PasarModern.com
Presiden Prabowo Subianto sangat concern dengan upaya penanganan krisis Pulau Enggano dengan ditandatanganinya INPRES terkait percepatan pembangunan di Pulau Enggano dan Pulau Baai.
Penandatanganan INPRES didampingi oleh Sufmi Dasco Ahmad selaku Wakil Ketua DPR RI, Prasetyo Hadi selaku Menteri Sekretaris Negara dan juga Letkol Teddy Indrawijaya selaku Sekretaris Kabinet serta Sekretaris Pribadinya yang juga putra daerah asal Bengkulu Agung Surahman.
Pulau Enggano merupakan bagian dari Provinsi Bengkulu yang berpenduduk sekitar 4300 Jiwa, salah satu pulau terluar Indonesia yang memegang posisi strategis, tidak hanya secara geografis tetapi juga sebagai simbol kedaulatan dan keanekaragaman budaya.
Namun, pulau ini menghadapi krisis yang cukup pelik akibat keterisolasian yang berkepanjangan, minimnya akses transportasi, dan terbatasnya infrastruktur pendukung kehidupan masyarakat.
Krisis ini berdampak pada kondisi sosial ekonomi yang stagnan bahkan menurun, dalam hal ini Pemerintah Pusat dan daerah harus berkolaborasi dengan baik dalam penyelesaian krisis pulau Enggano perlunya solusi strategis yang cepat, efektif, dan berkelanjutan.
Salah satu solusi yang paling krusial harus menjadi prioritas utama adalah normalisasi pelabuhan Pulau Enggano.
Karena Pelabuhan merupakan pintu gerbang utama penghubung antara pulau dan daratan utama Indonesia.
Sehingga setiap gangguan atau keterbatasan pada pelabuhan akan langsung berdampak pada pasokan kebutuhan dasar, distribusi barang, mobilitas manusia, serta aktivitas ekonomi lokal.
Oleh sebab itu instansi baik pusat maupun daerah dan pemangku kepentingan terkait lainnya perlu meningkatkan kesadaran akan urgensi normalisasi pelabuhan sebagai langkah awal menyelamatkan Pulau Enggano dari krisis.
Krisis Pulau Enggano dalam Perspektif Komunikasi dan Pembangunan
Keterisolasian Pulau Enggano bukan sekadar pendangkalan di Pelabuhan pulau Baai yang menyebabkan kapal tidak bisa bersandar selama berbulan bulan, namun juga merupakan masalah komunikasi dan koordinasi antar-pemangku kepentingan.
Dalam tataran komunikasi pembangunan, kurangnya perhatian dan komunikasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah, serta minimnya partisipasi masyarakat lokal, berakibat keterlambatan respons terhadap permasalahan krusial di pulau ini.
Situasi ini menjadi carut marut yang menyebabkan terhambatnya aliran informasi penting, sumber daya, dan pengambilan keputusan strategis yang cepat.
Akibatnya, krisis sosial-ekonomi semakin mendalam.
Oleh karena itu, normalisasi pelabuhan bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga harus disertai dengan komunikasi efektif, koordinasi yang baik lintas antar lembaga terkait, dan pemberdayaan masyarakat sebagai pengguna utama fasilitas pelabuhan.
Normalisasi pelabuhan adalah kunci utama dalam memulihkan akses dan ekonomi tetapi tidak lupa harus diselaraskan dengan membangun infrastruktur pendukung lainnya seperti proses perbaikan, pengembangan jalan juga menjadikan akses menjadi lebih mudah.
Diikuti penyesuaian fasilitas pelabuhan agar mampu berfungsi optimal sebagai pusat logistik dan aktivitas ekonomi di Pulau Enggano.
Pelabuhan yang beroperasi dengan baik, akses barang dan jasa menjadi lancar, distribusi kebutuhan pokok masyarakat akan meningkat secara otomatis.
Dan peluang usaha baru akan terbuka lebar yang dapat menjadikan ekonomi di Pulau Enggano menjadi lebih baik diikuti dengan penyerapan SDM dari warga lokal Enggano.
KESADARAN DAN KOMUNIKASI EFEKTIF SEBAGAI KUNCI DALAM KEBERHASILAN PEMBANGUNAN
Dalam konteks komunikasi pembangunan, kesadaran kolektif atas pentingnya normalisasi pelabuhan harus ditanamkan secara intensif kepada semua pemangku kepentingan.
