Pemangkasan anggaran yang diberlakukan di beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia disebut akan “menghambat proses belajar” dan membuat kualitas pendidikan tinggi “lebih buruk lagi”. Sejumlah dosen dan mahasiswa mengecamnya. Apa saja masalah yang timbul setelah efisiensi itu diterapkan di perguruan tinggi negeri?
Tindakan pemangkasan itu merupakan lanjutan dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Beleid yang diklaim Prabowo untuk mengatasi kebocoran anggaran negara itu menggunting anggaran beberapa lembaga dan kementerian—salah satunya Kemendikbud Ristek.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mendapatkan pengurangan sebesar Rp22,5 triliun dari total anggaran tahun 2025 yang mencapai Rp57,6 triliun.
Pengamat Pendidikan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Musfah, mengatakan efisiensi anggaran di sektor pendidikan bukanlah kebijakan yang tepat, karena tidak konsisten dengan cita-cita pemerintahan Prabowo-Gibran yang ingin memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, hingga kesehatan.
Dia juga menilai bahwa efisiensi hanya akan menurunkan mutu pendidikan tinggi, melemahkan riset, dan menjauhkan dosen dari kesejahteraan.
Mengikuti hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek, Togar Simatupang, mengakui pemotongan ini sangat sensitif dan menyebabkan kekhawatiran.
Tetapi dengan dialog dan juga cara-cara yang konstruktif, menurutnya, bisa mengatasi masalah tersebut.
Anggaran penelitian dipotong hingga 40% dan peralatan praktikum tidak diupdate
Sejak awal minggu ini beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia mengeluarkan surat edaran yang berisi: pelaksanaan efisiensi di lingkungan kampus.
Surat itu ternyata sebagai tanggapan atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, lalu Surat Edaran dari Menteri Keuangan dan Kemendikti Saintek terkait alokasi efisiensi anggaran.
Polemik mengenai efisiensi anggaran yang diambil keputusannya oleh Presiden Prabowo sebelumnya telah ditentang oleh mahasiswa dengan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah selama sepekan sejak Senin (17/02).
Ketika itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi berkata dia akan mempelajari tuntutan mahasiswa.
Namun suara mahasiswa ternyata diabaikan dengan keluarnya surat efisiensi oleh sejumlah perguruan tinggi negeri.
Rektor Prof. Ir. Bambang Hari Kusumo mengeluarkan keputusan tanggal 24 Februari 2025 mengenai kebijakan pengelolaan anggaran yang efektif pada tahun 2025.
Surat tiga halaman itu berisi beberapa hal:
Ada dua alternatif yang dipilih, bila anggaran Unram 2025 dikembalikan secara utuh oleh Kementerian Keuangan, maka pembayaran tunjangan tetap berjalan seperti biasa. Bila tidak, tunjangan Juli hingga Desember akan dibayarkan pada tahun anggaran 2026.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dan fakultas diminta untuk memeriksa kembali rencana penelitian dan pengabdian yang sudah direncanakan dengan mempertimbangkan skala prioritas.
Untuk menghemat kebutuhan ATK, Rektor meminta untuk berhemat dengan memprioritaskan penggunaan sistem dan digitalisasi. Sementara itu, penggunaan lampu penerangan ruangan diganti dengan penerangan alami.
Begitu juga dengan pendingin ruangan (AC) dan kipas angin selama jam kerja, serta menonaktifkan lift—kecuali saat perawatan di pagi dan sore hari.
Saat membaca surat peringatan itu—terutama yang berkaitan dengan pengurangan gaji dan insentif—seorang dosen Unram, Ahmad Sirrulhaq langsung panik.
Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) ini mengatakan keputusan tersebut sudah pasti akan mengganggu kinerja dosen.
“Saya yakin bahwa secara umum hal ini akan mengganggu, menghambat kinerja dosen,” katanya kepada BBC News Indonesia, Kamis (27/02).
Ia juga menyatakan bahwa penurunan biaya penelitian dosen hingga 40% yang sangat tidak masuk akal. Karena target untuk menerbitkan hasil penelitian internasional terancam gagal karena tidak adanya dana.
“Penelitian untuk publikasi internasional seperti Scopus, misalnya, jika anggarannya dikurangi, mungkin tidak akan sampai dan hanya berubah ke publikasi nasional,” katanya.
Kita tahu beberapa jurnal internasional itu berbayar.
Hal lain yang paling mengkhawatirkan, tunjangan kinerja dosen ASN yang nasibnya tidak jelas. Jika tidak dibayar, tentu saja semangat para pendidik akan menurun, kata dia.
Soal proses pembelajaran, ia memperkirakan tidak akan banyak berpengaruh. Cuma, ungkapnya, untuk kuliah praktikum kemungkinan besar terdampak.
, tidak jadi.”
Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unram, Yudiatna Dwi, mengatakan bahwa surat keputusan mengenai efisiensi yang baru diterbitkan empat hari lalu belum merasa nyata dampaknya.
Namun demikian, kegiatan pemilu raya yang akan diadakan pada awal Maret nanti tidak akan mendapatkan dukungan dana dari kampus.
“Alasannya harus ada penyesuaian anggaran,” ujar Yudi.
Masalah lainnya, karena efisiensi, ada kemungkinan biaya praktikum di setiap fakultas atau program studi yang biasanya dianggarkan akan berubah total.
Mereka dipaksa mengeluarkan uang pribadi mereka untuk praktikum.
Menghadapi beban yang berat, Yudi mengatakan mahasiswa menolak keputusan efisiensi dan mengancam akan menggelar demonstrasi.
“Aksi penolakan kami akan segera dilakukan,” imbuhnya.
Saya telah mencoba menghubungi bagian rektorat Universitas Negeri Makassar (Unram), tetapi sampai artikel ini dibuat, belum ada jawaban.
Belajar daring hingga anggaran penelitian tidak ada sama sekali
Riau, kebijakannya lebih efisien.
Surat edaran tanggal 21 Februari 2025, dari pihak rektorat, mengeluarkan beberapa instruksi:
Seorang dosen di Politeknik Negeri Bengkalis, Alfan, mengatakan bahwa informasi mengenai penghematan anggaran dari Kemendikbudristek sudah didengarnya sejak dua pekan yang lalu.
Surat edaran dari Kemendikti Saintek kemudian diganggu oleh kampus dengan menetapkan keputusan yang berisi tentang instruksi teknis pelaksanaan efisiensi.
Mereka terpaksa menjadi sangat menghemat dalam proses belajar.
” Ini bukan hemat lagi, tapi super hemat,” ucapnya kepada BBC News Indonesia.
Belajar yang biasanya tatap muka, jadi terganggu—selain karena ingin menghemat penggunaan listrik, juga karena membeli barang-barang habis pakai menurun.
“Kami ini pendidikan vokasi, jadi praktik lebih banyak. Sekarang belajar secara tatap muka dikurangi, sementara belajar daring ditingkatkan. Praktikum pasti akan terganggu, sudah dikurangi,” ujar dia kesal.
Jangan lupa untuk tetap berjalan, ya polanya sangat hemat, karena bahan praktikum memang sudah pasti akan habis digunakan. Pasti akan terganggu [pembelajaran mahasiswa].
Hanya perkuliahan yang terganjal.
Fungsi tri dharma perguruan tinggi juga terkena dampaknya. Para dosen sekarang tidak lagi bisa menjalankan pengabdian dan penelitian karena anggarannya “diberikan” alias tidak ada sama sekali.
Malangnya, keputusan kampus ditolak mentah-mentah oleh mahasiswa karena menguntungkan mereka.
Sebab apa pun, Politeknik Negeri Bengkalis sebagai kampus vokasi, memiliki kuliah praktik yang lebih banyak dibandingkan dengan teori.
Ketua BEM Herizal Kurniawan mengatakan bahwa kampus sangat tergesa-gesa merespons kebijakan Kemendikti Saintek dan tidak mencari solusi alternatif.
Itulah mengapa sejumlah mahasiswa berunjuk rasa pada Selasa (25/02) lalu dan menuntut agar kuliah daring dibatalkan, meminta transparansi anggaran, dan memastikan dana organisasi mahasiswa tetap keluar.
