Dua Bupati Sulawesi Selatan dan Nasib Berbeda dengan KPK
Dua bupati asal Sulawesi Selatan (Sulsel) kini tengah menghadapi proses hukum yang berbeda terkait dugaan korupsi. Mereka adalah Bupati Takalar, Firdaus Daeng Manye, dan Bupati Kolaka Timur (Koltim), Abdul Azis. Meski sama-sama terlibat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), nasib keduanya tampak jauh berbeda.
Bupati Takalar Diperiksa sebagai Saksi
Firdaus Daeng Manye, Bupati Takalar, diketahui diperiksa oleh KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi. Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan dalam rangka penyidikan kasus pengadaan perangkat Electronic Data Capture (EDC) di seluruh SPBU Pertamina periode 2018–2023. Proyek ini bertujuan untuk memantau distribusi dan penjualan BBM bersubsidi secara real-time dengan nilai anggaran mencapai Rp3,6 triliun.
Daeng Manye menyampaikan bahwa ia hadir atas panggilan KPK sebagai saksi dalam perkara tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan merinci lebih jauh tentang materi pemeriksaan karena ingin menghormati proses penyidikan yang sedang berlangsung. “Saya menghormati proses hukum. Semuanya sudah saya sampaikan kepada penyidik,” ujarnya.
Pemeriksaan terhadap Daeng Manye dilakukan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (5/8/2025). Ia juga merupakan kakak dari Komjen Fadil Imran, Kadivpropam Polri. Sebagai seorang birokrat dengan jaringan luas, Daeng Manye memiliki latar belakang karier yang sangat membanggakan, termasuk jabatan-jabatan strategis di Telkom Indonesia dan penghargaan seperti “Satya Lencana Pembangunan” dari Presiden Joko Widodo.
Bupati Koltim Ditangkap KPK
Berbeda dengan Daeng Manye, Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, ditangkap oleh KPK di Makassar pada Kamis (7/8/2025) malam. Penangkapan ini terjadi sehari sebelum pembukaan Rakernas Partai NasDem. Saat ini, Abdul Azis sedang menjalani pemeriksaan di Polda Sulsel.
Menurut Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, Abdul Azis ditangkap terkait dugaan suap proyek peningkatan kualitas rumah sakit yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Ini menjadi momen penting bagi politisi muda yang sebelumnya aktif sebagai anggota Polri dan ajudan Gubernur Sultra.
Profil dan Rekam Jejak Abdul Azis
Abdul Azis lahir di Kabupaten Enrekang, Sulsel, pada 5 Januari 1986. Ia tumbuh di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar). Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah atas di Mamuju, ia melanjutkan studi kepolisian dan lulus Diktukba Polri di SPN Batua, Polda Sulsel. Ia kemudian menempuh pendidikan Sarjana Hukum (SH) di Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) dan melanjutkan studi magisternya di perguruan tinggi yang sama.
Sebelum bergabung dengan dunia politik, Abdul Azis aktif sebagai anggota Polri dan menjadi ajudan Gubernur Sultra Ali Mazi. Ia pensiun dini pada 2022 dengan pangkat Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda). Setelah pensiun, ia bergabung dengan Partai NasDem dan akhirnya terpilih sebagai Wakil Bupati Kolaka Timur sisa masa jabatan 2022–2024.
Riwayat Pendidikan dan Pekerjaan Abdul Azis
- SD Negeri Kalukku, Mamuju, tahun 1997
- SMPN 1 Kalukku, Mamuju, tahun 2000
- SMAN 1 Kalukku, Kab. Mamuju, tahun 2003
- Diktukba Polri, SPN Batua, lulus tahun 2004
- S1 Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra), lulus tahun 2016
- S2 Unsultra, lulus tahun 2023
Riwayat Pekerjaan:
– Badit Intelkam Polda Sulawesi Tenggara, Tahun 2004
– ADC Gubernur Sulawesi Tenggara, Tahun 2018
– Bupati Kolaka Timur, 2022-sekarang
Profil dan Rekam Jejak Daeng Manye
Firdaus Daeng Manye lahir di Makassar pada bulan Juli 1967. Ia menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Teknik Elektro Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar dan S2 di Jurusan Marketing Manajemen di Universitas Muhammadiyah Malang. Karier Daeng Manye sangat kaya akan jabatan, termasuk posisi-posisi strategis di Telkom Indonesia.
Selain itu, ia juga aktif dalam bidang sosial, seperti sebagai pembina Yayasan Siada Abdul Hamid dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Seribu Mata Air. Penghargaan yang diraihnya antara lain “Satya Lencana Pembangunan” dari Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 dan The Role Model Culture Telkom 2016.
Related posts:
