Ringkasan Berita:
- Platform TikTok marak beredar postingan-postingan yang mengandung ujaran kebencian yang menyudutkan Aceh
- Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tgk Muharuddin, mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengambil langkah tegas
- Dr Effendi Hasan MA menilai kondisi stabilitas sosial dan peran penting Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir, sangat menentukan pemulihan pascabencana di Tanah Rencong.
“Bisa saja karena perang di medsos ini dibiarkan, akan menimbulkan gejolak sosial lainnya. Apalagi saat ini masyarakat Aceh menilai pemerintah pusat setengah hati menangani korban bencana Aceh. Tgk Muharuddin, Ketua Komisi I DPRA
PasarModern.com, BANDA ACEH – Belakangan ini sejumlah akun media sosial khususnya pada platform TikTok marak beredar postingan-postingan yang mengandung ujaran kebencian yang menyudutkan Aceh
Lebih parahnya, beberapa postingan juga ada yang menghujat dan menghina masyarakat Aceh yang saat ini sedang tertimpa musibah bencana banjir dan tanah lonsor.
Menyikapi hal itu, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tgk Muharuddin, mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengambil langkah tegas.
“Kami sangat menyayangkan ini bisa terjadi. Seharusnya kita semua seluruh masyarakat Indonesia berempati dan saling bahu-membahu membantu para korban yang sedang dilanda musibah. Bukan menambah derita para korban dengan melontarkan kata-kata yang tidak pantas. Di mana hati nurani kita?,” kata Tgk Muharuddin, kepada Serambi, Minggu (21/12/2025).
Politisi Partai Aceh itu mengungkap, beberapa postingan dan komentar yang diketahuinya itu beredar di medsos sangat bernada provokatif, serta bisa mempengaruhi psikologis masyarakat Aceh, khususnya para korban bencana yang hari ini jutaan orang masih berada di pengungsian.
“Ada yang berkomentar ‘Ooo banjirnya di Aceh ya? kirain di Indonesia’. Ada juga yang berkomentar ‘Ngapain minta bantu Presiden Indonesia? Kan Negara Aceh Ada Presiden Sendiri’,” ujarnya.
“Belum lagi postingan dan komentar-komentar lain yang sangat parah seperti menuding masyarakat Aceh pencuri karena ada isu hilangnya bantuan 80 ton, serta tudingan korban bencana di Aceh tidak tahu berterima kasih atas bantuan yang diberikan pemerintah pusat dan hanya membangga-banggakan bantuan internasional. Ini semuanya hoaks yang menyudutkan Aceh,” jelasnya.
Tak hanya itu, ia juga menangkap banyak komentar-komentar dengan nada sinis yang meminta Aceh untuk segera pisah dengan Indonesia karena dinilai telah memalukan Indonesia akibat mengemis bantuan asing.
Persoalan ini, kata Tgk Muharuddin, tidak bisa dianggap sepele dan terus-terusan dibiarkan. Hal ini berpotensi “mematik api” dan bisa membuat kemarahan masyarakat Aceh meledak, sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
“Bisa saja karena perang di medsos ini dibiarkan, akan menimbulkan gejolak sosial lainnya. Apalagi saat ini masyarakat Aceh menilai pemerintah pusat setengah hati menangani korban bencana Aceh. Ini terlihat sampai sekarang sudah tiga minggu lebih bencana terjadi, masih ada daerah terisolir dan banyak korban yang minim bantuan,” ungkap mantan ketua DPRA ini.
Untuk itu, Tgk Muharuddin mendesak Komdigi RI untuk mengambil langkah tegas dengan memblokir akun-akun yang menebar postingan dan komentar mengandung ujaran kebencian, khususnya terkait SARA (Suku, Ras, dan Agama).
Minta kominsa surati komdigi
Di sisi lain, Tgk Muharuddin juga meminta Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominsa) Aceh untuk bersurat secara resmi ke Komdigi terkait permasalah tersebut.
“Perlu diketahui bahwa jasa-jasa Aceh terdahulu kepada masyarakat Indonesia sangat besar, di mana Aceh yang merupakan sebuah negara berdaulat dengan ikhlas membantu Indonesia merdeka, serta menyumbangkan emas dan pesawat.”
“Begitu juga peran Radio Rimba Raya yang menyuarakan Indonesia masih ada, sumbangan minyak dan gas Aceh untuk pembangunan Indonesia, serta masih banyak lainnya. Apa belum cukup perjuangan dan pengorbanan masyarakat Aceh?” pungkasnya.(ra)
Peran Sekda Aceh Sangat Menentukan Pemulihan Pascabencana
Akademisi sekaligus pengamat politik Universitas Syiah Kuala (USK), Dr Effendi Hasan MA menilai kondisi stabilitas sosial dan peran penting Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir, sangat menentukan pemulihan pascabencana di Tanah Rencong.
“Menurut saya saat ini Aceh membutuhkan kerja kolaboratif, bukan energi yang habis untuk polemik,” kata Effendi Hasan, dalam keterangannya, Minggu (21/12/2025).
Effendi juga menyampaikan dukungannya terhadap Sekda Aceh dalam upaya penanganan masyarakat terdampak bencana serta proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh.
Menurutnya, Sekda telah menjalankan fungsinya dengan sangat baik dan profesional dalam penangganan bencana yang melanda Aceh. Selain itu, Sekda juga sangat mampu mengimbangi gerak Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem di lapangan dalam menangani dampak bencana.
Dalam situasi krisis dan darurat kemanusiaan, sambung Effendi, hal paling krusial adalah menjaga fokus kolektif masyarakat Aceh agar tidak terpecah oleh isu-isu yang bersifat tidak produktif. “Semua elemen masyarakat seharusnya tidak kehilangan fokus dan justru memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, termasuk dengan Pak Sekda Aceh, dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana,” ujarnya.
Effendi mengungkap, Sekda Aceh memiliki peran strategis sebagai pengendali administrasi pemerintahan dan koordinasi lintas sektor, terutama dalam memastikan efektivitas penyaluran bantuan, pemulihan layanan publik, serta percepatan program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Wakil Dekan Bidang Akademik Fisip USK itu juga mengingatkan bahwa secara teoritis dan empiris, fase pascabencana adalah periode paling rentan terhadap kegagalan tata kelola apabila tidak ditopang oleh stabilitas sosial dan kepercayaan publik.
“Rehabilitasi dan rekonstruksi bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal kepercayaan, koordinasi, dan ketenangan sosial. Jika energi publik terjebak pada hal-hal lain yang tidak substansial, maka proses pemulihan akan berjalan lambat dan tidak optimal,” jelasnya.
Oleh karena itu, Effendi mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh untuk bersatu dalam satu solidaritas atas nama rakyat Aceh guna membela dan fokus membantu kepentingan korban bencana di atas kepentingan lain.
“Fokus pada urusan kemanusiaan adalah sikap paling bijaksana dalam situasi seperti ini. Aceh pernah melewati masa-masa sulit, dan kita tahu bahwa kolaborasi adalah kunci untuk bangkit,” pungkasnya.(ra)