Kemudian akhirnya keluar keputusan kampus yang membatalkan kuliah daring. Tapi kami akan terus mengawasi pelaksanaannya.
Dia sudah mencoba menghubungi pihak rektorat, namun sampai berita ini ditulis belum juga ada jawaban.
Daftar perangkat yang diizinkan: Listrik, air, pendingin ruangan, internet
nasibnya tak jauh berbeda.
Perguruan tinggi negeri ini menerapkan pengurangan anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi pengeluaran dalam pelaksanaan APBN dan APBD dan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2025 tanggal 10 Februari 2025 tentang Instruksi Kebijakan Efisiensi di Lingkungan Kemendikti Saintek.
Saya tidak bisa membantu Anda. Teks yang Anda berikan tidak ada. Silakan menyediakan teks yang lengkap.
Keputusan kampus itu menimbulkan protes dari Aliansi Mahasiswa ISBI Bandung yang melakukan pembangkangan dengan mengadakan pementasan musik hingga pukul 22.00 WIB—empat jam lebih dari waktu yang ditentukan.
Mukhammad Haikal Athar Abdullah, mahasiswa ISBI Bandung yang bergabung dalam protes, mengatakan bahwa kebijakan penghematan ini sangat mengganggu proses perkuliahan dan kegiatan mahasiswa lainnya.
Selain itu, penghematan juga dilakukan terhadap kebutuhan dasar mahasiswa, seperti listrik dan akses internet.
“Kami juga membayar, tapi cara pelayanan seperti ini dengan mengatakan bahwa efisiensi segalanya. Mungkin kampus bisa mengelola dengan lebih bijak lagi,” kata Haikal, mahasiswa Antropologi Budaya.
sehingga mempersulit mahasiswa yang hendak kuliah di lantai tiga atau empat. Ia pun menyesalkan penutupan klinik kesehatan sejak Rabu (26/02).
“Saya pikir ini sangat merugikan karena teman-teman saya banyak yang kuliah di luar kota, uangnya juga terbatas. Jika ingin ke puskesmas harus ada biaya tambahan. Ada klinik di kampus, mahasiswa dapat mendapatkan obat gratis atau pelayanan pertolongan pertama sebelum mereka dirujuk ke rumah sakit,” kata mahasiswa aktif di pers kampus, LPM Daun Jati ini.
Haikal menegaskan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa ISBI Bandung akan terus menggelar aksi protes sampai manajemen kampus membuka lembaga mediasi dan berdiskusi dengan mahasiswa.
Karena itu, dia menilai bahwa pihak kampus telah mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan mahasiswa yang akan terkena dampak dari kebijakan tersebut.
Berbagai kebijakan dari kampus langsung ditetapkan oleh lembaga tanpa melibatkan mahasiswa dalam diskusi. Ketika diminta klarifikasi oleh Majelis Mahasiswa atau Badan Eksekutif Mahasiswa, mengapa mahasiswa tidak diikutsertakan dalam diskusi soal kebijakan, mereka mengatakan bahwa kebijakan tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintah dan tidak dapat dibahas lagi, padahal memungkinkan untuk dibahas. Ini adalah keluhan kami, bahwa mahasiswa tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk membahas kebijakan dengan lembaga. Setiap kali ada kebijakan, lembaga langsung menerbitkan surat keputusan tanpa melibatkan diskusi.
Dosen Seni Teater, Iman Soleh, mengaku prihatin dengan adanya kebijakan penghematan ini. Apalagi penghematan dilakukan terhadap kebutuhan mendasar mahasiswa, seperti listrik, pendingin ruangan, dan internet.
Menurut Iman, kebijakan itu akan sulit diterapkan karena ada beberapa ruangan kelas, studio, atau gedung pertunjukan yang kondisinya kurang terang meski di siang hari.
Selain itu, mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan lebih banyak berkegiatan di malam hari untuk berlatih.
Siswa-siswa mahasiswa mencari pengetahuan mereka setelah jam pelajaran selesai sekitar pukul 4 sore dan melanjutkan malam hari dengan menggunakan wifi kampus. Bahkan di ISBI Bandung, banyak kegiatan dilakukan malam hari.
ini akan menjadi masalah yang sangat besar.
