Gubernur Jawa Barat Buka Suara Soal Isu Tunjangan Fantastis
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akhirnya memberikan pernyataan resmi terkait isu yang beredar di media sosial mengenai besaran tunjangan yang diterimanya sebagai kepala daerah. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan ingin menjelaskan secara langsung agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Dedi Mulyadi, yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Purwakarta, telah menjadi sorotan sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat pada Februari 2025. Selain kebijakan yang ia terapkan, gaya kepemimpinannya yang dekat dengan masyarakat juga sering menjadi topik pembicaraan.
Namun, baru-baru ini, Dedi kembali menjadi perbincangan karena adanya tudingan mengenai besar gaji dan tunjangan yang diterimanya. Dalam isu yang beredar luas, disebutkan bahwa total gaji dan tunjangan Dedi mencapai angka fantastis, yaitu Rp33 miliar per tahun.
Menanggapi hal tersebut, Dedi memilih untuk memberikan klarifikasi langsung. Ia menegaskan bahwa informasi itu tidak benar. Menurutnya, gaji pokok yang diterimanya sebagai gubernur hanya sebesar Rp8,1 juta per bulan. Nominal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi kepala daerah.
Selain gaji pokok, Dedi juga memiliki beberapa fasilitas sebagai gubernur. Namun, dalam upaya penghematan anggaran, ia memilih untuk tidak menggunakan sebagian dari fasilitas tersebut. Tujuannya adalah agar anggaran daerah bisa digunakan untuk kebutuhan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
“Banyak fasilitas yang saya coret karena saya ingin APBD kita bisa dipakai untuk yang lebih bermanfaat,” ujarnya.
Dedi juga menjelaskan bahwa dirinya tidak mengambil baju dinas maupun mobil dinas. Bahkan, ia mengklaim telah melakukan penghematan terkait perjalanan dinas gubernur. Anggaran perjalanan dinas yang awalnya sebesar Rp750 juta telah diturunkan menjadi Rp100 juta di APBD tahun 2025. Tahun ini, anggaran tersebut hanya digunakan sebesar Rp74 juta.
Langkah-langkah ini dilakukan untuk menekan pemborosan dan mengalihkan anggaran agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Dedi mengungkapkan bahwa dana operasional gubernur sekitar Rp28 miliar per tahun dibagi antara gubernur dan wakil gubernur. Dari jumlah tersebut, ia mendapat sekitar Rp21,6 miliar per tahun.
“Anggaran itu saya gunakan semuanya untuk belanja kepentingan rakyat,” katanya. Ia mencontohkan berbagai kegiatan yang ia lakukan, seperti membantu biaya pengobatan pasien rumah sakit, biaya transportasi keluarga pasien, sekolah yang butuh pengecatan, rumah roboh, jalan desa rusak, hingga jembatan gantung yang putus.
Dedi menyatakan bahwa semua dana operasional tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk keperluan pribadi. Ia bahkan siap jika dana tersebut dihapus, asalkan masyarakat tetap terbantu.
“Saya pribadi tidak ada masalah jika biaya operasional dihapus. Tapi yang dirugikan bukan saya dan keluarga, melainkan masyarakat. Banyak peristiwa mendadak yang tidak teranggarkan dalam APBD,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Dedi menegaskan bahwa informasi tentang tunjangan Rp33 miliar tidak benar. Ia menekankan bahwa uang tersebut digunakan untuk membantu rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi.
“Jangan salah persepsi. Dana operasional itu bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan rakyat. Setiap rupiah saya keluarkan untuk masyarakat. Jadi kalau ada yang bilang saya dapat Rp33 miliar untuk pribadi, itu tidak benar,” tegasnya.
