PasarModern.com, BATAM – “Masa ibu kota kalah dengan ibu tiri? Batam aja bisa berhias cantik, masa ibu kota nggak bisa?”
Kalimat itu meluncur dari mulut Coki Wijaya Saputra, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Tanjungpinang saat mengunjungi studio Tribun Batam, Sabtu (13/12/2025).
Didampingi Anggota II Bidang Pelayanan Terpadu BP Tanjungpinang, M. Effendi, Coki membawa cerita inspiratif tentang perjuangan membangun kawasan Free Trade Zone (FTZ) dari nol hingga kini mampu menarik investor ratusan juta dolar AS.
Dalam siaran podcast yang dipandu host Tribun Batam, Vero, perbincangan mengalir dalam mengupas tuntas tentang perjalanan BP kawasan Tanjungpinang.
Ketika ditanya tentang tantangan terbesar, Effendi yang telah bergabung sejak awal berdirinya BP Tanjungpinang tahun 2007 memberikan jawaban mengejutkan.
“Kalau di Bintan, ada dulu Kawasan Ekonomi Khususnya, baru ada BP. Di Karimun juga ada dulu PT Saipemnya, baru ada BP-nya. Di Tanjungpinang? Tanah kosong. Dan sekarang kami yang isi. Itu berbeda. Kalau kita memang betul-betul investasi dari gundul,” ungkap Coki bangga.
BP Tanjungpinang dibentuk bersamaan dengan BP Batam, BP Bintan, dan BP Karimun pada tahun 2007 melalui PP 47 Tahun 2007.
Dalam perjalanannya kemudian disempurnakan dengan PP 41 Tahun 2017 dan PP 1 Tahun 2021
Keempat BP ini dianalogikan untuk mengelola tiga pulau utama Kepri: Batam, Bintan, dan Karimun.
“Sampai hari ini orang lebih dengarnya BP Bintan, BP Karimun. Padahal nama resminya BP Tanjungpinang. Karena wilayah kita terpisah oleh pulau dan lautan yang luas,” jelas Coki.
Berbeda dengan BP Batam yang mengelola lahan lebih luas, BP Tanjungpinang hanya memiliki 2.200 Hektare yang terbagi dalam dua kawasan enclave, yakni Dompak untuk industri dan Senggarang untuk Central Business District (CBD).
“Dengan 2.200 itu, kami betul-betul kerja keras, kerja maksimal. Karena itu harus full,” tegas Coki yang menjabat sejak akhir 2024.
Meski terbatas lahan, BP Tanjungpinang memiliki keunggulan unik, yakni belum ada sistem Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seperti di Batam.
“Jadi pelaku usaha itu bebas untuk membeli lahan dengan hak milik atau dengan Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB). Jadi mereka lebih luas pilihannya kalau di BP kita daripada di Batam yang sudah ada sistem HPL,” terang Coki.
Tahun 2025 menjadi tahun keemasan bagi BP Tanjungpinang.
Target membawa tiga investor berhasil direalisasi dengan dua investor sudah mulai membangun dan satu dalam proses perizinan.
“Dua atau tiga di antaranya masih dalam proses perizinan. Dan yang bisa dibanggakan, kami berhasil menggait calon investor dari Taiwan,” ungkap Coki dengan antusias.
Investor Taiwan ini, sambung dia bahkan sudah memaparkan rencana investasi fantastis.
“Dia sudah menyampaikan dalam media bahwa dia akan membawa 500 juta USD di tahap pertama,” kata Coki.
Apa yang membuat investor Taiwan memilih Tanjungpinang?
“Mereka sendiri yang statement di media bahwa perlakuan dari BP Tanjungpinang memperlakukan mitra usaha seakan-akan mereka berada di kampung halaman sendiri,” jelas Coki.
Investor Taiwan ini akan membawa multi industri dengan fokus pada manufaktur makanan halal.
Anggota II Bidang Pelayanan Terpadu BP Tanjungpinang, M. Effendi, memaparkan berbagai bidang usaha yang kini beroperasi di kawasan BP Tanjungpinang, diantaranya.
Pertama, Sektor Perikanan dan Pengolahan
- Tambak udang (sempat gagal panen tapi kini bangkit lagi)
- Tambak ikan
- Pergudangan ikan asin dengan orientasi ekspor
- Barge apung (floating hopper)
Selain itu, kedua ada sektor Teknologi Canggih. Yang paling mencuri perhatian adalah proyek perakitan pesawat amfibi bermerek Hopper Wing.
“Lisensi Hopper Wing hanya ada dua di dunia. Yang satu diberikan kepada Jerman, yang satu lagi untuk Asia Pasifik diberikan kepada Indonesia di Pulau Dompak, Tanjungpinang,” ungkap Coki dengan bangga.
Pesawat amfibi ini menggunakan tenaga baterai dan mampu terbang di atas air. Yang unik, jika ada ombak, pesawat ini bisa naik-turun otomatis untuk menjaga kestabilan.
“Cocok untuk provinsi kepulauan. Itulah alat transportasi yang paling bagus. Ke Batam mungkin cukup 10 menit saja karena kecepatan pesawat,” jelas Coki.
Saat ini sedang dalam tahap uji coba untuk versi 2 penumpang. Jika berhasil, akan dikembangkan versi 20 penumpang yang akan dikomersialkan.
“Semua komponen dari luar negeri, dari Jerman. Sampai ke Tanjungpinang dalam 15 kontainer,” tambahnya.
Salah satu pencapaian besar BP Tanjungpinang adalah mengaktifkan kembali Pelabuhan Tanjung Mocho yang sebelumnya mangkrak.
“Pelabuhan Tanjung Mocho berada di kawasan FTZ Dompak. Kami kelola sehingga pelabuhan yang tadinya mangkrak itu aktif. Tercatat selama 7 bulan terakhir ini sudah ada 10 kapal yang sandar dan 4 di antaranya masih menunggu jadwal untuk masuk,” papar Coki.
Namun, ada kendala administratif yang membuat pelabuhan tersebut diminta kembali oleh Dirjen Perhubungan Laut.
“Ada miss di administrasi, mungkin di kepala-kepala yang lama. Jadi kami nanti akan memintakan kembali dengan administrasi yang lebih baik,” jelasnya.
Dari 9 kapal yang masuk, perputaran ekonominya mencapai hampir miliaran rupiah per kapal karena melibatkan alat berat, raw material, perusahaan bongkar muat, dan tenaga kerja.
Ketika ditanya tentang kontribusi kepada negara, Coki memberikan angka yang mencengangkan.
“Kebetulan kami sudah melakukan perhitungan terakhir di 2025, itu hampir 90 miliar rupiah dalam setahun. Dan itu kalau kami sudah lembaga,” ungkapnya.
Namun, ada catatan penting BP Tanjungpinang belum bisa resmi menyetor karena belum memiliki status kelembagaan yang lengkap.
“Bila mana kami belum kelembagaan, kami belum bisa BLU (Badan Layanan Umum). Jadi kami belum bisa menyetorkan, memungut tarif, memungut apa yang bisa kami setorkan ke negara,” jelas Coki.
Yang 90 miliar itu, menurut dia baru dari satu sektor pelabuhan belum termasuk dari Building Approval (PBG), perizinan air, perpanjangan WTO, pajak reklame, dan lain-lain.
“Itu baru satu sektor. Belum lagi dari PBG, belum dari air, belum perpanjangan WTO, belum pajak reklame dan segala macam. Jadi banyak, banyak hal,” tegas Coki.
Coki dan Effendi menekankan bahwa BP Tanjungpinang memberikan pelayanan istimewa bagi investor.
“Kalau ada pengusaha yang agak sedikit bosen di Batam, coba main ke Tanjungpinang. Nanti kita kasih red carpet,” ujar Effendi menimpali Coki sambil tersenyum.
Maksud red carpet adalah pelayanan maksimal.
“Karena tenant kami tidak terlalu banyak, otomatis semua tenant kami akan kami samperin satu per satu. Kami akan selalu berikan hal yang membantu mereka dari perizinan A sampai Z,” ungkap Effendi.
Kolaborasi dengan Pemkot Tanjungpinang dan Pemprov Kepri juga berjalan sangat baik karena Gubernur Kepri adalah Ketua Dewan Kawasan.
Motto pelayanan BP Tanjungpinang adalah “Cepat, Tepat, dan Tuntas.”
“Kantor kami terbuka buat teman-teman pengusaha. Silahkan datang, nanti kita layani permasalahan dan kendala. Segala sesuatu halnya hari ini di BP Tanjungpinang cepat, tepat, dan tuntas,” tegas Effendi.
Ketika ditanya tentang isu sensitif rokok ilegal yang beredar di kawasan Tanjungpinang, Coki tegas membantahnya.
