Klarifikasi dari Lucky Hakim Setelah Berlibur di Jepang Pasca Kritikan Dari Dedi Mulyadi – Wamendagri: Menggunakan Uang Pribadi
– Bupati Indramayu, Lucky Hakim menyampaikan penjelasannya mengenai perjalanan wisata ke Jepang pada masa liburan Lebaran tahun 2025.
Pergiannya tersebut sempat dibahas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan kemudian ditegur oleh Wamendagri Bima Arya.
Kemudian dia pergi ke Kemendagri guna memberikan keterangannya.
Lucky Hakim menyatakan bahwa petualangannya tersebut dilakukan dengan memakai uang pribadinya.
Menurutnya, tidak berasal dari dana Anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu.
Dia pun mengatakan bahwa tidak memanfaatkan fasilitas pemerintah selama perjalanannya itu.
“Lucky menjelaskan bahwa dia akan berangkat tanggal 2 April (2025) dan pulang ke Indonesia pada 7 April. Dia tidak merencanakan untuk menggunakan fasilitas negara; semua biayanya dari uang pribadinya. Hal ini juga tidak terkait dengan urusan Pemerintah Daerah selama masa cuti bersamanya,” ungkapnya saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Selasa (8/4/2025).
Berdasarkan keterangannya, kunjungannya ke Jepang hanya untuk berlibur bersama keluarganya saja.
Dia mengatakan bahwa liburan di luar negerinya tersebut dilakukan tanpa adanya ajuda kepala daerah (ADC) dari Pemerintah Kabupaten Indramayu.
“Untuk membeli tiket ini, saya pergi sendiri dan berangkat bersama keluarga tanpa membawa asisten pribadi, Ajudan, atau staf khusus lainnya, sama sekali tidak,” tegasnya.
“Baik saat berangkat ke bandara maupun ketika kembali, mereka tidak diantarkan atau ditjemput oleh fasilitas negara. Ini benar-benar merupakan liburan keluarga yang dilakukan dengan uang sendiri dan pergi bersama keluarga,” jelasnya selanjutnya.
Dia menyatakan bahwa sudah memberikan klarifikasi itu ketika diinterogasi oleh Badan Pengawas Utama Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) pada hari Selasa.
Dia bahkan memasukkan bukti bahwa dia dan keluarganya berlibur ke Jepang dengan dana pribadi.
“Apa itu dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah? Tidak. Mari saya tampilkan buktinya,” kata Lucky Hakim.
Sebelumnya, Bupati Indramayu, Lucky Hakim akan bertemu beberapa petinggi setelah kembali dari perjalanan wisata ke luar negeri tanpa persetujuan.
Pihak yang bakal ia temui adalah Wamenegdal Wilayah Bima Arya Sugiarto serta Gubernur Jawa Barat.
Tokoh dengan latar belakang sebagai aktor itu direncanakan akan bertemu dengan Bima Arya pada hari ini, Selasa (8/4/2025).
Untuk bertemu dengan Dedi Mulyadi, Lucky Hakim merencanakannya pada hari Rabu (9/4/2025).
Namun, ia masih belum tahu di mana lokasi pertemuannya dengan Gubernur Jawa Barat tersebut.
“Besok aku bisa pergi ke Gedung Sate atau menuju rumah dinas, masih bingung pilihnya mana, namun pada sore hari pasti akan bertemu dengan Pak Gubernur,” ujar Lucky, Selasa (8/4/2025).
Lucky menjelaskan bahwa dia sedang dalam perjalanan menuju Jakarta karena akan dipanggil oleh Deputi Menteri dan Inspektorat Kementerian Dalam Negeri. Dia mengatakan saat ini berada di jalan menuju kantor Kementerian pada pukul dua.
Bima Arya pun mengkonfirmasikan rencana pertemuan kedua pihak tersebut pada kesempatan yang lain.
“Agenda untuk hari ini adalah pada sore nanti,” ujar Bima, Selasa, terkait pertemuan dengan Lucky Hakim yang telah direncanakannya.
Rumor beredar bahwa pertemuan ini akan menyinggung tentang petualangan Lucky di Jepang yang dilakukan tanpa persetujuan.
Di samping itu, rapat tersebut bertujuan untuk mengupas masalah Administrasi dan Peraturan yang harus dipatuhi oleh para petugas setempat berkaitan dengan perjalanannya keluar negeri.
Lucky Hakim mendapat perhatian khusus karena menghabiskan waktu liburan di Jepang bersama keluarganya saat Idul Fitri pada tahun 2025.
Sebenarnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 400.6.1/749/SJ dengan tanggal 17 Februari 2025 yang membahas tentang pergerakan pemudik untuk Lebaran tahun 2025 tersebut.
Surat edarannya yang dikirimkan ke seluruh gubernur, bupati, serta walikota di tanah air itu menginstruksikan pemda untuk bersiap menyokong kemulusan pergerakan orang pulang kampung merayakan Idulfitri pada tahun 2025.
Bima Arya sebelumnya menyatakan bahwa kepala daerah yang bepergian keluar negeri tanpa persetujuan bisa menghadapi hukuman pemberhentian sementara.
“Bima Arya menyatakan bahwa Undang-Undang dengan jelas menetapkan regulasi terkait perjalanan keluar negeri untuk para kepala daerah. Hal ini diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 yang berjudul ‘Pemerintahan Daerah,’ ” ungkapnya pada hari Minggu (6/4/2025).
“Dalam Pasal 76 Ayat (1) huruf i, disebutkan bahwa Kepala Daerah (KDH) serta Wakil Kepala Daerah (WKDH) tidak boleh mengadakan perjalanan keluar negeri tanpa mendapatkan persetujuan dari Menteri,” jelasnya lebih lanjut.
Politikus dari PAN menyatakan bahwa jika seorang kepala daerah melanggar peraturan yang dimaksud, dapat dilakukan sanksi berupa pemberhentian sementara untuk jangka waktu tiga bulan.
Beruntung sudah mengonfirmasi bahwa dia sedang berada di Jepang ketika cuti Lebaran pada tahun 2025.
Ia menyatakan pergi keluar negeri usai acara buka puasa di Pendopo Kecamatan Bupati Indramayu.
Dia juga mengakui masih melaksanakan kewajiban sebagai pemimpin daerah sebelum cuti, termasuk menerima kedatangan warganya dan melakukan patroli.
“Pada hari kedua setelah Idul Fitri, perjalanan menuju Jepang dimulai hingga tanggal 7, sementara tanggal 8 dia telah memulai pekerjaannya secara normal lagi, termasuk merencanakan kunjungan ke desa yang menderita akibat rob di Eretan,” jelas Lucky pada hari Minggu (6/4/2025), sebagaimana dilaporkan oleh Kompas.com.
Namun, Lucky tidak mau memberikan jawaban langsung saat ditanyakan tentang persetujuan dari Mendagri.
“Nanti aku bakal bertemu dengan Bapak Gubernur serta Bapak Menteri Dalam Negeri buat ngasih penjelasan,” ucapnya.
Simak berita terbaru di
Google News
