Gubernur Jawa BaratDedi Mulyadi menjawab kritikan yang dilayangkan kepadanya terkait kebijakan pelarangan sekolah melakukan study tour ke luar Jawa Barat
Pada awalnya Dedi Mulyadi mengucapkan terima kasih pada pihak yang mengkritik kebijakannya, karena itu bagian demokrasi.
Namun, khusus kritikan yang disampaikan pengusaha tour and travel, Dedi memberikan jawaban yang menohok.
“Saya tegaskan, travel, penyelenggara kegiatan perjalanan wisata. Kenapa harus obyeknya anak sekolah?” tanya Dedi dalam video yang diunggah di kanal YouTube KANG DEDI MULYADI CHANNEL pada Rabu (26/2/2025) via
Menurut Dedi, kalau menjadikan obyek anak sekolah, berarti telah melakukan eksploitasi terhadap proses pendidikan.
“Kalau jadi penyelenggara tour and travel obyeknya anak sekolah, enggak usah belajar marketing.”
“Itu cukup bertemu dengan kepala sekolah, kasih diskon yang cukup, jadi deh barang.”
“Meskipun kualitas penyelenggaraannya misalnya buruk, dan busnya mengalami kecelakaan seperti terjadi di siswa SMK di Depok, di Ciater,” kata Dedi yang merekam videonya saat masih mengikuti retreat kepala daerah di Magelang.
Terkait tudingan bahwa soal kemiskinan tugas Gubernur, menurut Dedi, justru kegiatan yang dilakukan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan.
Alasannya, orang tua yang berpenghasilan pas-pasan, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah yang menghabiskan anggaran Rp4-5 juta, hal itu itu bisa berdampak pada menurunnya angka kualitas hidupnya.
Orang tua akan mencari pinjaman, baik ke rentenir, pinjaman online, hingga bank keliling.
Akhirnya hal ini menjadi pembebanan ekonomi dan angka kemiskinan semakin meningkat.
“Sedangkan pembebasan mereka dari kewajiban untuk melakukan pembayaran di luar kebutuhan dasarnya, itu ikhtiar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mendidik masyarakat untuk investasi,” katanya.
Menurut Dedi, negara telah mensubsidi pendidikan triliunan rupiah agar beban orang tua menurun, bahkan hingga zero.
Tetapi kalau masih ada kegiatan pungutan in, maka subsidi pendidikan tidak ada arti.
“Kalau tidak ada arti, lebih baik sekolah bayar saja, uang puluhan triluan untuk kepentingan, investasi, infrastruktur, dan kegiatan lain yang bermanfaat bagi publik,” selorohnya
Dedi mencontohkan, jika jumlah seluruh siswa SMA/SMK kelas 3 di Jawa Barat ada 800.000 orang, jika semuanya diminta membayar Rp4 juta untuk study tour, maka diperlukan dana Rp3,2 triliun.
“Dana Rp3,2 T itu lari kemana-mana. Kalau Rp3,2 T didorong untuk investasi, persiapkan masuk Perguruan Tinggi, bekerja, mengikuti pelatihan yang bermanfaat, ini sangat berarti.”
“Untuk itu mari kita bersama-sama membangun negeri ini dengan cara berpikir dan cara berpandangan rasional,” katanya.
Dedi tidak melarang siswa kelas 3 untuk membuat kegiatan kreatif yang berkesan dengan budget minim.
Seperti kegiatan seni saat perpisahan atau foto kenangan yang dikoordinir OSIS.
“Yang dilarang itu kegiatan yang melibatkan sekolah, mengumpulkan uang, memobilisasi siswa demi kepentingan yang sifatnya sekedar hura-hura,” tegasnya.
Sebelumya, Sekjen Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita), Budi Rianto mengaku bahwa aturan baru yang dibuat Dedi Mulyadi memberatkan pelaku pariwisata.
Pasalnya larangan ini akan mematikan ekonomi mereka yang juga bergantung pada study tour.
“Kalau membaca kebijakannya Kang Dedi, kami bisa mengerti juga alasannya,” kata Budi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (26/2/2025).
Menurut Budi, dua poin besar yang dinilai memberatkan orang tua siswa study tour adalah ekonomi dan keselamatan siswa.
“Berkaca dari banyaknya peristiwa kecelakaan yang terjadi dalam rangka study tour, termasuk yang terakhir itu di Depok ya,” ujarnya.
Namun, sebaliknya, ia juga menyoroti pentingnya study tour untuk menambah wawasan baru bagi anak-anak sekolah.
Adapun masalah ekonomi, Budi menyebut, perputaran ekonomi tidak berhenti pada pelaku pariwisata, melainkan perlu bantuan pemerintah dan masyarakat.
“Soal keselamatan, kalau misalnya bisa dipastikan penyebab kecelakaan itu bisa diatasi, saya kira akan sangat bagus ya,” tutur Budi.
Menurut Budi, pelaku industri perhubungan mestinya bisa membenahi pelanggaran terhadap keselamatan pengguna bus, khususnya anak yang mengikuti study tour.
Hingga saat ini, perwakilan Asita belum melakukan perbincangan lebih lanjut dengan Gubernur Jawa Barat 2025-2030 tersebut.
“Jangan sampai kebijakan ini mematikan sektor ekonomi. Pariwisata kan salah satu sektor ekonomi gitu. Perlu kita diskusikan,” ucap dia.
Tur dalam kota atau satu provinsi bisa mengurangi besarnya biaya study tour dan risiko kecelakaan.
Misalnya, tur studi dari Depok ke kawasan Puncak Bogor maupun tur dari Bandung ke Lembang.
“Artinya ya kedua pihak bisa diuntungkan lah. Anak-anak bisa study tour dengan keamanan dan cost yang rendah,” pungkas dia.
Target pasar besar larangan study tour ini bakal berdampak pada tempat-tempat wisata, penginapan sekitar tempat wisata, UMKM lokal, hingga berkurangnya jumlah tenaga kerja.
Budi menuturkan bahwa belum ada perkiraan jumlah kerugian industri pariwisata soal larangan study tour ini.
Namun, perjalanan wisata para siswa di banyak sekolah Jawa Barat memiliki potensi besar, terutama di masa-masa study tour.
“Secara total, bukan termasuk target harian, tetapi target pasar musiman yang sekali jalan bisa 10-30 rombongan bus,” kata Budi.
Di bagian lain, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) KBB, Eko Suprianto, mengonfirmasi bahwa kebijakan ini sudah mulai memengaruhi industri pariwisata lokal.
“Sudah banyak sekolah-sekolah sudah ada yang cancel,” ungkap Eko pada Selasa (25/2/2025).
Meskipun begitu, Eko tidak merinci sekolah-sekolah yang membatalkan kunjungan mereka.
Berdasarkan data dari enam objek wisata di wilayah tersebut, tercatat 18 kunjungan wisata sekolah dibatalkan.
Dengan total pesanan mencapai 4.300 pax hanya dalam bulan Februari 2025.
“Jadi ada 18 event yang batal dengan total pesanan 4.300 pax itu data bulan Februari (2025),” jelasnya.
