Kekacauan di Media Sosial: Seruan Aksi Besar-Besaran yang Muncul Tiba-Tiba
Pengguna media sosial di Indonesia kembali dihebohkan oleh munculnya seruan untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran pada hari Senin, 25 Agustus 2025. Ajakan ini menyebar cepat melalui pesan berantai di WhatsApp hingga unggahan viral di platform X (sebelumnya Twitter). Tuntutan utama dari aksi tersebut adalah meminta Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan dekrit untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).
Namun, meskipun seruan ini terdengar begitu meyakinkan, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari aliansi mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, atau kelompok buruh mana pun yang menginisiasi atau menyatakan akan bergabung dalam aksi 25 Agustus tersebut. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang apakah aksi ini benar-benar akan terlaksana sesuai rencana.
Seruan Demo Bubarkan DPR
Beberapa akun di media sosial aktif menyuarakan ajakan untuk turun ke jalan. Salah satu akun X, @Heraloebss, menyoroti kemarahan warganet sebagai pemicu utama gelombang protes. “Sentimen publik terhadap DPR memuncak, netizen Seruan Demo Bubarkan DPR!!! Gelombang seruan untuk membubarkan DPR RI yang ramai di media sosial menjelang 25 Agustus 2025 bukanlah tanpa sebab,” tulis akun tersebut.
Akun lain, @NenkMonica, memberikan instruksi lebih detail kepada calon peserta aksi, termasuk langkah-langkah perlindungan diri jika terjadi bentrokan dengan aparat keamanan. “Demo Akbar Mahasiswa, rakyat, buruh, kpsi Di Gedung DPR-RI pada tanggal 25 Agustus 2025. Untuk proteksi diri dan aman pakai polybag/plastik sebagai penutup kepala untuk pelindung saat tembakan gas air mata diarahkan kepada kita,” tulis akun tersebut.
Perbedaan Agenda Aksi Buruh
Meskipun seruan demo untuk membubarkan DPR RI sedang marak, ada juga aksi yang direncanakan oleh kalangan buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah mengumumkan akan menggelar unjuk rasa ribuan buruh pada 28 Agustus 2025, tiga hari setelah tanggal seruan demo DPR. Tuntutan mereka fokus pada kenaikan upah minimum sebesar 8,5–10,5% dan penghapusan praktik outsourcing yang dinilai merugikan pekerja.
Aksi buruh ini akan dipusatkan di depan Gedung DPR RI dan Istana Presiden, serta serentak di kota-kota industri besar. Ini menunjukkan skala protes yang terorganisir dan berbeda dari seruan demo yang disebutkan sebelumnya.
Tunjangan DPR: Sumber Kemarahan Publik
Akar masalah gelombang kemarahan publik yang menjadi bahan bakar utama seruan demo ini dipicu oleh kebijakan kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI periode ini. Sorotan paling tajam mengarah pada tunjangan perumahan yang angkanya dinilai fantastis, yakni mencapai Rp50 juta per bulan untuk setiap anggota dewan.
Klarifikasi Pimpinan DPR
Menghadapi kritik tajam dari masyarakat, pimpinan DPR pun angkat bicara memberikan klarifikasi. Ketua DPR RI, Puan Maharani, membantah adanya kenaikan gaji pokok dan meluruskan persepsi yang beredar di publik. Menurutnya, yang terjadi adalah perubahan mekanisme tunjangan perumahan karena DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang tunai.
“Nggak ada kenaikan (gaji), hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah. Itu saja karena rumahnya sudah dikembalikan ke pemerintah. Itu saja,” terang Puan seperti dikutip dari Antara.
Sementara itu, pembelaan berbeda datang dari Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, yang turut memberikan pandangannya. Ia berpendapat bahwa angka tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan adalah nominal yang wajar dan masuk akal. “Jadi, saya mungkin untuk pengganti rumah dinas yang tidak ada, anggota DPR dengan sekitar Rp50 juta uang sewa rumah, itu indekos, uang indekos dengan harga Rp3 juta sebulan, saya rasa masih make sense dengan tugas-tugas kenegaraan mereka,” kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Selasa (19/8/2025).
