Sebagai kontroversi politik yang paling bergejolak sepanjang sejarah.
Dia mengatakan hal tersebut saat hadir dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengan Pendapat (RDP) bersama KPU, Bawaslu, dan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 27 Februari.
dalam rapat, Kamis.
Deddy berpendapat bahwa hampir 60 persen atau sekitar 310 dari total 545 hasil Pilkada 2024 yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga dia menilai kontestasi politik era Jokowi sangat bermasalah.
7. “Kita harus menjadi contoh bagi masyarakat dengan perilaku yang baik.”
“Sekitar 60 persen, gila itu,” kata legislator Fraksi PDI Perjuangan itu.
Deddy menyerukan mundur berjemaah atau massal sebagai bentuk tanggung jawab atas kekacauan pelaksanaan pemilu 2024. Pimpinan KPU, Bawaslu, Mendagri, hingga Kapolri bisa meletakkan jabatan atau mengundurkan diri.
“Saya pikir sudah saatnya kita mundur semua. KPU, Bawaslu, Mendagri, Kapolri gagal kita ini,” katanya.
Deddy mengaku sebagai anggota DPR merasa gagal karena banyaknya pengaduan hasil Pilkada 2024 yang menunjukkan kekacauan pelaksanaan kontestasi politik.
Kepala Daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tidak Hadir di Retret Dapat Dilihat Seperti Petugas Partai
“Parlemen juga, supaya adil. Tidak apa-apa, jika perlu mundur bersama, saya siap, supaya sebagai tanggung jawab kita kepada bangsa ini, lo,” ujarnya.
Toh, kata Deddy, pilkada yang bermasalah bisa juta lebih dari 60 persen. Sebab, menurutnya, beberapa paslon memilih tidak mengajukan gugatan ke MK atas dasar pelanggaran yang masif.
Dalam perkiraan Deddy, sebanyak 235 pelaksanaan Pilkada 2024 tidak digugat ke Mahkamah Konstitusi. Namun, 35 di antaranya adalah calon tunggal atau bertanding melawan calon kosong.
Survei Median: 46% Netizen Tidak Setuju Sikap PDIP soal Retreat Kepala Daerah
“Pelanggarannya terlalu maha sehingga tidak bisa dibuktikan atau orang sudah lelah,” katanya.
