Aturan “Right to Disconnect” di Australia Mulai Berlaku Lebih Luas
Sejak Agustus 2025, aturan “right to disconnect” resmi berlaku untuk lebih banyak pekerja di Australia. Aturan ini memberi hak bagi karyawan untuk menolak menjawab panggilan telepon atau pesan kerja di luar jam kerja tanpa khawatir menghadapi konsekuensi hukum.
Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, membagikan pengumuman ini melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, ia menyampaikan bahwa mulai minggu depan, lebih banyak pekerja akan memiliki hak untuk memutuskan koneksi. Ia juga mengingatkan bahwa aturan ini sudah menjadi peraturan resmi.
Aturan ini sebenarnya telah diterapkan secara bertahap sejak tahun 2024. Pemerintah Australia melakukan perubahan pada Fair Work Act 2009 untuk memperkuat hak pekerja dalam menolak kontak kerja di luar jam kerja. Hal ini dilakukan setelah survei menunjukkan bahwa pekerja rata-rata bekerja 281 jam lembur tak dibayar setiap tahunnya.
Bagaimana Aturan Ini Bekerja?
Berdasarkan aturan yang baru, pekerja bisa menolak membaca atau membalas pesan kerja setelah jam kerja. Aturan ini berlaku untuk perusahaan skala nasional sejak 26 Agustus 2024. Sementara itu, bisnis kecil akan menerapkannya setahun kemudian, yaitu 25 Agustus 2025.
Aturan ini juga mencakup komunikasi dari pihak ketiga, seperti klien. Namun, penolakan tidak dianggap wajar jika kontak tersebut diwajibkan oleh hukum atau terkait situasi darurat.
Penggunaan hak ini dapat ditegakkan oleh pekerja, dan jika terjadi sengketa, Fair Work Commission Australia (FWC) berwenang untuk mengeluarkan perintah mediasi, konsiliasi, atau bahkan penghentian kontak. Perusahaan yang melanggar aturan ini bisa dikenai denda hingga 94.000 dollar Australia.
Tanggapan Publik Terhadap Aturan Baru
Saat aturan ini pertama kali diperkenalkan, serikat pekerja memberikan respons positif. Mereka menilai aturan ini memberi kekuatan kepada pekerja untuk menolak kontak kerja yang tidak wajar dan meningkatkan keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi.
Pakar tempat kerja John Hopkins dari Swinburne University menambahkan bahwa keseimbangan kerja-hidup akan membuat karyawan lebih loyal. Menurutnya, perusahaan dengan staf yang memiliki istirahat lebih baik dan keseimbangan yang sehat akan memiliki staf yang lebih jarang sakit dan lebih jarang meninggalkan perusahaan.
Namun, tidak semua pekerja merasa senang dengan aturan ini. Beberapa menyambut baik, sementara yang lain bersikap skeptis. Rachel Abdelnour, seorang pekerja di industri periklanan, mengatakan bahwa aturan ini sangat penting karena sulit untuk benar-benar menjauhkan diri dari smartphone dan email. Di sisi lain, David Brennan dari industri keuangan meragukan efektivitas aturan ini di bidangnya, karena pekerja di industri ini biasanya diharapkan untuk selalu siap 24 jam sehari.
Australia Bergabung dengan Negara Lain yang Mengadopsi Aturan Ini
Australia bukan satu-satunya negara yang menerapkan aturan “right to disconnect”. Saat ini, ada sekitar 20 negara, terutama di Eropa dan Amerika Latin, yang sudah lebih dulu menerapkan aturan serupa.
Contohnya, Prancis mewajibkan perusahaan dengan lebih dari 50 karyawan untuk membuat aturan internal tentang batas komunikasi kerja di luar jam. Uni Eropa sedang mengevaluasi efektivitas aturan ini, sementara Uruguay dan Argentina juga telah mengesahkan kebijakan serupa dalam undang-undang ketenagakerjaan mereka.
Batas Kerja dan Kehidupan Pribadi
Pandemi Covid-19 mempercepat kaburnya batas antara rumah dan kantor. Laptop, ponsel, dan sistem kerja jarak jauh membuat jam kerja tidak lagi jelas. Dr Gabrielle Golding dari University of Adelaide menyebut hasil ini sebagai perubahan besar dalam nilai yang diberikan pada pekerjaan, kesejahteraan, dan waktu pribadi.
Dengan adanya aturan baru ini, pekerja di Australia kini memiliki landasan hukum untuk menegosiasikan ruang pribadi mereka. Bagi perusahaan, ini menjadi kesempatan untuk menata ulang budaya kerja yang lebih berkelanjutan.
