Aksi Besar-besaran Masyarakat Pati Tuntut Bupati Sudewo Mundur
Rabu, 13 Agustus 2025, sejumlah besar massa memadati gerbang depan Kantor Bupati Pati dalam aksi demonstrasi yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan Bupati Pati, Sudewo. Massa dari berbagai kelompok dan aliansi masyarakat menggelar unjuk rasa untuk menuntut agar Bupati Sudewo lengser dari jabatannya.
Dalam tayangan video yang diunggah ke akun YouTube Tribun Jateng, tampak para peserta aksi mulai berkumpul sejak pukul 08.20 WIB. Mereka meneriakkan tuntutan agar Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Perwakilan kelompok dan aliansi masyarakat juga memberikan orasi dari atas truk tronton yang parkir di depan kantor bupati.
Aksi ini dilakukan karena beberapa kebijakan Bupati Sudewo dinilai kontroversial dan tidak berpihak pada rakyat. Salah satu isu utama adalah rencana menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Meskipun kebijakan tersebut kemudian dicabut, unjuk rasa tetap digelar karena tuntutan lainnya masih ada.
Isu-isu yang Menjadi Dasar Demonstrasi
Selain masalah PBB, masyarakat juga menyampaikan keluhan terhadap kebijakan lain yang dianggap merugikan rakyat. Beberapa di antaranya meliputi:
- Kebijakan lima hari sekolah: Dengan perubahan jumlah hari sekolah, ternyata berdampak pada guru honorer yang tidak bisa bekerja.
- Regrouping sekolah: Penggabungan dua sekolah menjadi satu menyebabkan banyak guru honorer kehilangan pekerjaan.
- PHK ratusan eks karyawan honorer RSUD RAA Soewondo: Dengan dalih efisiensi, banyak pegawai honorer diberhentikan tanpa kompensasi apa pun.
- Membubarkan Posko Donasi untuk Demonstrasi: Kegiatan penggalangan dana sempat diprotes oleh pemerintah daerah.
- Menantang warga untuk demo: Bupati Sudewo justru menantang warga untuk menggelar demonstrasi besar-besaran jika ingin menolak kenaikan PBB.
Beberapa kelompok seperti Gerakan Pati Bersatu (Gerpab) dan Aliansi Santri untuk Demokrasi (Aspirasi) menyatakan mundur dari rencana aksi. Namun, Koordinator Penggalangan Donasi Aliansi, Teguh Istiyanto, menegaskan bahwa kelompoknya tetap akan turun ke jalan. Ia menjelaskan bahwa tuntutan mereka bukan hanya tentang PBB, tetapi juga menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya.
Respons dari Pihak Berwenang
Untuk mengamankan aksi demonstrasi, Polda Jawa Tengah mengerahkan personel tambahan. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto, mengatakan bahwa personel dari beberapa polres terdekat seperti Semarang, Demak, Kudus, Blora, dan Jepara akan dikerahkan. Selain itu, Polresta Pati juga menerjunkan 2.684 personel gabungan untuk pengamanan.
Kasat Lantas Polresta Pati, Kompol Riki Fahmi Mubarok, menjelaskan pengalihan arus lalu lintas akan diberlakukan di sekitar Alun-alun Pati. Pengalihan arus dimulai dari jam 07.00 WIB hingga aksi selesai. Tujuannya adalah untuk mencegah kemacetan dan menjaga keamanan selama aksi berlangsung.
Keluhan Mantan Pegawai Honorer RSUD Soewondo
Banyak mantan pegawai honorer Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RAA Soewondo Pati ikut dalam aksi ini. Mereka merasa kecewa dengan kebijakan Bupati Sudewo yang melakukan perampingan pegawai. Ruha, salah satu perwakilan korban PHK, mengaku diberhentikan tanpa kompensasi setelah bekerja selama puluhan tahun.
Ia menuding proses tes seleksi “karyawan tidak tetap menjadi karyawan tetap” penuh kecurangan dan tidak transparan. Ada peserta yang terbukti berbuat curang namun justru lolos seleksi. Oleh karena itu, Ruha dan rekan-rekannya menuntut untuk dipekerjakan kembali atau Bupati Sudewo harus turun dari jabatannya.
Daftar Kebijakan Bupati Sudewo yang Kontroversial
Berikut beberapa kebijakan Bupati Sudewo yang menjadi sorotan masyarakat:
- Menaikkan Tarif PBB-P2 hingga 250 Persen
- Mengubah Ketentuan Hari Sekolah: Dari 6 jam menjadi lima hari, tetapi jam sekolah semakin panjang
- Regrouping Sekolah yang Berdampak pada Guru Honorer
- PHK 220 Karyawan Honorer RSUD RAA Soewondo dengan Dalih Efisiensi
- Membubarkan Posko Donasi untuk Demonstrasi di Pati
- Menantang Warganya Demo Tolak Rencana Kenaikan PBB
Related posts:
