Laporan wartawan PasarModern.com, Yolanda Putri Dewanti
PasarModern.com, JAKARTA — Mustasyar dan sesepuh Nahdlatul Ulama (NU) akan menggelar Musyawarah Kubro di Aula Al-Muktamar, Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Minggu, (21/12/2025).
Langkah strategis untuk memperkokoh keutuhan dan soliditas organisasi menyikapi polemik PBNU.
Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kiai Abdul Mu’id Shohib mengatakan, musyawarah kubro merupakan puncak dari rangkaian pertemuan silaturahmi para masyayikh sebelumnya, yakni di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso dan Pondok Pesantren Tebuireng, beberapa waktu lalu.
“Pertemuan ini menjadi wujud ikhtiar kolektif para sesepuh dalam menjaga ukhuwah jam’iyyah di bawah bimbingan kebijaksanaan para ulama,” ujarnya, Minggu (21/12/2025).
Gus Mu’id, panggilan akrabnya, mengatakan, forum ini akan dihadiri oleh jajaran Mustasyar, Syuriyah, dan Tanfidziyah PBNU, pimpinan Badan Otonom, serta Rais dan Ketua PWNU se-Indonesia.
‘’Pertemuan ini bertajuk “Meneguhkan Keutuhan Jam’iyyah Nahdlatul Ulama, turut diundang pengurus PCNU se-Indonesia, PCINU se-dunia, serta para masyayikh pengasuh pondok pesantren (Ashabul Ma’ahid),” ucapnya.
Gus Mu’id menambahkan, musyawarah ini diinisiasi oleh deretan ulama sepuh NU, di antaranya Kiai M. Anwar Manshur, Kiai Nurul Huda Djazuli, Kiai Ma’ruf Amin, Kiai Said Aqil Sirodj, Kiai Umar Wahid dan Kiai Kholil As’ad.
“Melalui Musyawarah Kubro ini, para sesepuh berharap tercipta ruang dialog yang sejuk, arif, dan berlandaskan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama’ah an-Nahdliyah,’’ ujarnya.
‘’Hal ini krusial demi memastikan NU tetap tegak sebagai jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan) yang konsisten berkhidmat bagi umat, bangsa, dan negara,’’ pungkasnya.
Kepengurusan PBNU Kubu Gus Yahya Gagal Gelar Rapat Pleno
Sebelumnya, kubu KH. Yahya Cholil Staquf membatalkan menggelar rapat pleno hanya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat pada Kamis (11/12/2025).
Sesuai undangan rapat dijadwalkan dimulai pukul 13.00 WIB, tapi hanya beberapa orang yang tampak di lokasi.
Banner yang awalnya bertuliskan ‘Rapat Pleno PBNU’ di Aula Lantai 8, akhirnya diganti dengan banner bertuliskan ‘Rapat Koordinasi’.
Gus Yahya menyebut, Rapat Pleno yang diselenggarakan kubunya batal karena tidak dihadiri oleh Rais Aam PBNU, KH. Miftachul Akhyar.
Menurut dia, berdasarkan ketentuan bahwa pleno itu harus dipimpin bersama-sama oleh Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.
“Saya sampaikan sudah ada 78 personel yang hadir, tetapi setelah kita tunggu ternyata Rais Aam KH. Miftachul Akhyar tidak hadir bersama kita. Oleh karena itu, maka tidak mungkin digelar pleno,” kata Gus Yahya.
Gus Yahya menjelaskan dalam undangan itu harus atas nama bersama-sama Syuriyah dan Tanfidziyah dengan empat tanda tangan. Kemudian, forumnya juga harus dipimpin bersama-sama Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.
“Karena pada kesempatan hari ini Rais Aam tidak hadir bersama-sama dengan kita, maka tidak mungkin untuk meneruskan forum ini sebagai rapat pleno,” jelas dia.
Dengan demikian, Gus Yahya menyebut sesuai kesepakatan sejumlah orang yang hadir dalam forum ini sehingga merubah status pertemuan menjadi rapat koordinasi yang memfokuskan pada masalah penanggulangan bencana, dampak bencana alam yang terjadi di berbagai daerah.
“Rapat Pleno ini diubah statusnya, karena Rais Aam tidak hadir. Saya belum mendapatkan informasi mengenai sebab ketidakhadiran beliau. Tapi kita telah tunggu sesuai dengan ketentuan, namun beliau tidak hadir. Maka kita nyatakan bahwa tidak mungkin digelar rapat pleno karena Rais Aam tidak hadir, maka kita ubah statusnya menjadi rapat koordinasi,” ujarnya.
Diminta legowo
Sebelumnya, rapat harian Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memutuskan memberhentikan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.
Keputusan yang telah mendapat persetujuan dari 36 pimpinan PWNU se-Indonesia tersebut tertuang dalam Risalah Rapat.
Dengan putusan tersebut Gus Yahya tidak lagi memiliki hak, wewenang, penggunaan atribut, fasilitas, dan lain-lain yang melekat pada jabatan Ketua Umum PBNU, sejak 26 November 2025, pukul 00:45 WIB.
Rais Aam KH Miftachul Akhyar menegaskan keabsahan dan kebenaran substansi keputusan rapat harian Syuriyah PBNU.
Untuk memastikan roda jam’iyyah berjalan normal, segera dilaksanakan Rapat Pleno atau Muktamar, disertai pembentukan tim pencari fakta terhadap adanya fakta-fakta upaya pembusukan keputusan dan institusi Syuriyah PBNU paska diterbitkan keputusan rapat pada 20 November 2025.
Presidium Percepatan Muktamar dan Muktamar Luar Biasa (MLB) NU, KH Imam Jazuli menilai, konflik internal di PBNU telah mencapai titik krusial dengan adanya seruan moral untuk islah dari Forum Sesepuh NU di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kediri, pada 30 November 2025.
“Seruan islah dari sesepuh NU memang memiliki kekuatan moral yang besar dalam tradisi Nahdliyin, di mana nasihat kiai sepuh adalah suluh dan panduan utama dalam menjaga harmoni. Ini adalah panggilan untuk kembali ke khittah NU, menekankan pentingnya persatuan dan menghindari perpecahan,” ucap KH Imam dalam keterangannya, Selasa (2/12/2025).
Menurut dia, titik temu antara seruan moral dan keputusan formal dapat disintesiskan melalui jalur konstitusional.
Islah tidak boleh menganulir keputusan Syuriyah secara sepihak, tetapi harus menginternalisasi nilai-nilai perdamaian tersebut ke dalam proses formal dan informal.
Salah satu pihak harus saling legowo.
Terhadap dinamika krisis di tubuh PBNU tersebut, Presidium Penyelamat Organisasi untuk Percepatan Muktamar dan Muktamar Luar Biasa Nadlatul Ulama menyatakan sikap.
Antara lain, mengapresiasi dan menghormati keputusan Syuriyah PBNU sebagai lembaga tertinggi jam’iyyah
“Kami sangat prihatin terhadap kondisi krisis PBNU hari ini yang terlihat menyedihkan dan memalukan,” jelas dia.
Pihaknya, kata dia, memandang krisis PBNU adalah akumulasi dari tata kelola jam’iyyah yang telah melenceng sejak awal dari jalur dan pedoman berjam’iyyah yang semestinya.
“Kami telah mengingatkan sejak awal tentang adanya infiltrasi zionisme, mafsadah dan risiko konsesi kelola tambang, tindakan arogansi struktural, tata kelola keuangan PBNU yang tidak tidak transparan,” ucapnya,
“Kami menyimpulkan krisis PBNU saat ini adalah kesalahan kolektif kepemimpinan PBNU yang telah kehilangan Ruhul Khidmah (jiwa pengabdian),” jelas dia.
Terhadap kesalahan kolektif itu, pihaknya menghargai langkah Syuriyah PBNU yang akan melaksanakan Pleno PBNU untuk menunjuk Pj Ketua Umum PBNU dengan tugas menyiapkan Muktamar ke-35 NU dengan jadwal yang disesuaikan pada awal tahun 2026.
“Bila Rapat Pleno PBNU tidak mencapai keputusan semestinya, maka kami merekomendasikan penyelesaian kolektif melibatkan pemilik mandat, yakni meminta kepada PWNU, PCNU dan PCINU untuk segera melayangkan surat resmi kepada PBNU agar dilaksanakan Percepatan Muktamar dan atau Muktamar Luar Biasa (MLB),” ujarnya.
“Kami juga mengajak seluruh warga NU untuk senantiasa menjaga ukhuwah nahdliyah dan menjunjung tinggi etika bermedia, sekaligus untuk memperbanyak taqarrub kepada Allah SWT seraya memohon agar persoalan yang terjadi di PBNU segera memperoleh jalan keluar terbaik dengan jalan Islah konstituonal berupa Muktamar dipercepat dan atau Muktamar Luar Biasa,” jelas dia.
