PasarModern.com
– Kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia periode 2025-2026 diperkirakan mencapai angka fantastis: sekitar 625 miliar dolar AS, atau setara dengan sekitar Rp 9.800 triliun.
Angka ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat menyoroti kesenjangan pembiayaan yang signifikan di tengah ambisi pembangunan nasional.
Namun, di balik angka jumbo tersebut, pemerintah memiliki strategi untuk menarik pendanaan, termasuk peran vital swasta dan inovasi pembiayaan.
International Conference on Infrastructure (ICI) yang berlangsung pada 11-12 Juni 2025, dihadiri 7.000 peserta dari 33 negara, menjadi ajang peluncuran arah baru pembangunan Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan, ICI bertajuk “Sustainable Infrastructure for The Future: Innovation and Collaboration” ini mencerminkan filosofi pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, yaitu menggabungkan keadilan sosial, kedaulatan nasional, dan keberlanjutan.
“Beliau mengingatkan kepada kita bangsa yang besar adalah bangsa yang berdaulat bukan hanya secara teritorial tetapi juga pangan, air, energi,” ujar Agus.
Arah ini diwujudkan dalam lima prioritas strategis infrastruktur nasional:
1. Infrastructure for Foods and Water Security
Merehabilitasi 2,5 juta hektar irigasi, membangun bendungan serbaguna, memperkuat logistik pertanian, cool storage, dan sistem penyediaan air minum. Ini adalah keberpihakan pemerintah kepada petani, nelayan, dan desa, sebagai fondasi kedaulatan bangsa.
2. Clean Energy Infrastructure
Menargetkan penambahan 69,5 gigawatt listrik pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, dengan 76% dari energi terbarukan (surya, angin, panas bumi, hingga waste to energy). Prioritas ini sejalan dengan target net zero emission 2060.
3. Seamless and Equitable Connectivity
Membangun koridor transportasi terpadu (jalan, pelabuhan, rel, bandara) dengan prioritas Indonesia timur, serta mendorong konektivitas digital melalui perluasan broadband dan pusat data regional. Ini juga berfungsi memperkuat pertahanan teritorial.
4. Livable and Resilient Cities
Berinvestasi pada perumahan terjangkau, transportasi publik ramah lingkungan, pengendalian banjir, dan pengolahan sampah, dengan semangat ekonomi sirkular untuk menghasilkan energi dan bahan baku industri.
5. Financing Reform for Sustainable Infrastructure
Mengubah arah pembangunan yang terlalu birokratis menjadi model kolaboratif, mengedepankan peran strategis swasta, dan inovasi pembiayaan.
Peran Krusial Swasta dan Inovasi Keuangan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pembiayaan menjadi masalah penting. Investasi infrastruktur membutuhkan dari periode 2025-2026, sekitar 625 miliar dollar AS.
Dari jumlah tersebut, anggaran pemerintah daerah hanya bisa membiayai sekitar 40 persen dari total investasi, menyisakan kesenjangan pembiayaan yang signifikan.
Sementara, membangun infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sangat menantang karena membutuhkan sumber daya pembiayaan yang besar, kebijakan strategis, dan komitmen.
“Kita membutuhkan keikutsertaan sektor swasta dan dukungan dari banyak mitra serta pencipta pendanaan kreatif,” kata Sri Mulyani sebagaimana diwartakan
Kompas.id.
Ia menambahkan bahwa tekanan geopolitik global semakin menambah kompleksitas.
Solusi nyata, menurut Sri Mulyani, terletak pada pemilihan proyek yang tepat, persiapan proyek, penetapan harga yang kredibel, dan bila diperlukan, subsidi publik yang transparan, terukur, dan bijaksana.
Pemerintah Indonesia telah menempatkan keberlanjutan sebagai inti dari strategi pembiayaan infrastruktur.
Dukungan fiskal pemerintah telah berhasil menarik total investasi sekitar 18,8 miliar dolar AS mencakup berbagai sektor, mulai dari jalan raya, jalan tol, energi, air, dan infrastruktur lainnya.
Di bidang pembiayaan pembangunan berkelanjutan (SDG), pemerintah memiliki instrumen melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).
PT SMI telah menunjukkan perkembangan signifikan dengan meraih komitmen dari 38 mitra senilai 3,29 miliar dolar AS dan saat ini telah tersalurkan 399 juta dolar AS.
Platform ini menyediakan fasilitas pembiayaan SDG, fasilitas pengembangan SDG, hingga dana ekuitas SDG.
“Hingga saat ini, SDG Indonesia One telah berkontribusi terhadap 111 pengembangan proyek dan 7 pembiayaan proyek,” jelas Sri Mulyani.
Di bidang keuangan publik, Indonesia juga telah menerbitkan banyak instrumen fiskal sesuai tema keberlanjutan, termasuk obligasi tematik.
“Indonesia termasuk negara berkembang yang pertama kali menerbitkan global green bond, bahkan didesain secara syariah,” lanjutnya.
Indonesia telah menerbitkan green sukuk atau surat berharga syariah baik domestik maupun global dengan total penerbitan mencapai 6,6 miliar dolar AS secara global, serta Rp 78,7 triliun di dalam negeri.
Dengan strategi pembiayaan multi-lapis ini, Indonesia bertekad untuk menutup kesenjangan pembiayaan infrastruktur dan mempercepat pembangunan demi kesejahteraan dan kedaulatan bangsa.
Related posts:
