, JAKARTA — Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa anggaran untuk beasiswa hingga operasional layanan pendidikan bagi masyarakat Indonesia tidak akan terkena dampak dari efisiensi anggaran.
“Jadi, pemerintah memastikan bahwa layanan pendidikan seperti apa pun, seperti biaya operasional perguruan tinggi tidak akan terdampak. KIP (Kartu Indonesia Pintar) tidak akan terdampak. Beasiswa-beasiswa akan dilanjutkan,” kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Jumat.
Menurut Hasan, terkait efisiensi anggaran saat ini semua kementerian dan lembaga yang ada sedang melakukan perubahan struktur anggaran agar bisa tepat sasaran.
Ada empat hal yang tidak akan terpengaruh oleh efisiensi sejalan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025, yaitu gaji pegawai, prioritas pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial.
Menurut Hasan, pendidikan merupakan bagian dari layanan publik, sehingga anggaran untuk mendukung hal tersebut tentu tidak terdampak.
Terutama dalam program Presiden, pendidikan adalah bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang tentunya menjadi program prioritas sehingga anggaran yang berhubungan langsung sebagai penunjang peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia tidak bisa diganggu gugat.
Dia kemudian menyebutkan bahwa apabila ada efisiensi terkait dengan program dari bidang pendidikan, maka itu adalah efisiensi untuk hal-hal yang dinilai bersifat seremonial dan tidak mempengaruhi layanan publik secara langsung.
Dia juga menunjukkan contoh penghematan biaya seperti pengeluaran untuk alat tulis kantor (ATK), biaya untuk forum group diskusi (FGD), hingga biaya monitoring evaluasi (monev).
Dengan kemajuan teknologi yang sudah ada saat ini, kegiatan-kegiatan kajian atau evaluasi kegiatan dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi telekonferensi.
“Jadi percayalah bahwa kalau yang dikhawatirkan adalah biaya kuliah, kalau yang dikhawatirkan adalah soal KIP kuliah, yang dikhawatirkan soal apa lagi? Beasiswa? Itu merupakan bagian dari layanan yang dijamin oleh pemerintah akan dipenuhi,” kata Hasan.
Sebelumnya, telah diwartakan pada Rabu (12/2), Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendikti Sains dan Teknologi) Satryo Soemantri Brodjonegoro menyampaikan adanya potensi pengurangan sejumlah anggaran beasiswa.
Beberapa contoh beasiswa di Indonesia adalah beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik), beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (KNB), serta beasiswa bagi dosen dan tenaga kependidikan.
“Beasiswa KIP kuliah memiliki anggaran awal sebesar Rp14,698 triliun, kemudian diserap oleh Ditjen Anggaran -Kemenkeu- sebesar Rp1,31 triliun, yaitu 9 persen,” katanya dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI.
Karena itu, hal ini menjadi perhatian Kemendikbudristek, di mana dalam kesempatan yang sama, Menteri Satryo mengusulkan agar anggaran beasiswa tidak menjadi komponen yang terkena efisiensi.
