Banjir Bandang dan Longsor di Sumatra: Kondisi Terkini dan Upaya Penanganan
Di beberapa wilayah Sumatera, akhir November ini, air datang bukan hanya sebagai hujan tetapi berubah menjadi penghapus jalan, pemutus jembatan, dan pemisah antara rumah dengan penghuninya. Banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat meninggalkan jejak runtuhan, cerita kehilangan, dan jaringan logistik yang porak-poranda.
Berdasarkan laporan BNPB pada Minggu (30/11/2025), korban meninggal di Provinsi Sumatera Utara pada hari ketiga usai penetapan status tanggap darurat bencana dan jumlah orang yang tewas sudah mencapai 166 orang. Selain itu, 143 orang lainnya statusnya masih dinyatakan hilang. Daftar wilayah terdampak bencana terbesar di Sumut adalah Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, serta Kota Sibolga.
Di sisi lain, di Aceh, korban meninggal berdasarkan laporan BNPB terbaru sudah mencapai 47 orang. 51 warga dinyatakan hilang dan 8 mengalami luka-luka. Adapun, jumlah pengungsi di Aceh mencapai 48.887 dengan titik lokasi pengungsian berada di Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Aceh Singkil. Di Sumatera Barat, korban meninggal berdasarkan data BNBP mencapai angka 90 orang dengan status lainnya 85 warga masih dinyatakan hilang dan 10 lainnya luka-luka. Korban paling banyak berasal dari Kabupaten Agam. Jumlah pengungsi di Sumatera Barat adalah 11.820 Kepala Keluarga atau sekitar 77.918 jiwa. Titik lokasi pengungsian berada di Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam, Sumbar, mencatat warga yang mengungsi di wilayahnya adalah sebanyak 4.000 orang.
Pertanyaan tentang Status Darurat Nasional
Di tengah situasi tersebut, publik mulai mempertanyakan perlukah pemerintah menetapkan status “darurat bencana nasional”? Pertanyaan ini muncul seiring luasnya dampak bencana Sumatra yang melibatkan ribuan pengungsi, puluhan infrastruktur rusak, dan rantai logistik yang terganggu.
Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa pemerintah terus memantau dan mengirim bantuan secara berkelanjutan. Orang nomor satu di Indonesia itu pun menyebutkan bahwa pemerintah masih mengkaji penetapan status bencana nasional atas banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra.
“Kami terus monitor dan kirim bantuan terus, nanti kami menilai kondisinya. Bantuannya akan kami kirim terus-menerus,” ujarnya.
Daerah
Meninggal Dunia
Orang Hilang
DI Aceh
47 orang
51 orang
Sumatra Utara
166 orang
143 orang
Sumatra Barat
90 orang
85 orang
Total
303 orang
276 orang
Terkait kemungkinan penetapan status darurat bencana nasional, Prabowo mengatakan pemerintah masih melakukan pemantauan intensif sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.
“Nanti kami monitor terus,” katanya singkat.
Meski begitu, Kepala negara memastikan bahwa di tengah upaya cepat pemerintah, tetapi saat ini kondisi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari akses yang terputus hingga cuaca yang tidak menentu. Dia mengatakan bahwa pemberian bantuan ke daerah bencana alam sangat berat. Sebab, akses banyak terputus.
“Memang kondisinya sangat berat, banyak yang terputus, cuaca juga masih tidak memungkinkan. Kadang-kadang juga helikopter dan pesawat kita sulit untuk mendarat. Tadi pagi kita telah berangkatkan 3 pesawat Hercules C-130 dan 1 pesawat A-400. Untuk kesekian kalinya kita kirim bantuan dan terus-menerus kebutuhan mereka di lapangan kita dukung,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, Prabowo juga menyinggung pentingnya kesiapsiagaan bangsa dalam menghadapi tantangan global, termasuk perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang berpotensi memicu bencana.
Prabowo mengatakan bahwa kerusakan lingkungan di Sumatra telah memicu adanya banjir bandang, saat cuaca ekstrem di sebagian besar Pulau tersebut.
“Pemerintah bergerak cepat, kita dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara,” ucapnya, Jumat (28/11/2025).
