Penolakan Menteri Keuangan terhadap Pembayaran Utang Kereta Cepat Whoosh
PasarModern.com
Kereta cepat Whoosh menjadi salah satu proyek infrastruktur yang diharapkan mampu membawa Indonesia menuju modernisasi. Proyek ini merupakan sistem kereta api berkecepatan tinggi yang menghubungkan Jakarta dan Bandung, menjadi alat transportasi pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Namun, meskipun memiliki potensi besar, proyek ini menghadapi tantangan finansial yang cukup signifikan.
Untuk membangun proyek ini, Indonesia terpaksa meminjam sekitar Rp116 triliun dari China Development Bank (CDB). Setelah terbangun, jumlah penumpang harian yang ditargetkan awalnya mencapai 50-75 ribu penumpang, tetapi dalam realitanya hanya berkisar antara 16-21 ribu penumpang saja. Hal ini menyebabkan PT Kerta Api Indonesia (KAI), sebagai operator utamanya, mengalami kerugian yang signifikan. Pada tahun 2024, total kerugian yang dialami PT KAI mencapai Rp2,24 triliun, sedangkan pada tahun 2025 kerugian tersebut menurun menjadi Rp1,25 triliun.
Sebagai akibatnya, untuk menutupi kerugian dan membayar utang yang disebabkan oleh proyek Whoosh, pemerintah meminta bantuan kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Namun, Purbaya menolak mentah-mentah permintaan tersebut.
Proyek yang Ditolak oleh Purbaya
1. Kereta Cepat Whoosh
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh memiliki tanggungan utang yang tidak sedikit. Awalnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria membahas terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah. Secara tegas, Purbaya menolak hal tersebut.
Menurut Purbaya, proyek Whoosh sudah dikelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang saat ini berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Danantara sendiri, kata Purbaya, sudah punya manajemen dan deviden sendiri. Sehingga menurutnya, bukan tanggung jawab Kementerian Keuangan untuk membayarnya.
“Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya deviden sendiri,” ujar Purbaya saat Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).
Purbaya juga mengungkap bahwa Danantara sudah dapat mengantongi sebesar Rp80 triliun dari deviden dalam satu tahun. Sehingga, kata dia, seharusnya utang Whoosh bisa teratasi tanpa harus pembiayaan dari pemerintah.
“Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama goverment,” tegasnya.
Penolakan Purbaya terkait pembayaran utang Whoosh dengan memakai APBN pun telah mendapat respon dari pemerintah. Menurut Menteri Sekretaris Negara RI (Mensesneg) Prasetyo Hadi, pemerintah tengah mencari skema terbaik untuk membayar utang proyek tersebut tanpa talangan dari APBN.
Utang proyek Whoosh dinilai bagai bom waktu, membawa beban yang membuat PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan konsorsium BUMN yang terlibat kewalahan menanggung kerugian. Proyek yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp19,54 triliun. Untuk menutup pembengkakan biaya tersebut, proyek ini memperoleh pinjaman dari China Development Bank (CDB) senilai 230,99 juta dollar AS dan 1,54 miliar renminbi, dengan total setara Rp6,98 triliun.
Whoosh, yang notabene merupakan program yang dibangga-banggakan oleh Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), juga memberikan tekanan besar terhadap kinerja keuangan PT KAI (Persero). Utang proyek itu yang ditanggung melalui konsorsium KCIC mencapai Rp116 triliun atau sekitar 7,2 miliar dollar AS. Jumlah tersebut sudah termasuk pembengkakan biaya dan menjadi beban berat bagi PT KAI dan KCIC, yang masih mencatatkan kerugian pada semester I-2025.
2. Family Office Proyek Usulan Luhut
Selain Whoosh, proyek usulan Luhut juga ditolak untuk dibiayai. Proyek ini, sebuah firma penasihat pengelolaan kekayaan swasta untuk individu atau keluarga ultra-kaya (ultra high net worth individuals/UHNWI), bertujuan menarik investasi asing ke sektor riil Indonesia. Di mana dalam prosesnya akan dikelola Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan di Bali.
Adapun family office digagas oleh Luhut Binsar Pandjaitan saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Kabinet Indonesia Maju (KIM) era Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Luhut sendiri saat ini menjabat sebagai Ketua DEN.
Purnawirawan TNI AD yang kini berusia 78 tahun itu pernah menyebut, pemerintah tengah mempercepat pembentukan family office agar dapat rampung pada akhir tahun 2025 ini, tetapi tetap masih menunggu keputusan dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Dalam tanggapannya, Purbaya mengaku tidak keberatan dengan pembentukan family office, tetapi ia juga menegaskan, tidak akan menganggarkan pembiayaan proyek tersebut dari APBN. Eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengaku, tidak ada rencana mengalokasikan APBN untuk proyek family office.
“Biar saja. Kalau DEN bisa bangun [family office, red] sendiri, ya bangun aja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025), dilansir Tribun-Timur.com.
Purbaya mengaku, APBN difokuskan untuk mendanai program-program yang berdampak langsung terhadap perekonomian negara. Ia menambahkan, jika DEN tetap ingin membangun family office, maka lembaga tersebut harus mencari sumber pendanaan lain selain APBN.
“Saya fokus. Kalau kasih anggaran yang tepat, nanti pas pelaksananya, tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor,” kata Purbaya.
Purbaya menyebut dirinya tidak ingin terlibat dalam rencana pembentukan family office, tetapi berseloroh akan mendoakannya. Lebih lanjut, Purbaya mengaku belum memahami konsep family office.
“Enggak. Saya enggak terlibat. Kalau mau, saya doain lah,” tutur Purbaya.
“Saya belum terlalu ngerti konsepnya, walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. tapi saya belum pernah lihat apa sih konsepnya,” tandasnya.
