.JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pengunduran diri sebanyak 1.967 pelamar CPNS pada tahun 2024 merupakan indikasi penting yang memerlukan evaluasi mendalam terhadap seluruh prosedur perekrutan ASN.
Menurut Puan, perekrutan CPNS seharusnya bukan sekadar berfokus pada aspek Administratif saja melainkan memerlukan penilaian komprehensif dengan persiapan yang rinci serta pendekatan yang lebih terstruktur. Ini mencakup dari pembuatan formasi sampai ke tahap penetapan posisi akhir.
“Bila demikian adanya, kami akan tetap berurusan dengan masalah semacam ini,” ujar Puan dalam pernyataan yang disampaikan di Jakarta, Jumat.
Puan berpendapat bahwa frekuensi pengunduran diri calon pegawai negeri sipil (CPNS) tidak bisa dianggap remeh; justru itu menjadi tanda bahwa struktur saat ini belum dapat memenuhi harapan serta keperluan pemuda masa kini.
Menurutnya, terdapat kesalahan pada tahap perancangan dalam proses perekrutan yang mengakibatkanketidaksamaan antara hobi para calon pelamar dengan jabatan yang tersedia. Bila hal tersebut tak diatasi, negeri kita akan merugi karena kehilangan tenaga kerja berbakat.
“Bisa jadi negara akan kehilangan tenaga kerja berpotensi yang dapat meningkatkan layanan publik. Inilah masalah sebenarnya yang harus dihadapi bersama-sama,” ujarnya.
Dia juga menekankan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar melaksanakan perubahan pada sistem perekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Menurutnya, proses rekrutmennya harus mempertimbangkan beberapa hal krusial, seperti kejelasan informasi sejak tahap pertama seleksi, mekanisme penugasan sesuai dengan minat dan kemampuan individu, serta memberikan bonus dan jaminan karir yang adil.
Di samping itu, Puan mementahkan kebutuhan adopsi metode yang lebih berwibawa kemanusiaan saat menyusun skema perekrutan, secara khusus bagi posisi di daerah 3T (termarginalisasi, termiskin, tertinggal).
“Pengiriman Aparatur Sipil Negara ke wilayah 3T perlu didampingi oleh insentif yang sesuai, kesempatan peningkatan karier secara adil, serta fasilitas pendukung untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas dengan baik dan memiliki kualitas hidup yang layak,” ujarnya.
Dia menekankan bahwa minat pemuda terhadap keprofesian sebagai Pegawai Negeri Sipil tak dapat lagi bergantung pada janji stabilnya penghasilan dan pensiun saja. Baginya, pemuda masa kini juga mencari nilai dari pekerjaannya, kesempatan berkembang, serta keseimbangan antara kualitas hidup dengan tanggung jawab kerja.
“Bila suatu negara bertujuan untuk menarik sumber daya manusia terbaiknya, maka sistem Aparatur Sipil Negara pun perlu berubah menjadi sebuah sistem yang fleksibel, adanya bagi semua pihak, serta peka terhadap perkembangan jaman,” ungkapnya.
Menurutnya sebagai mitra pemerintah, DPR berencana untuk menyampaikan saran yang positif guna mendukung peningkatan kualitas manajemen ASN. Ia menggarisbawahi bahwa hal tersebut akan jadi fokus utama dalam pengawasan serta pembentukan undang-undang di masa mendatang.
“Bila hal ini tak cepat diperbaiki, layanan publik yang semestinya jadi representasi hadirnya negara di antara masyarakat bisa kehilangan kemampuan bersaing,” ujarnya.