“Beberapa waktu lalu teman-teman media datang ke kantor, nanya: ‘Wah ini kok rokok masuk di kawasan Tanjungpinang?’ Kita cuma bilang, hari ini kuota rokok dan kuota alkohol itu sudah ditarik lagi oleh Bea Cukai. Tidak boleh,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa rokok yang beredar di kawasan bukan dari BP Tanjungpinang.
“Rokok FTZ itu berlabelkan ‘Khusus Kawasan Bebas’. Kalau yang kita temukan hari ini tidak ada labelnya. Jadi rokok bukan dari kita, karena cukai rokok dan alkohol itu di 2019 sudah dihentikan oleh Bea Cukai. Tidak boleh lagi dikeluarkan oleh BP. Semua BP bukan hanya Tanjungpinang, Karimun, Bintan, Batam, dan Sabang,” tegasnya.
BP Tanjungpinang tetap berkoordinasi ketat dengan Bea Cukai dalam setiap pemasukan barang.
Coki maupun Effendi sepakat bahwa tantangan terbesar adalah masalah kelembagaan.
“Tantangan terpenting adalah kelembagaan dan pengelolaan atas lahan. Kalau kami sudah punya kelembagaan dan support power seperti BP Batam, tidak mungkin kita duduk podcast lagi. Tapi kita bicara sudah ke tahap yang lebih tinggi,” ujar Coki.
Effendi menambahkan bahwa kelembagaan ini sangat krusial untuk kepercayaan investor.
“Trust-nya pelaku usaha kepada kami agak kurang karena kami belum ada kelembagaan. Padahal kalau sudah kelembagaan, kami
akan bisa setor semua ke negara,” jelasnya.
Dengan semangat membara, Coki mengungkapkan mimpi besar BP Tanjungpinang.
“Kami bermimpi Tanjungpinang itu akan menjadi satu-satunya saingan untuk negara tetangga Singapura. Karena Tanjungpinang kan ibu kota, punya posisi tersendiri di Indonesia,” katanya.
Ia bahkan menambahkan dengan nada jenaka namun serius: “Kalau kita tadinya bergabung sama Singapura, kan beda lagi ceritanya.”
Effendi menekankan bahwa Kepri memiliki keunggulan strategis luar biasa.
“Kepri adalah satu-satunya provinsi yang mendapatkan kawasan FTZ dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) paling banyak. Kawasan FTZ kita ada sembilan, KEK ada empat. Tapi perkembangan ekonominya gitu-gitu aja,” keluhnya.
Ia berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih.
“Kalau pemerintah pusat memang mendorong Kepri untuk maju dan menyaingi Singapura, jangan setengah-setengah. Kalau mau full power ya full power. Kalau kita siap untuk itu. Karena kita bermimpi Tanjungpinang akan menjadi saingan Singapura,” tegasnya.
Coki mengungkapkan satu hal unik yang dimiliki Tanjungpinang.
“Saya sudah keliling ke Makassar, Surabaya, Jambi, Jakarta, Bandung. Tanjungpinang punya satu hal yang tidak ada di kota lain, FTZ dan status sebagai ibu kota provinsi. Hanya dua, Sabang di Aceh dan Kepri,” ungkapnya bangga.
Untuk tahun 2026, BP Tanjungpinang menargetkan beberapa proyek besar seperti Pelabuhan Tanjung Geliga di Senggarang yang akan menghubungkan langsung ke Singapura, Malaysia, dan Batam.
Proyek Properti di lahan 400 hektare untuk perumahan dengan konsep kebun, diperuntukkan bagi pensiunan, serta akan dipromosikan ke negara tetangga.
Rumah Sakit di kawasan Senggarang, kampus dan CBD yang sudah berdiri di Senggarang tinggal dilengkapi fasilitas pendukung.
Di akhir wawancara, Coki dan Effendi menyampaikan pesan kepada pemerintah pusat.
“Yang pertama, selesaikan kelembagaan kami. Kedua, tambah anggaran. Yang terpenting, biarkan kami bisa bangun gedung, bangun pelabuhan, bangun infrastruktur. Karena di situ nanti kami bisa berbisnis dan menyetor ke negara,” ujar Coki.
Terakhir, namun tak kalah penting, Effendi meminta tolong agar pemerintah pusat memperhatikan Badan Pengusahaan yang ada di Kepri.
“Keberlangsungannya seperti apa. Karena sampai hari ini kelembagaan kami belum ada. Coba kasih percontohan dulu, jadikan Tanjungpinang lembaga. Kita mau lihat satu tahun kami bisa nyetor berapa ke negara,” harapnya. (PasarModern.com/Bereslumbantobing)
