Penurunan APBD Kaltim 2026: Strategi Penghematan dan Fokus pada Sektor Prioritas
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) tahun anggaran 2026 mengalami penurunan drastis, turun menjadi Rp15,15 triliun. Angka ini jauh lebih rendah dari proyeksi awal yang sebesar Rp21,35 triliun. Penurunan ini terjadi karena adanya pemangkasan dari pemerintah pusat, yang menyebabkan pendapatan transfer daerah menurun signifikan.
Penyebab Penurunan APBD
Pendapatan transfer daerah dari pemerintah pusat yang semula diperkirakan mencapai Rp9,33 triliun, kini harus disesuaikan menjadi hanya Rp3,13 triliun. Ini berarti terjadi penurunan sebesar 66,39 persen atau sekitar Rp6,19 triliun. Selain itu, Dana Bagi Hasil (DBH) juga mengalami penurunan tajam. Dari Rp6,06 triliun di 2025, DBH diperkirakan hanya akan mencapai Rp1,62 triliun di 2026, turun sebesar 73,15 persen atau Rp4,43 triliun.
Penurunan pendapatan ini memaksa Pemprov Kaltim untuk melakukan perampingan anggaran. Salah satu pos yang mendapat perhatian khusus adalah belanja operasional pemerintahan, termasuk belanja makan minum dan perjalanan dinas OPD. Perjalanan dinas OPD-OPD dikurangi hingga lebih dari 66 persen.
Strategi Penghematan Anggaran
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mengambil kebijakan untuk memangkas belanja-belanja yang dianggap tidak penting guna mengoptimalkan anggaran yang tersedia. Meski demikian, ia mengakui bahwa kebijakan ini mungkin akan berdampak pada beberapa program yang tidak dapat terakomodir. Untuk itu, ia meminta maaf kepada pihak-pihak yang terdampak.
Namun, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa standar pelayanan minimum untuk masyarakat Kalimantan Timur akan tetap terjaga dan berjalan dengan baik dan normal. Bahkan untuk sektor-sektor prioritas, pelayanan akan ditingkatkan.
Tiga Sektor Prioritas
Pemprov Kaltim memprioritaskan tiga sektor utama yang tidak akan terdampak pemangkasan anggaran. Ketiga sektor prioritas tersebut adalah:
* Pendidikan
* Kesehatan
* Infrastruktur pelayanan dasar
Ketiga sektor prioritas tersebut akan tetap dimaksimalkan di tahun 2026. “Bahkan sebagian kita akan tingkatkan, terutama untuk di bidang pendidikan dan kesehatan,” tegas Rudy Mas’ud.
Untuk sektor-sektor lain di luar tiga prioritas tersebut, pemangkasan akan dilakukan lebih dalam lagi guna memastikan anggaran tetap dapat dialokasikan secara efektif dan efisien.
Postur RAPBD 2026
RAPBD 2026 Kaltim sebesar Rp15,15 triliun sudah diketok. Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud–Seno Aji dan Sekda Kaltim, Sri Wahyuni bersama Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis dan Wakil Ketua III Yenni Eviliana.
Prioritas APBD 2026 meliputi bantuan keuangan kabupaten/kota, optimalisasi APBD, program unggulan Gratispol dan Jospol, ketahanan pangan, serta transformasi digital untuk efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Sumber Pendapatan Lain
Menghadapi tantangan fiskal yang signifikan di 2026 ini, Pemprov Kaltim harus mampu menutup celah anggaran dengan sumber pendapatan lain. “Tekanan fiskal menuntut kami untuk menyusun strategi guna menutup celah pendanaan, termasuk dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni.
Pengamat Ekonomi: Alarm bagi Kaltim
Menurut Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik dari Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, Ahmad Syarif, penurunan ini cermin dari kelemahan struktur perekonomian daerah. Menurutnya ketergantungan yang akut pada komoditas global, terutama batu bara turut menjadi pengingat.
Syarif menjelaskan, penurunan APBD, yang dipicu oleh anjloknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH), merupakan alarm bahwa Kaltim harus segera keluar dari bayang-bayang komoditas pasar yang fluktuatif.
Nasib Kelanjutan Jalan Tol Samarinda-Bontang
Kelanjutan rencana pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang (SamBo) menjadi sorotan utama yang disampaikan Fraksi PAN-NasDem DPRD Kaltim. Anggota Fraksi PAN-NasDem, Abdul Giaz, mengungkapkan total penerimaan daerah harus disesuaikan kembali dari kesepakatan awal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Fraksi PAN-NasDem juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan antar kota/kabupaten yang masih jauh dari kata baik. Giaz menyebut kondisi jalan dari Samarinda ke Kutai Barat masih rusak dan belum ada perbaikan, begitu pula ruas jalan menuju Bontang, Kutai Timur, hingga ke Berau. Fraksi tersebut kembali mempertanyakan kelanjutan pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang (SamBo) yang dinilai kian mendesak untuk mempermudah akses bepergian masyarakat.
