– Pemerintah dan Komisi II DPR RI telah menyepakati pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024.
Pengangkatan CPNS dijadwalkan akan dilaksanakan pada Oktober 2025, sedangkan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dilakukan pada Maret 2026.
Kesepakatan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (4/3/2025).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk mempercepat penataan pegawai non-ASN hingga tuntas.
Komitmen tersebut sejalan dengan amanat Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Pemerintah dan DPR komitmen menyelesaikan penataan pegawai non-ASN dengan pendekatan komprehensif. Kami percaya bahwa pengadaan CASN harus disertai penataan yang terstruktur dan menyeluruh untuk memastikan kualitas birokrasi yang lebih baik,” kata Rini dalam siaran persnya, Rabu (5/3/2025).
Pada rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong meminta Kemenpan-RB untuk memastikan tidak ada lagi pengangkatan tenaga non-ASN di instansi pusat maupun daerah, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2023.
Penataan pegawai non-ASN yang sudah berlangsung sejak 2005 akan diselesaikan secara sistematis untuk memberikan kejelasan dan kepastian kepada tenaga non-ASN yang telah berkontribusi besar dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Pemerintah telah melaksanakan seleksi CASN 2024 dengan formasi 248.970 untuk CPNS dan 1.017.111 untuk PPPK, sesuai data per Januari 2025.
Seleksi CPNS dimulai pada Agustus 2024, PPPK Tahap 1 pada September 2024, dan PPPK Tahap 2 pada Januari 2025.
Rini menyampaikan bahwa pada 2024, pemerintah menetapkan formasi terbesar untuk PPPK sepanjang sejarah, yang merupakan bagian dari upaya menyelesaikan penataan pegawai non-ASN di berbagai instansi pemerintah.
