pasarmodern.com.CO.ID, JAKARTA — Keretakan yang muncul di kawasan Barat mulai terlihat jelas dalam perhelatan World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos. Acara ini berlangsung hingga hari Jumat kemarin dan menjadi wadah bagi para pemimpin dunia untuk berdiskusi mengenai isu-isu global. Dari sini, terlihat adanya ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dengan negara-negara sekutunya di Eropa.
Sejak memasuki masa jabatan kedua, Presiden Donald J. Trump menunjukkan gaya kepemimpinan yang agresif. Hal ini tidak hanya menyasar negara-negara rival seperti Tiongkok dan Rusia, tetapi juga negara-negara sekutu AS di Eropa, termasuk Kanada. Kebijakan tarif yang diterapkan kepada negara-negara Eropa, wacana pencaplokan Kanada, serta serangan unilateral terhadap Venezuela membuat NATO merasa kebingungan dan khawatir.
Salah satu puncak dari kekhawatiran ini adalah retorika Trump yang sangat serius tentang kepemilikan Greenland. Menurut pandangan Trump, kepemilikan atas wilayah tersebut sangat penting untuk pertahanan AS. Ia menuding Denmark dan negara-negara Eropa lainnya tidak mampu menjaga Greenland dari ancaman Rusia dan Tiongkok. Namun, Perancis, Jerman, Inggris, dan beberapa negara Eropa lainnya langsung mengerahkan pasukan ke Greenland sebagai bentuk solidaritas.
Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menyatakan bahwa jika AS melakukan serangan militer ke Greenland, maka akan menjadi akhir dari NATO. Meskipun begitu, beberapa negara seperti Perancis, Inggris, dan Kanada masih mencoba menjaga hubungan diplomatik dengan AS setelah serangan ke Venezuela.
Sikap yang cenderung permisif dari negara-negara sekutu AS mendapat kritik dari Gubernur California, Gavin Newsom. Baginya, Trump tidak peduli dengan diplomasi dan hukum internasional. Ia yakin presiden AS hanya mengenal hukum rimba. “Dia (Trump) itu T-Rex, Anda entah ‘berpasangan’ dengannya, atau dia akan memangsa Anda,” ujarnya di Davos.
Udara dingin di Davos tahun ini tidak cukup mendinginkan suhu hubungan AS dengan negara-negara sekutu. Sebaliknya, keretakan di dalam NATO semakin jelas. Presiden Perancis Emmanuel Macron mengakui adanya pergeseran menuju dunia yang tidak lagi menghormati hukum internasional. Kegelisahan serupa juga diutarakan oleh PM Kanada Mark Carney, yang menilai kondisi global saat ini bukan hanya pergeseran, tetapi keretakan dalam tatanan internasional berbasis aturan.
Meskipun demikian, semua keluhan dari para pemimpin politik di Barat ini nampaknya tidak menyentuh hati Presiden AS. Trump kembali melontarkan ambisi untuk merebut Greenland dalam pidatonya di WEF tahun ini. Namun, kali ini ia menyatakan tidak ada opsi militer dalam upaya “memiliki” Greenland. Ini memberikan sedikit ketenangan bagi para pemimpin NATO.
Pertanyaannya adalah apakah keretakan NATO yang menjadi tontonan utama di WEF tahun ini bersifat sementara atau permanen? Gavin Newsom meyakini bahwa hubungan AS dengan negara-negara sekutu hanya merenggang sementara. Baginya, keretakan yang diungkapkan Carney dan pemimpin Eropa terlalu berlebihan.
Namun, dari nuansa para pemimpin Eropa yang hadir di WEF, tampaknya kepercayaan terhadap AS mulai goyah. Tindakan Trump dinilai telah merobek tenun yang dijahit sejak berakhirnya Perang Dunia II. Para pemimpin Eropa mungkin melihat polarisasi politik ekstrem di AS bisa melahirkan sosok pemimpin yang lebih mengerikan daripada Trump.
AS secara prinsipil bukan lagi mitra strategis yang bisa dipercaya sepenuhnya. Kondisi ini memicu Kanselir Jerman Friedrich Merz untuk meminta negara-negara Eropa meningkatkan anggaran militer secara signifikan. Di tengah situasi geopolitik yang kompleks, Eropa dan Kanada harus lebih pragmatis dan realistis.
Di belahan dunia lain, Tiongkok yang berkembang pesat dalam ekonomi, politik, dan militer diyakini menjadi kutub baru. Dalam keretakan ini, Tiongkok sukses berperan sebagai hegemon alternatif yang relatif lebih dapat diprediksi dibandingkan rivalnya. Kunjungan Macron dan Carney ke Beijing sebelum WEF tahun ini mungkin lebih simbolis daripada tindakan nyata, tetapi menunjukkan bahwa Barat tidak lagi monolitik dan mampu bersikap pragmatis.
Keretakan di Barat akan berdampak pada bagaimana Indonesia sebagai middle power mengarungi politik dunia. Negara-negara akan semakin pragmatis untuk meraih keuntungan politik dan ekonomi. Bukan tidak mungkin norma-norma yang telah diyakini bersama akan mengalami koreksi.
Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di WEF tahun ini menekankan perdamaian dan stabilitas sebagai prasyarat pertumbuhan dan kemakmuran. Langkahnya untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian untuk Gaza yang diinisiasi Trump tentu merupakan strategi dalam konteks geopolitik saat ini. Tiongkok, sebagai hegemon di kawasan, tidak tertarik bergabung dengan Dewan Perdamaian tersebut.
Indonesia perlu menanamkan kepercayaan bahwa partisipasinya dalam Dewan Perdamaian adalah langkah mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian di tengah pragmatisme dan persaingan ekonomi yang semakin tajam. Sebagai ketua Dewan HAM PBB, Indonesia dituntut untuk menjadi moral leader yang membangun narasi kemanusiaan dan perdamaian di tengah ketegangan geopolitik.