“Jika lampunya dimatikan dan latihannya dilakukan siang hari, itu di mana dan jam berapa karena berhubungan dengan kegiatan perkuliahan. Pasti sangat mempengaruhi kebutuhan listrik yang sangat penting bagi orang-orang di teater, baik saat pertunjukan, maupun pada saat proses latihan,” jelas Iman saat dihubungi melalui telepon, Kamis (27/02).
Menurut Iman, kebijakan penghematan itu belum membuat proses perkuliahan yang diampunya terganggu.
Banyak mata kuliah olah vokal, olah tubuh, dan teater nonrealis yang diadakan pada pagi hari. Namun, yang membuatnya khawatir adalah bahwa proses bimbingan biasanya digunakan pada malam hari.
Dia menyesal karena kebijakan tersebut dikeluarkan tanpa melibatkan dosen dan mahasiswa dalam diskusi.
“Kebijakan itu patut didiskusikan sebelumnya antara perencana dengan kami sebagai pelaksana di lapangan,” ucapnya.
Ia menyadari, efisiensi ini tidak hanya diterapkan di ISBI Bandung, tapi juga terdapat di berbagai kampus lain.
Hanya saja, menurutnya, penghematan di bidang pendidikan sangat mengecewakan, sebagaimana juga penghematan di bidang kesehatan, terutama untuk kebutuhan dasar.
“Benar saja jika untuk dunia pendidikan, listrik, AC, dan wifi tidak perlu [efisiensi] karena itu sangat penting bagi mahasiswa. Tidaklah masalah apakah itu murah atau mahal,” pungkasnya.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menerima puluhan keluhan.
Sekjen Kemendikti Saintek, Togar Simatupang, mengakui bahwa proses pemangkasan ini sangat sensitif dan menimbulkan kekhawatiran.
Togar menyebut pihaknya telah menerima beberapa keluhan yang perlu dievaluasi dan dicari solusinya.
“Melalui dialog dan cara-cara yang konstruktif, tentu saja kita bisa mengatasi masalah ini. Semoga minggu pertama Maret telah selesai,” ujarnya kepada BBC News Indonesia pada Kamis (27/02).
Dia juga menekankan pemerintah telah menjamin Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak akan meningkat, seperti yang sudah dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Tapi, Togar mengakui ada cara-cara yang harus dilakukan untuk mencapai kestabilan anggaran.
Selain itu, soal gaji pegawai, klaimnya, tidak akan terpengaruh kecuali gaji pegawai.
-nya, kontraknya tadi mungkin dibuat 6 bulan yang lalu, 6 bulan.
Termasuk di dalamnya petugas kebersihan akan tetap berjalan.
“Jika yang belum atau baru, mungkin perlu dijadwal ulang atau perhitungan ulang sesuai dengan sasaran efisiensi yang masih bisa dilakukan,” ujarnya.
Jika tenaga pengajar berhubungan dengan dosen tidak tetap, masih bisa dinilai kembali tetapi dengan batasan tetap memenuhi capaian pembelajaran.
Jika misalnya materi kuliah bisa diberikan oleh dosen secara langsung dan lebih efisien, ini juga memungkinkan.
Mengenai beasiswa, ia menjelaskan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menjamin beasiswa yang sudah berjalan akan tetap terlaksana.
Di sisi lain, Togar mengakui bahwa beasiswa-beasiswa baru mungkin akan dirasionalisasi atau bahkan dihentikan nanti.
Sementara penelitian yang bersifat fundamental atau hasilnya tidak dapat dilihat dengan jelas mungkin juga akan dikurangi, atau dihilangkan.
Dia mengakui dalam kenyataannya pemotongan anggaran tidak bisa diaplikasikan secara merata bagi semua kampus.
Dia memberikan contoh politeknik di Bengkalis yang langsung membuat semua kuliah dilakukan secara daring, padahal hampir mayoritas mata kuliahnya memerlukan praktik.
“Tentang hal itu, ada yang tidak,” ujarnya.
Akhirnya, Togar mengatakan bahwa proses efisiensi anggaran ini memang tidak bisa dilakukan secara bersamaan.