Sebelumnya, Presiden Ke-8 RI memerintahkan percepatan penanganan tanggap darurat sejak hari pertama terjadi bencana alam di tiga provinsi yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Gotong Royong SPPG Atasi Bencana dengan Distribusi MBG
Bencana yang melanda Aceh beberapa hari terakhir ini membuat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Aceh mengalihkan sementara distribusi paket makan bergizi gratis. Tercatat sebanyak 52 SPPG Aceh telah membagikan 185.049 paket MBG kepada korban bencana hingga Sabtu (29/11) pukul 12:35 WIB.
“Dari 11 kabupaten/kota yang terdampak banjir terdapat 52 SPPG yang beroperasi. Total paket MBG yang didistribusikan pada tanggal 26, 27, dan 28 November ini kepada korban banjir sebanyak 185.049 ribu paket MBG,” kata Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Aceh, Mustafa Kamal, melalui keterangan resmi, Sabtu.
Adapun rincian distribusi paket MBG di wilayah aceh meliputi Kabupaten Pidie sebanyak 3.202 paket; Kabupaten Aceh Tengah (772 paket); Kabupaten Bireun (101.817); Kabupaten Aceh Utara (7.949 paket); Kabupaten Lhokseumawe (7.700 paket); dan Subulussalam (8.115 paket).
Dalam keterangannya, Mustafa juga menyatakan ada sejumlah daerah di Aceh yang belum bisa disalurkan bantuan paket MBG karena jaringan masih terputus. Daerah itu meliputi Kabupaten Pidie Jaya; Kabupaten Aceh Timur; Kabupaten Langsa; Kabupaten Aceh Tamiang; Kabupaten Aceh Tenggara; dan Kabupaten Bener Meriah.
BGN mengalihkan sementara fungsi dapur MBG di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pengalihan fungsi ini dilakukan karena sekolah-sekolah penerima manfaat MBG diliburkan karena terdampak banjir dan tanah longsor.
Alur Penetapan Status Darurat Nasional
Dalam penjelasan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penetapan status keadaan darurat bencana memberi pemerintah payung hukum untuk bertindak cepat dan luar biasa. Artinya, prosedur panjang bisa dipangkas mulai dari mobilisasi logistik, pengerahan aparat, hingga penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) yang dikelola BNPB.
Ketika bencana berskala besar melanda—mulai dari banjir bandang, gempa, hingga longsor—Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi institusi pertama yang melakukan respons. Mereka melakukan kajian cepat untuk menilai jumlah korban, tingkat kerusakan, serta kebutuhan mendesak. Temuan ini menjadi dasar apakah daerah mampu menangani sendiri atau memerlukan intervensi pusat.
Jika dampak bencana signifikan, bupati atau wali kota menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana Kabupaten/Kota. Bila cakupan kerusakan meluas, gubernur dapat menetapkan status darurat tingkat provinsi.
Penetapan ini penting karena menjadi pijakan awal koordinasi antarlembaga. Namun bila pemerintah daerah menyatakan kewalahan, laporan eskalasi dikirimkan ke BNPB sebagai bahan evaluasi.
Mengacu Pasal 48–50 UU 24/2007, BNPB melakukan analisis mendalam berdasarkan laporan BPBD. Tim Reaksi Cepat (TRC) dikerahkan ke lokasi untuk memverifikasi skala dampak, termasuk kondisi akses, jumlah pengungsi, kerusakan fasilitas vital, dan apakah penanganan membutuhkan dukungan lintas kementerian.
BNPB menilai beberapa indikator penting mulai dari korban dan kerusakan yang meluas, kemampuan daerah yang terbatas, potensi gangguan ekonomi nasional, kebutuhan mobilisasi besar TNI, Polri, dan lembaga lain.
Jika situasi memenuhi kriteria darurat nasional, BNPB menyampaikan rekomendasi resmi kepada Presiden. Rekomendasi ini mencakup hasil kajian lapangan, kebutuhan anggaran, dampak sosial ekonomi, serta usulan aktivasi komando nasional untuk mempercepat operasi tanggap darurat. Kementerian/lembaga terkait turut memberikan masukan sebelum Presiden mengambil keputusan.
Status darurat nasional biasanya ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) atau perintah langsung melalui Kepala BNPB sebagai komandan penanggulangan darurat. Setelah status ini berlaku, BNPB secara otomatis menjadi pemegang komando utama. Tak hanya itu, seluruh kementerian dan lembaga termasuk TNI, Polri, Kementerian PU, Kemenkes hingga Kemensos wajib mendukung operasi penyelamatan.