Media komunikasi politik dan sosial dapat dimanfaatkan untuk mengedukasi publik sekaligus mendorong tekanan positif agar pembangunan berjalan cepat.
Pemerintah dan stakeholder harus mengembangkan mekanisme komunikasi yang terbuka dan partisipatif, termasuk penggunaan media digital dan sosial untuk mempercepat diseminasi informasi dan koordinasi antar pihak untuk upaya penanganan krisis Pulau Enggano.
Komunikasi yang efektif akan menciptakan akuntabilitas dan mendorong kolaborasi, sekaligus menekan potensi konflik kepentingan.
Krisis yang terjadi di Pulau Enggano merupakan contoh nyata bagaimana keterisolasian geografis dan minimnya infrastruktur dapat menyebabkan masalah sosial ekonomi yang cukup serius.
Terbatasnya akses menuju pulau ini, terutama karena fungsi pelabuhan yang tidak optimal, menjadi titik krusial yang menyebabkan terhambatnya distribusi kebutuhan pokok, mobilitas penduduk, serta aktivitas ekonomi.
Kondisi ini tidak sekadar menghambat kemajuan, tetapi juga memperdalam kecenderungan kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat setempat.
Krisis ini bukan sekadar persoalan fisik, melainkan juga menunjukkan ketidakharmonisan dalam komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan, yang menambah lambatnya penanganan masalah tersebut.
Normalisasi pelabuhan menjadi langkah yang sangat penting dan strategis dalam mengatasi krisis ini.
Pelabuhan adalah simbol dan sarana utama konektivitas antara Pulau Enggano dengan daratan utama Indonesia.
Dengan memperbaiki dan mengoptimalisasi pelabuhan, segala aspek kehidupan sosial dan ekonomi di pulau tersebut dapat bangkit kembali.
Pasokan barang dan kebutuhan dasar selesai terhambat, distribusi produk-produk lokal menjadi lancar, dan mobilitas penduduk meningkat, yang secara keseluruhan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Namun, normalisasi pelabuhan saja tidak cukup tanpa dukungan yang kuat dari komunikasi dan koordinasi yang efektif baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, masyarakat setempat, serta sektor swasta.
Oleh karena itu, yang ditekankan disini adalah kolaborasi yang baik antar lintas sektor ini akan menjadi kunci untuk menjamin program pembangunan tidak hanya selesai dalam bentuk fisik, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.
Di sisi lain, pentingnya komunikasi multi-arah yang terbuka dan transparan juga tidak boleh diabaikan.
Krisis di Pulau Enggano menuntut adanya platform komunikasi yang mampu mempercepat penyebaran informasi, pengambilan keputusan yang tepat, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur utama.
Transparansi dalam pengelolaan dana pembangunan dan proses pengerjaan proyek membuat kepercayaan masyarakat tetap terjaga, mencegah konflik, dan memastikan keberlanjutan pembangunan secara partisipatif.
Dalam konteks penanganan krisis, entitas yang terlibat, baik itu pemerintah maupun mitra swasta, harus menjaga dan mempertahankan reputasi mereka.
Reputasi adalah aset vital yang menentukan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan.
Reputasi yang baik menegaskan bahwa entitas tersebut dapat dipercaya, memiliki legitimasi, dan bertanggung jawab atas komitmen mereka dalam mengatasi permasalahan.
Sebaliknya, reputasi yang buruk dapat mengikis kepercayaan, mendorong konflik, dan memperburuk situasi krisis, baik dari segi sosial maupun ekonomi.
Secara khusus, untuk Pulau Enggano, reputasi pemerintah lokal dan pusat harus dibangun dan dipertahankan agar masyarakat meyakini bahwa upaya penanganan krisis benar-benar serius dan berorientasi hasil.
Dengan reputasi yang sehat, kepercayaan masyarakat terhadap proses normalisasi dan pembangunan akan lebih tinggi, sehingga tercipta dukungan yang solid dan kerja sama aktif dalam pelaksanaan kegiatan.
Selain itu, entitas yang menjaga reputasinya juga lebih mampu menarik dukungan dari pihak luar, seperti donor, investor, atau lembaga swadaya masyarakat, yang sangat dibutuhkan dalam mempercepat revitalisasi pulau tersebut.
Ditulis Oleh Achmad Muarih Adaby
Mahasiswa Program Magister Paramadina
Alumni Universitas Negeri Jakarta fakultas Teknik -Transportasi laut dan kepelabuhanan
Hashtag #saveenggano #savepelabuhanpulaibaii #savebengkulu
