PasarModern.com.CO.ID, JAKARTA — Masalah ketiadaan alat bukti kerugian negara, dan soal kedaluwarsa penanganan perkara disebut menjadi beberapa alasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menghentikan penyidikan korupsi pemberian izin pertambangan di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatatakan, surat penghentian penyidikan (SP3) kasus yang sudah menetapkan satu tersangka itu diterbitkan demi kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang selama ini diyakini terlibat.
“Pemberian SP3 ini, untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada para pihak terkait. Karena setiap proses hukum harus sesuai dengan normar-norma hukum,” kata Budi melalui pesan singkat, Ahad (28/12/2025).
Penerbitan SP3 itu, pun kata Budi menjelaskan sesuai aturan dan kewenangan KPK dalam penanganan suatu perkara tindak pidana korupsi. Terutama kata dia menyakut soal penerapan pasal 5 Undang-undang (UU) 19/2019 yang menyangkut soal kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusan.
Terkait dengan kurangnya alat bukti, kata Budi, kasus korupsi yang sudah menjerat Pj Bupati Konawe Utara 2007-2009, dan Bupati Konawe Utara 2011-2018 Aswad Sulaiman (ASW) itu terkait dengan penggunaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor 31/1999 dan 20/2001. Pasal-pasal dalam penerapan tersangka itu menyangkut soal adanya kerugian keuangan negara. Dan dalam perjalanan pengusutan kasusnya di KPK, kata Budi, penyidik gagal melengkapi bukti-bukti tentang penjeratan pasal-pasal menyangkut kerugian keuangan negara itu.
“Penerbitan SP3 oleh KPK itu sudah tepat. Karena tidak terpenuhinya kecukupan alat-alat bukti dalam proses penyidikan yang dilakukan, Pasal 2, Pasal 3-nya itu, yaitu terkendala dalam penghitungan kerugian keuangan negara,” ujar Budi.
Selanjutnya, kata Budi dalam penyidikan terkait kasus tersebut, juga ada menyangkut soal penggunaan pasal-pasal suap. Dan dalam penyidikan, kata Budi, tuduhan penerimaan suap tersebut terjadi pada 2009. Lama waktu peristiwa penerimaan suap itu dikatakan Budi mengandung sifat kadaluarsa.
“Kemudian dengan tempus perkara yang sudah 2009, ini juga berkaitan dengan daluwarsa perkaranya, yakni terkait pasal suapnya,” kata Budi.
Ia mengatakan, karena adanya kedaluwarsa menyangkut penjeratan pasal-pasal suap, serta tak cukupnya bukti menyangkut kerugian keuangan negara, penyidik, kata Budi memilih untuk menerbitkan SP3. “Jadi karena sudah kadalursa, terus kerugian negara nggak ditemukan, makan (penyidikan kasusnya) dihentikan (SP3) seluruhnya,” kata Budi.
Mantan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif merasa aneh dengan penghentian penyidikan kasus korupsi yang sudah menjerat Aswad Sulaiman sebagai tersangka itu. Menurut dia, bukti-bukti menyangkut soal kerugian keuangan negara terkait pemberian izin pertambangan nikel di Konawe Utara itu sudah ada sejak peningkatan status hukum kasus tersebut pada 2017. Laode menegaskan, tak ada alasan bagi KPK dalam menerbitkan SP3 kasus tersebut.
“Kasus itu sangat tidak layak untuk diterbitkan SP3. Karena kasus tersebut menyangkut sumber daya alam yang sangat penting, dan kerugian keuangan negara yang sangat besar,” ujar Laode, Ahad (28/12/2025).
Laode menegaskan, penjeratan Pasal 2 dan Pasal 3 dalam penetapan Aswad Sulaiman sebagai tersangka pada 2017 sudah sesuai dengan kecukupan bukti-bukti dalam peningkatan status hukum. “Maka itu sangat aneh kalau KPK menghentikan penyidikan kasus ini,” ujar Laode.
SP3 sejak akhir 2024
KPK sebelumnya menyampaikan sudah menghentikan penyidikan korupsi terkait pemberian izin pengelolaan pertambangan nikel di Konawe Utara di Sultra. Kasus yang sudah menjerat mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman sebagai tersangka itu dihentikan pengusutannya sejak Desember 2024 lalu. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan soal kabar penghentian penyidikan kasus yang merugikan keuangan negera sebesar Rp 2,7 triliun sepanjang 2007 – 2014 itu.
“Untuk perkara tersebut, betul sudah diterbitkan SP3,” kata Budi kepada PasarModern.com, Rabu (24/12/2025).
Kasus korupsi terkait pertambangan nikel ini menyangkut masalah pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi, serta izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi dari pemerintah Kabupaten Konawe Utara. Dalam penyidikan kasus tersebut, pada Oktober 2017 KPK sudah menetapkan Aswad Sulaiman sebagai tersangka.
Dalam penyidikan, pernah diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK pada saat itu, Saut Situmorang, bahwa Aswad Sulaiman menerima uang sejumlah Rp 13 miliar sedikitnya 17 perusahaan pertambangan yang diberikan izin eksplorasi penambangan nikel di Konawe Utara.
“Indikasi kerugian negara sebesar (Rp) 2,7 triliun ang berasal dari hasil penjualan nikel karena perizinan yang melawan hukum, dan selain itu, ASW menerima (Rp) 13 miliar dari sejumlah perusahaan,” kata Saut saat itu.
Namun hingga 2025, pengusutan kasus tersebut tak ada kelanjutan. September 2023 KPK sempat melanjutkan penanganan dengan upaya penahanan terhadap Aswad Sulaiman. KPK mendadak membatalkan penahanan karena Aswad Sulaiman dikabarkan sakit keras dan harus dilarikan ke fasilitas kesehatan.
Terkait dengan penerbitan SP3 oleh KPK tersebut, mantan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan di masa kepemimpinannya tak pernah ada penerbitan SP3. Ghufron juga menerangkan, pengusutan kasus di Konawe Utara itu, pun dilakukan sebelum eranya memimpin KPK.
“Pada 2017 periode sebelum kami,” kata Ghufron kepada PasarModern.com.
Ghufron adalah komisioner KPK periode 2019 yang berakhir pada pengujung 2024. Ia memastikan penerbitan SP3 kasus korupsi di Konawe Utara itu tak terjadi pada masa kepemimpinannya.
“Seingat saya, Desember 2024 KPK, tidak ada menerbitkan SP3 dalam kasus apapun, termasuk Bupati Konawe Utara,” ujar dia.
