Defisit Rp265 Miliar di Bone, Laporan BPK Picu Penyelidikan Kejati

Posted on

Penyelidikan Dugaan Korupsi Dana Pokir DPRD Bone Mulai Berkembang

Kasus dugaan korupsi dana pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Bone kini sedang dalam proses penyelidikan. Informasi tersebut diungkap oleh Ketua Laskar Arung Palakka, Andi Akbar Napoleon, yang menjelaskan bahwa laporan mengenai kasus ini telah diajukan sejak Januari 2025.

Menurutnya, pemeriksaan awal dilakukan terhadap beberapa pejabat, termasuk Plt Sekretaris Dewan (Sekwan) Bone, Idrus, serta Ikhsan dan Hj Faidah. Pernyataan ini disampaikan saat ia dikonfirmasi oleh media PasarModern.com pada Selasa, 26 Agustus 2025.

Andi Akbar Napoleon menegaskan bahwa perkembangan kasus ini dimulai setelah Plt Sekwan menunjuk kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Setelah itu, kasus ini dikembangkan karena Sekwan menunjuk kepada kepala OPD dan seluruh kepala OPD yang menangani Pokir diperiksa,” ujarnya.

Pemeriksaan semakin meluas setelah kepala dinas menyebutkan adanya keterlibatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Setelah diperiksa, kasus dikembangkan lagi karena kepala dinas menyebut TAPD, maka dari itu semua anggota TAPD diperiksa,” katanya.

Di antara anggota TAPD terdapat mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Bone sekaligus mantan Penjabat Bupati Bone, Andi Islamuddin. “Dia adalah mantan Sekda dan juga pernah menjabat sebagai Pj Bupati. Dia sudah dua kali dipanggil tetapi mangkir,” jelas Andi Akbar Napoleon.

Ia juga menyampaikan bahwa hari ini, Andi Islamuddin hadir dalam sebuah demo yang berlangsung bersamaan dengan pemeriksaannya. “Saya baru tahu tadi bahwa hari ini dia juga ikut dalam demo yang bertepatan dengan pemeriksaan,” tambahnya.

Kepedulian Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Andi Akbar Napoleon mengklaim bahwa pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan memberikan perhatian serius terhadap laporan ini. “Kasi Pidsus Kejati menyampaikan bahwa laporan ini menjadi atensi mereka. Mereka bersungguh-sungguh dan tidak ada intervensi dari siapa pun,” tegasnya.

Laporan yang diajukan mencakup seluruh anggota Banggar dan TAPD Bone tahun 2024. “Karena merekalah yang menetapkan APBD Pokok dan Perubahan,” ujarnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemkab Bone mengalami defisit anggaran sebesar Rp265 miliar. Hal ini menjadi dasar pengajuan laporan dugaan korupsi terkait dana Pokir.

Mantan Pj Bupati Bone Diperiksa di Kejati Sulsel

Pada hari yang sama, beredar kabar bahwa mantan Pj Bupati Bone akan diperiksa di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Informasi tersebut menyebutkan bahwa yang diperiksa adalah Andi Islamuddin.

Andi Islamuddin adalah birokrat senior asal Kabupaten Bone. Ia pernah menjabat sebagai Pj Bupati Bone dari 26 September 2023 hingga 11 Agustus 2024. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Sekda Bone selama tiga tahun, yang diangkat oleh Bupati Andi Fahsar Padjalangi pada 23 Juli 2020.

Kehadirannya di Kejati Sulsel untuk memberikan keterangan terkait penyelidikan Pokir DPRD Bone. Jarak antara Kejati Sulsel di Makassar dan Kota Bone (Watampone) sekitar 174 kilometer. Perjalanan darat biasanya memakan waktu sekitar 4–5 jam, tergantung kondisi lalu lintas dan rute yang diambil.

Kasi Penyuluhan Hukum (Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, menyatakan bahwa kedatangan Andi Islamuddin hanya untuk klarifikasi. “Ada undangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan kegiatan penyelidikan,” ujarnya via WhatsApp, Senin (25/8/2025).

Soetarmi menambahkan bahwa proses hukum masih dalam tahap penyelidikan awal. “Masih penyelidikan. Tidak pemeriksaan saksi, hanya klarifikasi,” jelasnya. “Untuk inisialnya, saya belum bisa sampaikan karena masih dalam tahap klarifikasi.”

Profil Andi Akbar Napoleon

Nama: Andi Akbar Napoleon

Tempat/Tanggal Lahir: Gorontalo, 16 Juli 1991

Hobi: Berburu

Pendidikan:

– SD 23 Jeppee

– SMP Negeri 1 Watampone

– SMA Negeri 4 Watampone

– S1 FIK UNM Makassar

Riwayat Organisasi:

– Ketua Bidang OSIS SMP 1 Watampone

– Pengurus OSIS SMA 4 Watampone

– Staf HMJ Penjaskesrek

– Pengurus BEM FIK UNM

– Wasekjen BEM UNM

– Ketua Bidang DPK Kepmi Bone LAPAWAWOI UNM

– Pengurus Forum Peduli Energi Bumi Sulsel

– Koordinator Forum Aktivis Makassar

– Pengurus Forum Aktivis Sulawesi Selatan

– Pengurus FABEM Sulawesi Selatan

– Ketua Umum Aktivis Laskar Arung Palakka