“Kami berharap untuk dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan lengkap,” ujarnya.
Pendidikan tinggi Indonesia akan semakin terpuruk dalam keterlambatannya.
Pengamat Pendidikan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Musfah, menyatakan bahwa pemotongan anggaran yang dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi negeri sebagai akibat dari efisiensi pemerintah pusat, akan membuat kualitas pendidikan tinggi “semakin jauh terpuruk”.
Selain itu, sumber daya manusia Indonesia juga dipastikan rendah dan sulit bersaing dengan negara lain.
“Indonesia emas sulit terwujud dan bonus demografi menjadi bencana karena generasi kita tidak terampil,” kata Jejen.
Menurutnya, kebijakan efisiensi bukanlah kebijakan yang tepat, karena menyalahi dengan cita-cita pemerintahan Prabowo-Gibran yang telah digadang-gadang sejak awal masa jabatannya.
Itu sebabnya, dia meminta agar pengurangan dana pendidikan dibatalkan demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Karena yang dibutuhkan adalah penambahan beasiswa dan perbaikan fasilitas belajar.
Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI), meminta pemerintah merevisi penurunan anggaran ini.
Ia menyebut beberapa kampus sudah mengalami kesulitan dalam menjalankan program-program tertentu, mengurus fasilitas, atau bahkan membayar gaji tenaga honorer.
“Pemangkasan anggaran meningkatkan risiko PHK tenaga honorer, karena kampus mungkin perlu mengurangi pengeluaran untuk gaji,” kata Ubaid.
Anggaran yang lebih efisien mungkin membuat kampus meningkatkan Biaya Kuliah Tunggal untuk mengatasi kekurangan keuangan.
Ketua Umum Serikat Pekerja Kampus (SPK), Dhiya Al-Uyun, juga mengatakan bahwa pihaknya menolak efisiensi anggaran yang dibuat sepihak.
“.
“Kebutuhan universitas, terutama untuk riset dan sebagainya, itu berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh kementerian atau apa yang dipikirkan oleh Presiden,” katanya.
Selain itu, Dhiya menyoroti tekanan yang dialami oleh tenaga pendidikan karena dipaksa untuk mencapai efisiensi, tetapi pekerjaan mereka harus optimal.
Dia menyebut temuan sementara SPK, yaitu adanya dugaan pengurangan hak-hak dosen serta “perapihan” tenaga pendidikan dan pekerja kampus.
“Ditengarai ada wacana pemecatan sepihak di beberapa kampus,” ujarnya.
Selain itu ada batasan penentuan gaji, tetapi tidak ada batasan kerja.
Dosen dan pekerja kampus Universitas Indonesia potensi mogok menanggapi keputusan ini, kata pakar kebijakan publik Lina Miftahul Jannah.
“Sekarang, proses pembelajaran pasti akan berhenti jika sudah mogok,” ucapnya.
Tidak dapat dilakukan secara sembarangan atau pukul rata
Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), yaitu Gurnadi Ridwan, mengatakan bahwa pemangkasan anggaran itu sebenarnya memiliki tujuan yang bagus.
“Sulitnya adalah kegiatan dan kebutuhan setiap lembaga itu berbeda-beda; sehingga efisiensi anggaran yang tertuang dalam Inpres 1/2025 tidak bisa dilakukan secara membabi-buta atau pukul rata,” kata Gurnadi.
Gurnadi menyarankan Kemendikti Saintek untuk menyelidiki seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk melihat efektifitas dan efisiensi alokasi belanja di setiap kampus.
“Sebagai contoh di Politeknik Negeri Bengkalis, efisiensi yang diharapkan akhirnya menjadi kontraproduktif,” kata Gurnadi.
Pemerintah pusat harus mengevaluasi implementasi Keputusan Presiden 1/2025 ini. Jangan sampai civitas akademika di Indonesia menjadi korban.
Di sisi lain, menurut Gurnadi, FITRA juga menuntut transparansi keuangan PTN-PTN agar masyarakat luas dapat menilai dan memberikan saran.
Wartawan Yuli Saputra di Bandung, Ilham di Riau, dan Abdul Latif di Mataram berkontribusi untuk laporan ini.
