Rencana Pembentukan BUMN Tekstil dan Kritik dari Pelaku Usaha
Rencana pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor tekstil oleh Danantara Indonesia telah memicu kritik dan penolakan dari pelaku usaha konveksi. Mereka khawatir bahwa perusahaan milik pemerintah tersebut akan mengambil alih pangsa pasar yang sedang menurun akibat melemahnya daya beli masyarakat dan tekanan dari barang-barang impor.
Alasan Pembentukan BUMN Tekstil
Pembentukan BUMN tekstil pertama kali diumumkan oleh Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menyatakan bahwa keputusan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, untuk menghidupkan kembali industri padat karya di sektor tekstil. Sebagai awalan, perusahaan tersebut akan diberikan suntikan modal dari Danantara Indonesia senilai US$ 6 miliar atau setara Rp101 triliun.
Airlangga menjelaskan bahwa salah satu alasan di balik rencana ini adalah meningkatkan ketahanan domestik terhadap tarif resiprokal dari Amerika Serikat. Ia juga mengklaim bahwa pemerintah telah membuat roadmap untuk meningkatkan ekspor tekstil, dengan target ekspor meningkat dari US$ 4 miliar menjadi US$ 40 miliar dalam 10 tahun.
Opsi Pembentukan BUMN Tekstil
CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa pihaknya sedang menyiapkan beberapa opsi pembentukan BUMN sektor tekstil. Opsi tersebut mencakup pendirian entitas baru, penguatan perusahaan yang sudah ada, hingga kerja sama dengan investor strategis. Seluruh skema itu masih dalam tahap kajian dan belum diputuskan secara final.
Rosan menekankan bahwa setiap keputusan yang dilakukan pemerintah melalui Danantara telah melewati uji kelayakan dan penilaian yang menyeluruh, baik dari sisi bisnis, pasar, maupun dampak sosial ekonomi. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa investasi ini memiliki tingkat pengembalian yang lebih rendah.
Dukungan dari Asosiasi
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartika Sastraatmaja, mendukung rencana pendirian BUMN tekstil selama tujuannya adalah penyerapan tenaga kerja. Ia juga mengklaim tidak khawatir bahwa perusahaan milik negara ini akan menyaingi pengusaha konveksi yang sudah terlebih dahulu beroperasi. Namun, ia mengingatkan pemerintah untuk membenahi regulasi dan pengawasan jika perusahaan milik negara ini ingin sukses.
Jemmy juga menyoroti pentingnya menjaga keberlangsungan industri kecil dan menengah (IKM) tekstil yang tersebar di Jawa Barat dan Jawa Tengah. IKM ini adalah yang memasok barang-barang tekstil di dalam negeri dan menjadi penggerak ekonomi lokal.
Penolakan dari Pengusaha UMKM
Salah satu pengusaha konveksi skala kecil di Jawa Tengah, Bilal Aziz Nugraha, menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan pendirian BUMN tekstil. Ia menilai pemerintah seharusnya memperhatikan para pengusaha yang siap membuka lapangan pekerjaan, bukan malah mendirikan perusahaan raksasa yang bakal menjadi lawan mereka.
Bilal juga mengeluh tentang penurunan omset sebesar 30% sejak tahun 2025 karena efisiensi anggaran. Ia merasa bahwa produk-produk impor dari China sangat mengancam usahanya karena harganya jauh lebih murah.
Kritik dari Pengamat
Direktur Riset Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, mengkritik keputusan Danantara untuk berinvestasi di sektor tekstil. Menurutnya, sudah banyak pemain yang berkecimpung di dalamnya, dan kehadiran BUMN baru justru akan menghilangkan pemain lain.
Andri juga menyoroti bahwa kondisi saat ini berbeda dari era Presiden Soeharto, di mana Indonesia memiliki keunggulan dalam upah buruh dan liberalisasi ekonomi. Ia menyarankan agar pemerintah fokus pada memulihkan daya beli masyarakat sebagai cara untuk membangkitkan industri tekstil.
Perspektif Politik
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyatakan bahwa pembentukan BUMN tekstil memiliki nuansa politis. Ia mencurigai bahwa Danantara mungkin akan merestrukturisasi PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang sudah pailit.
Bhima menyarankan agar pemerintah menjadi offtaker dari produk-produk tekstil daripada masuk langsung ke industri yang sudah banyak pemainnya. Ia juga menekankan pentingnya memperbaiki birokrasi, regulasi, dan ongkos logistik untuk mendukung pertumbuhan industri tekstil.
Tanggapan Pemerintah
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengakui bahwa pembentukan BUMN baru di sektor tekstil bertujuan untuk mengembalikan kejayaan industri pakaian seperti PT Sri Rejeki Isman (Sritex). Ia menegaskan bahwa kegiatan operasional dan ekonomi Sritex harus tetap berjalan meskipun perusahaan tersebut dinyatakan pailit.
