menantang dibandingkan tahun 2024.
“Asumsi Rp 200 triliun hingga Rp 300 triliun menurut saya kurang realistis. Jika dividen BUMN 2024 mencapai Rp 85 triliun, target 2025 sebesar Rp 110 triliun saja sudah termasuk optimis,” kata Wija.
Dia juga khawatir bahwa penghematan anggaran yang terjadi secara masif dan mendadak ini akan berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia.
Alokasi ke Danantara
Apalagi, hasil efisiensi ini salah satunya akan diinvestasikan untuk BPI Danantara, yang menurutnya butuh waktu yang lebih lama untuk direalisasikan meskipun dampaknya dirasa besar.
“K/L akan berdampak secara mendadak bagi ekonomi, apalagi jika pemangkasan terjadi secara masif dan tiba-tiba seperti yang akan dilakukan tahun ini,” katanya.
Seperti yang diketahui, hasil efisiensi anggaran ini akan digunakan Prabowo untuk membiayai program MBG sebesar US$ 24 miliar. Sementara sisanya US$20 miliar akan diserahkan kepada BPI Danantara.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai, belanja pemerintah memang berperan penting dalam menggerakkan perekonomian, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Atas dasar itu, pengurangan anggaran pada sektor tertentu bisa mengurangi dorongan ekonomi dan mengurangi peluang pekerjaan di sektor tersebut.
Tata kelola dan pengelolaan ini akan dijalankan.
Dia khawatir tanpa perhatian yang teliti, hal ini bisa menyebabkan kebocoran dana, membuka peluang bagi praktik korupsi, dan malah merugikan ekonomi yang seharusnya mendapat keuntungan dari investasi ini.
Dana sedemikan besar melalui Danantara. Itu juga menjadi pertanyaan lainnya. Jadi banyak hal yang perlu disiapkan dengan baik jika ingin memprioritaskan pembiayaan untuk Danantara itu. Karena jika tidak itu, alih-alih mendapatkan keuntungan, malah bisa menjadi menimbulkan kerugian,” kata Faisal.
