–
Ekonom Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengungkapkan sejumlah implikasi ekonomi dari penundaan pengangkatan CPNS ini. Achmad mengkhawatirkan, tanpa adanya kepastian atau alternatif sementara, para calon aparatur sipil negara (ASN) akan menghadapi periode tanpa penghasilan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kondisi ekonomi mereka.
“Penundaan pengangkatan CPNS memiliki dampak ekonomi yang signifikan, baik bagi individu yang terdampak maupun perekonomian secara keseluruhan,” kata Achmad pada Sabtu, 8 Maret 2025.
Ia menjelaskan, para peserta yang telah lulus seleksi CPNS dan mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya akan kehilangan sumber pendapatan utama. “Situasi ini dapat menimbulkan kesulitan finansial, terutama bagi mereka yang memiliki tanggungan keluarga atau kewajiban finansial lainnya,” ujarnya.
Kemudian dengan berkurangnya pendapatan, daya beli individu yang terdampak juga akan menurun. Hal ini, ungkap Achmad, dapat memicu penurunan konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Tak hanya itu, kata dia, penundaan pengangkatan CPNS hingga Oktober 2025 berarti para calon ASN tidak akan menerima gaji dan tunjangan, termasuk tunjangan hari raya (THR), pada tahun tersebut. “Hal ini dapat mempengaruhi perencanaan keuangan mereka, terutama menjelang periode Ramadan dan Idul Fitri, di mana kebutuhan konsumsi biasanya meningkat,” jelas Achmad.
Ia berpendapat penundaan ini menambah ketidakpastian bagi para calon ASN. Hal ini, dapat pula mempengaruhi keputusan ekonomi mereka, seperti menunda pembelian barang-barang tahan lama atau investasi lainnya. “Ketidakpastian ini juga dapat mempengaruhi sektor-sektor yang bergantung pada konsumsi rumah tangga,” katanya.
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Rini Widyantini sebelumnya menyebut bahwa penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS bukan penundaan, melainkan agar semua CPNS bisa diangkat secara bersamaan. Menurut dia, keputusan tersebut telah mempertimbangkan kebutuhan penataan serta penempatan ASN untuk mendukung program prioritas pembangunan.
“Kan baru diputuskan barusan, DPR sama pemerintah sudah sepakat untuk semuanya akan diselesaikan. Oktober CPNS,” kata Rini usai rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 5 Maret 2025.
Rini juga membantah penyesuaian jadwal ini karena dampak pemangkasan anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto. Penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS ini, kata dia, dilakukan karena masih ada pengumuman terkait CPNS yang harus diselesaikan di berbagai instansi.
Rizki Dewi Ayu
berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor:
Bagaimana Pengusaha Menyiapkan THR dalam Kondisi Bisnis yang Sulit
