2030. Dalam struktur itu, melalui SK Menteri Raja Juli, mereka menerima honor hingga puluhan juta rupiah setiap bulannya.
Surat keputusan yang dimaksud adalah SK Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025. Dalam surat yang ditetapkan Raja Juli pada 31 Januari lalu itu juga menjelaskan nilai honor bulanan untuk mereka yang mengisi struktur organisasi yang telah ditetapkan tersebut, termasuk nilai Rp 50 juta untuk Raja Juli selaku penanggung jawab atau pengarah.
Dalam keterangan tertulis yang dikeluarkannya, Raja Juli mengkonfirmasi keabsahan surat keputusan dan isinya yang beredar luas di media sosial tersebut. “Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,” ucap Raja Juli, Kamis, 6 Maret 2025.
Menurut Raja Juli, SK tersebut adalah revisi struktur OMO FOLU tahun 2025 yang merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari OMO sebelumnya. Ia menyatakan struktur terdiri dari ASN, mantan ASN, dan pihak luar yang dianggap dapat membantu Kementerian Kehutanan untuk mencapai target Indonesia FOLU Net Sink 2030.
”Pembayaran kegiatan OMO yang baru dibentuk berdasarkan SK 32 tahun 2025 tersebut sama dengan pembayaran kegiatan OMO sebelumnya, yaitu pendanaan dari donor dan/atau negara mitra, dan yang saya pastikan itu tidak bersumber dari APBN,” kata Raja Juli.
Beberapa kader PSI yang terdaftar dalam struktur pengurusannya, di antaranya adalah Andy Budiman sebagai dewan penasihat ahli, Endika Fitra Wijaya sebagai staf ke sekretariatan bidang pengelolaan hutan lestari. Kemudian, ada nama Sigit Widodo tercantum dalam daftar anggota bidang peningkatan cadangan karbon, Furqan Amini Chaniago sebagai anggota bidang konservasi, dan Suci Mayang Sari sebagai anggota bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas.
Sementara itu, Raja Juli menjabat sebagai ketua atau pengarah FOLU Net Sink 2030. Masing-masing pengurus mendapatkan honor sebesar Rp 20 juta setiap bulan, sementara staf mendapatkan Rp 8 juta per bulan.
Catatan, FOLU Net Sink 2030 adalah target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia dari sektor kehutanan dan lahan pada tahun 2030 nanti. Komitmen yang disampaikan pemerintahan sebelumnya, target ditetapkan yakni pengurangan sebesar 140 juta ton CO2e.
Pilihan Editor:
